Menurutnya, permasalahan bukan ada di perizinan, tapi rekomendasinya yang terlalu lama. "Katakanlah setahun terakhir, banyak terjadi relokasi industri dari sana, tapi sangat sedikit sekali yang ke Indonesia. Mereka memilih Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Kamboja," kata Darmin, Rabu (4/9/2019) di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.
Darmin mencontohkan, untuk memperoleh rekomendasi saja, investor harus menunggu sampai 2-3 bulan di kita, padahal sebenarnya cukup 2-3 hari saja. Dalam hal tersebut, pemerintah bakal memangkas benar-benar hal-hal yang menghambat perkembangan investasi.
"Kita harus review dan pangkas habis-habisan, apa yang membuat lama," ujarnya.
Sekali lagi, Jokowi menjewer menteri-menteri yang terkait investasi. Jokowi menilai tidak optimalnya upaya menjaring investor, karena mereka belum dilayani dengan baik.
"Kita ini melayani, jangan seperti pejabat yang minta dilayani," ujar Jokowi.
Lagi, Jokowi memberi contoh dua perusahaan dari Taiwan dan Arab Saudi yang terbentur dinding. Perusahaan Petrokimia dari Taiwan terhalangi masalah tanah dengan Pertamina, padahal investasinya besar. Perusahaan Arab Saudi, Saudi Aramco juga jadi malas menanamkan investasi di Indonesia.
Presiden minta agar para pejabat dapat mendampingi dan melayani investor dengan baik, sesampai niat mereka berinvestasi di Indonesia terealisasi. Jokowi menekankan, investasi tersebut penting guna mengantisipasi terjadinya resesi pada ekonomi global.
"Jadi, tolong pak menteri, berikan pelayanan yang baik kepada mereka, dampingi mereka hingga terealisir. Ini sebuah solusi dan jalan keluar," tegas Jokowi.
Presiden meminta agar investor yang sudah membuka pintu ke Indonesia, segera dilancarkan upayanya investasi. Jokowi minta para menteri dalam seminggu ini mendata, termasuk permasalahan yang mengganjalnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H