"Semakin banyak koalisi, pemerintah punya banyak kawan. Selain Demokrat dan PAN, mungkin juga yang lain," ujarnya.
Selain Andre Rosiade, tawaran Jokowi itu juga ditanggapi kader Gerindra lainnya, Sodik Mudjahid, Ketua DPP Partai Gerindra.
Entah setuju atau tidak dengan tawaran tersebut, Sodik Mudjahid mengatakan bahwa Pak Jokowi juga membutuhkan Partai Oposisi. Oposisi ini diperlukan sebagai kritik kepada kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang atau tidak menguntungkan rakyat.
"Dalam hal ini Gerindra berperan check and balance, agar segala sesuatu dapat berjalan seimbang dan efektif. Pembangunan, demokrasi, penegakan hukum, keadilan, dan lain-lain," imbuhnya.
Ngabalin sendiri sebenarnya tidak tahu persis kalau Gerindra ditawari kursi menteri oleh Pak Jokowi. Tapi Ngabalin mengaku mengenal Andre Rosiade yang mengklaim bahwa Gerindra ditawari kursi menteri.
"Pak Jokowi tidak semudah itu memberikan kursi menteri kepada pihak yang dia (Jokowi) sendiri merasa kuatir," ujar Ngabalin.
Tentu jika memang ada tawaran dari Jokowi untuk bersatu, setelah menjadi lawan politiknya di Pemilu 2019. Hal ini dimaksudkan agar suasana menjadi adem lagi. Tidak ada pihak yang merasa disakiti.
Toh, semua pihak juga ingin ikut membangun bangsa ini. Pak Jokowi ingin bersikap adil, dalam politiknya, agar bukan hanya partai koalisinya saja yang ikut membangun bangsa. Barangkali Pak Jokowi dapat mengambil sikap bijaksana. 70 persen dari koalisinya membangun bangsa, dan sisanya diberikan kepada lawan politiknya.
Kita tahu, usai hitung resmi KPU 21 Mei 2019 lalu, ada pihak yang tidak puas dengan apa yang terjadi. Dan sebagai manusia, mereka kecewa dan sakit hati. Sehingga timbul istilah people power, rusuh 22 Mei, percobaan pembunuhan tokoh-tokoh negeri, hujatan, ujaran kebencian, dan sebagainya.
Mengajak parpol lawan politik untuk turut membangun bangsa merupakan langkah yang tepat untuk mengademkan kembali situasi negeri ini, supaya bersatu lagi.
Pak Jokowi pun jadinya dapat lebih tenang dan mantap "memerintah" dan menjalankan pembangunan dan keadilan untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia.
