Anies juga mengalami apa yang dinamakan "hari kejepit nasional". Di saat dia selaku penguasa Batavia harus menyelamatkan rakyatnya supaya sehat, akan tetapi dia pun mendapatkan kritikan dari orang-orang dekatnya.
Bahwa pelaksanaan PSBB ini kurang efektif menekan jumlah kasus. Dan dampaknya malah merugikan perekonomian.
Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mendesak penguasa untuk mencari alternatif lain untuk menyelamatkan perekonomian ketimbang memperpanjang PSBB. Kalau bisa tentunya, dua-duanya selamat, kesehatan dan perekonomian.
"Fraksi PDI-P mendesak Gubernur mencari titik temu yang rasional karena pelaksanaan PSBB ketat ini menyengsarakan rakyat," kata Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Sabtu (10/10/2020).
Gembong mengatakan tidak ada hasil signifikan kasus di periode awal September dengan periode PSBB ketat 14 sd 26 September.
Rata-rata kasus harian dua pekan pertama September ada 1.150 kasus, sementara di periode PSBB ketat ada 1.178 kasus per harinya.Â
"Keberhasilan yang digadang-gadang di PSBB ketat berbeda dengan fakta di lapangan. Kendati tes PCR meningkat, tapi jumlahnya tidak signifikan," ungkap Gembong.
Gembong juga menyoroti menurunnya penghasilan DKI dari restoran atau rumah makan, yang mana hal itu tentunya berdampak kepada pembangunan di Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat pada Sabtu (10/10/2020) memperbincangkan apakah PSBB bakal diteruskan.
Kalau diperpanjang, maka program-program Pemprov DKI akan terganggu yang akan merugikan semua pihak. Defisit anggaran bakal menjadi masalah untuk membangun perbaikan jalan, penanggulangan banjir, atau rehabilitasi sekolah.
"Bahkan Jakarta juga bakal kurang dana untuk memperbaiki halte-halte bus yang rusak akibat aksi demo menolak UU Cipta Kerja kemarin," pungkas Gembong.Â
