Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kembali mulai Senin, 14 September 2020 ditanggapi dengan hujan kritik. Namun ada juga yang menyetujui.
Yang setuju tentu mereka maklum akan kondisi Jakarta yang kurve kasusnya semakin memprihatinkan paska diberlakukannya masa transisi PSBB. Angka kasusnya kini mencapai rata-rata 800-1000 per hari.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat mencemaskan rumah sakit di wilayahnya tidak bisa lagi menampung pasien Covid-19. Hingga saat ini, rumah sakit di Jakarta sudah mencapai kapasitas 77 persen.
Kendati DKI sudah menambah lagi sekitar 4.800 tempat tidur untuk pasien Covid-19, akan tetapi menurut Anies Baswedan hal tersebut akan "habis" hanya sampai pertengahan Oktober mendatang saja.
Di lain sisi, Anies juga kebingungan tentang lahan pemakaman bagi mereka yang meninggal karena Covid-19, semakin hari semakin menipis ketersediannya.
Jika dibiarkan terus, apa jadinya nanti dengan Jakarta?
Maka dengan langkah berani, mantan Mendikbud itu memutuskan untuk menarik rem darurat, memberlakukan lagi PSBB mulai Senin, 14 Maret 2020.
Mereka yang menentang kebijakan ini tentunya mereka dirugikan baik dalam perekonomian atau pun dalam hal kebebasan. Sesudah hati mereka sedikit berbunga-bunga setelah dinyatakannya era new normal lalu.
Seperti hujatan yang datang dari Wakil Ketua Partai Gerindra, Arief Poyuono, yang mengatakan jika Anies Baswedan menarik rem darurat tanpa seijin dari Bapak Presiden Jokowi terlebih dahulu.
Atau pun dari para pengusaha. Para pengusaha mengatakan keputusan Anies tersebut bakal menggerus pendapatan mereka, bahkan mereka mengatakan bakal banyak karyawan yang di PHK karena tidak ada pekerjaan lagi.
"Baru jalan, koq sekarang ditutup lagi?" Kata Stefanus Ridwan, Ketua Umum APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia).
Stefanus mengaku lemas Anies mau PSBB lagi. Stefanus berharap Gubernur Anies mengecualikan mall. Menurut Stefanus, Mall seharusnya diberikan ruang untuk beroperasi, misalnya dengan pembatasan jam operasional.
"Kurangi saja jam operasinya, kalau mall ditutup ruginya macam-macam," kata Stefanus.
Stefanus berpendapat jika mall ditutup, dampaknya akan sangat berantai, di antaranya kepada sektor pekerja ritel yang berimplikasi luas.
Salah seorang warga Jakarta, Rafael (23) mengatakan dia kecewa dengan keputusan Gubernurnya, Rafael mengatakan perjuangannya selama 6 bulan ini di rumah sia-sia belaka.
Leony (26) menilai kebijakan DKI untuk menanggulangi Covid-19 ini sudah terlambat.
Jimmy Ashiddiqie, Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), menilai kebijakan yang tak kompak antara Pemerintah Pusat dan daerah (DKI Jakarta) bikin malu dan membahayakan warga.
Jimmy Ashiddiqie meminta pemerintah pusat dan daerah agar kompak dalam penanganan wabah Covid-19.
Asshiddiqie mengatakan itu atas dugaan DKI memutuskan memberlakukan PSBB kembali tanpa koordinasi dengan pusat.
"Mengapa tidak diadakan dulu koordinasi antara pusat dan daerah. Kebijakan seharusnya diambil untuk kepentingan warga," katanya.
Sementara pendapat lainnya datang dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.
Melalui akun Twitternya, Kamis (10/2020) Nur Wahid berpesan agar masyarakat Jakarta mendukung keputusan Anies untuk menarik rem darurat.
"Supaya efektif, perlu didukung, agar tidak terjadi ajang adu kuasa dan wewenang," tulis Nur Wahid.
Saya sendiri tidak setuju kalau Jakarta kembali dijadikan PSBB, karena itu menyebabkan ruang gerak menjadi terbatas.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi saran kepada Anies Baswedan, agar dalam mengambil keputusan supaya berkonsultasi dulu dengan pemerintah pusat karena dampaknya besar kepada stabilitas nasional.
"Jakarta kan ibukota, maka sangat berdampak secara nasional," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
Ridwan Kamil mencontohkan dampak ini. Begitu ada informasi Anies akan PSBB lagi langsung memengaruhi lantai bursa.
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) anjlok secara drastis.
Kapitalisasi pasar di lantai bursa kehilangan Rp 277 triliun, saham-saham berguguran begitu ada statement dari Anies Baswedan.
"Hampir Rp 300 triliun terbakar gara-gara pernyataan Anies. Ini sebagai hikmah agar berhati-hati dalam setiap statement agar diperhitungkan secara matang sehingga tidak terjadi dinamika," kata Kang Emil, Kamis (10/9/2020).
Apalagi PSBB kebijakan Jakarta selaras dengan Jawa Barat yang bersebelahan propinsi.
Dengan diberlakukannya kembali PSBB mulai 14 September, artinya kelonggaran yang diberikan selama masa transisi dicabut kembali.
Karyawan akan bekerja lagi di rumah, juga belajar dan beribadah. Pembatasan daya angkut dan jam operasional angkutan umum, dsb.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
