"Dengan dibentuknya pemerintahan ini, maka kami tidak akan tunduk kepada aturan hukum dari Indonesia," kata Benny Wenda.Â
Dunia dalam dan luar negeri dikejutkan oleh pernyataan dari ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) yang menyatakan secara resmi berpisah dari Indonesia dan menetapkan tanggal 1 Desember 2020 sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat.
1 Desember dipilih karena karena tanggal ini tanggalnya deklarasi Kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada 1 Desember 1961.
ULMWP lantas mengangkat "raja" mereka Benny Wenda yang menetap di Inggris sebagai Presiden interim mereka.
"Hari ini kami menghormati nenek moyang kami dan akan membentuk government in waiting," kata Benny Wenda, yang dimuat di The Guardian, Rabu (2/12/2020).
Mereka mengibarkan bendera "Bintang Kejora" yang sejauh ini dilarang keras oleh NKRI sejak 1961. Papua Barat adalah wilayah yang memiliki lebih dari 250 suku.
Apakah ini tergolong perbuatan makar?
Salah satu tanggapan datang dari Anggota DPR RI Fadli Zon. Fadli Zon mengatakan pengangkatan Benny Wenda sebagai raja oleh ULMWP sebagai tindakan yang menantang pemerintahan Jokowi.
Oleh karenanya, tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi kandidat Menteri Kelautan dan Perikanan itu meminta Presiden Jokowi agar fokus kepada masalah ini, jangan terlalu sibuk mengurusi masalah Habib Rizieq Shihab.
"Pak Jokowi, Pak Machfud MD, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Benny Wenda jelas-jelas sudah menantang NKRI. Koq masih sibuk ngurusin Habib Rizieq Shihab?" Begitu tulis kader Gerindra itu di Twitternya, Rabu (2/12/2020).
Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Revina Shamdasani mengatakan alasan-alasan mengapa Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaannya, pada 1 Desember 2020.
