Bagi milenial Indonesia sekarang, mereka bukannya kurang perhatian kepada fakta sejarah Timor Leste (dahulu Timor Timur) yang pernah diduduki Indonesia selama dua lusin (24) tahun.
"Saya tidak tahu banyak tentang Timor Leste," kata Malvi (27 tahun), seorang pekerja kantoran. Bukannya tidak ingin tahu tentang wilayah yang pernah menjadi bagian NKRI ini, akan tetapi menurutnya ada banyak hal yang harus menjadi perhatian, misalnya kenaikan biaya hidup dan berbagai bentuk kejahatan yang harus diberantas di negara kita.
Sebagian milenial berbeda pandangan dengan para politisi, dimana mantan provinsi ke 27 Indonesia itu masihlah jauh dari kisah yang selesai.
Isu Timor Leste sempat mencuat ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke AS medio Oktober 2020 untuk pertama kalinya sejak dua puluh tahun. Pentagon mulai memberikan visa kepada Prabowo.
Seperti diketahui, Prabowo ditolak pada awalnya berkunjung ke negara Paman Sam itu ketika dia akan menghadiri acara wisuda anaknya tahun 2000 di salah satu universitas di Boston, negara bagian Massachusetts.
Penolakan dengan alasan yang tidak dijelaskan, namun itu dapat dinilai jika mantan Danjen Kopassus itu tokoh pelanggar HAM dalam peristiwa Trisakti dan Timor Timur.
Ketika Prabowo kembali mendapatkan visa dua puluh tahun kemudian, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Prabowo sempat mendapat kecaman dari berbagai LSM atas kasus HAM yang pernah dilakukannya, termasuk di Timor Timur.
Seperti diketahui, beberapa hari setelah Front Revolusi Kemerdekaan Timor Timur (Fretilin) mengumumkan kemerdekaan mereka dari Portugis pada 28 Nopember 1975, Indonesia bergerak cepat dengan mengirimkan militernya ke tanah yang disebut juga dengan Bumi Lorosae itu dengan tujuan mengklaim jika Timor Timur adalah miliknya.
Tak pelak bentrokan pun terjadi antara Fretilin dan militer Indonesia. Selanjutnya banyak korban jatuh oleh kekerasan yang dilakukan militer Indonesia. Bahkan orang-orang Timor Timur yang pro Indonesia juga ikut membantai rakyat di sana.
Ini terjadi beberapa saat setelah hampir 80 persen penduduk memilih untuk berdiri sendiri melalui sebuah referendum yang disponsori PBB.
1500 penduduk Timor Timur dibunuh dan 300.000 lainnya mengungsi ke Timor Barat. Banyak fasilitas dan infrastruktur yang hancur lebur oleh politik bumi hangus oleh orang-orang yang pro Indonesia dan militer Indonesia.
