Bursa parpol-parpol yang memperebutkan kursi MPR 1 semakin seru dan memanas.
Sekelompok partai-partai politik yang sudah pasti memiliki wakil di Senayan, menginginkan wakilnya menjabat pimpinan Ketua MPR periode 2019-2024.
Berawal dari keinginan Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, yang mau agar komposisi terbaik di Senayan nanti adalah MPR 1 dipegang oleh Gerindra, sedangkan DPR 1 dipegang oleh PDI-P.
Sodik menyebut segitiga terbaik, yaitu MPR 1 Gerindra, DPR 1 PDI-P, dan RI 1 Joko Widodo.
Dengan dipegangnya pimpinan MPR oleh partai berlambang burung Garuda ini, maka hal tersebut sangat sesuai dengan pikiran Prabowo Subianto yang secara memgharu-biru memberikan selamat kepada Presiden terpilih Jokowi, ikut serta menjaga keteguhan satu bangsa dan negara.
Ketua fraksi MPR Gerindra, Fary Djemy Francis, menyatakan dalam kondisi politik sekarang, yang paling tepat memegang Ketua MPR adalah Gerindra. "MPR lembaga strategis," ujarnya.
Pandangan Jokowi dan Prabowo yang berbeda janganlah digunjingkan, tapi justru harus dikolaborasikan. "Dalam hal ini pandangan Jokowi di pemerintahan, sedang Prabowo di parlemen," kata Fary.
Panasnya perebutan MPR 1, seperti datang dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). PKB mengincar pimpinan MPR supaya parlemen ada kombinasi antara nasionalis - agamis. "Seperti yang dikemukakan banyak pengamat," kata ketua DPP nya, Jazilul Fawaid, Sabtu (20/7/2019).
"Tak semulus itu Gerindra akan berbicara banyak," kata Wasekjen PKB Daniel Johan.
PKB sendiri memiliki orang yang cocok, yaitu Muhaimin Iskandar. Cak Imin bahkan menjawab pertanyaan, bahwa dia lebih menginginkan kursi Ketua MPR ketimbang duduk di kursi menteri. Menurut Cak Imin, dia sudah pernah menjabat menteri di era SBY. "Gantian, dulu di eksekutif, sekarang di legislatif," ujar Cak Imin.
Golkar yang juga ikut mengincar MPR 1, mengatakan wajar saja jika Gerindra ingin menjadi Pimpinan tertinggi MPR, karena ini kan negara demokrasi.
"Di demokrasi siapapun berhak untuk dipilih dan memilih," kata Wasekjen Golkar Maman Abdurahman. Tapi Maman memberikan catatan, kalau untuk Ketua MPR, tentu akan memprioritaskan partai koalisi.
Dari Partai Amanat Nasional, sempat beredar isu, PAN ingin lagi duduk di kursi pimpinan MPR periode 2019-2024.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan bahkan dikabarkan sudah melobi Presiden Jokowi. Akan tetapi, isu itu ditepis oleh sekjen PAN Eddy Soeparno, Eddy menyatakan tidak pernah meminta apapun kepada Jokowi.
Partai berlambang mobil Mercy juga meramaikan bursa. Namun calon akan diputuskan dulu oleh ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. "Masih Oktober," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan, Senin (22/7/2019).
Syarief mengemukakan cocok kalau pimpinan tertinggi MPR dipegang oleh Demokrat. Katanya, Demokrat dan PDI-P padu dalam membangun bangsa lima tahun ke depan.
Syarief juga mengatakan, Demokrat menjadi solusi menengahi partai-partai yang saling memperebutkan MPR 1, Demokrat adalah partai yang paling banyak bisa diterima semua pihak.
"Kan selama ini Demokrat dan PDI-P punya kedekatan," ujarnya.
Yup, Partai Demokrat beriklan soal kedekatan mereka dengan PDI-P.
Partai berwarna hijau. Dua nama disiapkan Partai berlambang Ka'bah untuk MPR 1 periode 2019-2024. Kedua mereka adalah Waketum PPP Arwani Thomafi dan Sekjennya Arsul Sani.
"Mereka berdua yang paling baik sebagai calon," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi, Senin malam (22/7/2019).
Achmad menerangkan, kedua kader Ka'bah itu lihai mengurus hal-hal terkait konstitusi.
Achmad lalu menjelaskan lebih banyak soal Arsul Sani dan Arwani Thomafi, dari pendidikan yang pernah mereka tempuh, sikapnya, dsb. Cocok sebagai calon.
Adapun pimpinan tertinggi MPR ini nantinya akan dipilih berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018. MPR 1 dipilih lewat sidang paripurna anggota MPR, terdiri dari 575 anggota DPR, dan 136 anggota DPD.
Satu lagi, Ketua fraksi partai berlambang Garuda di MPR, Fary Djemy Francis menyatakan, tidak salahnya MPR 1 periode 2019-2024 dijabat oleh Gerindra, mengingat dua periode terakhir, MPR 1 selalu dipegang oleh partai oposisi.
"Lima tahun terakhir pemerintahan berjalan lancar kendati Ketua MPR dijabat partai oposisi. Untuk mengawal keseimbangan, maka sah-sah saja jika pola itu dilanjutkan," pungkasnya.
Jokowi, pemerintah 1. Nah, siapa nanti rakyat 1? Kita nantikan saja, sembari menyeruput secangkir pagi Kapal Api.
