Mohon tunggu...
Rudy W
Rudy W Mohon Tunggu... Lainnya - dibuang sayang

Ngopi dulu ☕

Selanjutnya

Tutup

Politik

Puan Enggan Bicara Banyak Soal Perppu, Kenapa?

6 Oktober 2019   06:00 Diperbarui: 6 Oktober 2019   10:58 76
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pada Kamis (3/10/2019) beberapa orang mahasiswa yang mewakili rekan-rekan mereka dari berbagai perguruan tinggi, menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Para mahasiswa tersebut menagih janji Jokowi yang akan segera menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) KPK yang direvisi.

Namun, tidak ada kabar angin, Presiden Jokowi menepati janjinya. Kehilangan ketidakpastian, para mahasiswa mengultimatum Presiden, kalau sampai tanggal 14 Oktober 2019 ini, belum juga ada tanda-tanda terbitnya Perppu tersebut, maka para mahasiswa akan membanjiri jalanan dengan jumlah yang lebih besar lagi ketimbang beberapa waktu lalu.

Ancaman para mahasiswa itu sepertinya sampai ke telinga Puan Maharani, Ketua DPR yang baru periode 2019-2024.

Ditanya sejumlah awak media, Puan enggan berbicara banyak. Dia mengatakan, kita kan tinggal menunggu kapan waktunya Presiden mau meneken Perppu itu. "Barangkali sesudah pelantikan," ujar Puan, Jum'at (4/10/2019).

Adapun Ketua Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan sejauh ini belum ada kata sepakat dari partai-partai koalisi Jokowi untuk menerbitkan Perppu. Surya Paloh lebih lanjut mengatakan, para mahasiswa yang mengultimatum itu tidak mengetahui, bahwa Perppu sudah dilayangkan ke laboratorium MK (Mahkamah Konstitusi) untuk uji materi.

Jadi, ada waktu tunggu dong, bagaimana hasilnya. Menurut Paloh, UU KPK ini sudah masuk ke perselisihan di MK.

Jawaban singkat Puan Maharani soal kapan Perppu akan digolkan tadi dikatakannya di Kompleks Parlemen RI, Jakarta.

Bahkan, dalam diskusi "Perppu, Apa Perlu?", Sabtu (5/10/2019) di Jakarta, Wasekjen PPP, Ade Irfan Pulungan, menyatakan bahwa partai pendukung Jokowi seia sekata Presiden Jokowi tidak usah mengeluarkan Perppu UU KPK revisi.

Kebalikannya,  sejumlah tokoh berkumpul, Jum'at (4/10/2019) di Jakarta, termasuk sesepuh bangsa Emil Salim, budayawan/rohaniawan Franz-Magnis Suseno, dll mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu, karena UU KPK hasil revisi melemahkan semangat KPK.

Ditanya tentang pesan-pesan apa yang ingin disampaikan Puan selaku Ketua DPR ke bawahannya, putri dari Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas itu mengatakan, seperti yang disampaikan di pidato perdananya sebagai Ketua DPR, Puan meminta anggota DPR agar mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat banyak dengan tanpa memikirkan untung rugi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun