Mohon tunggu...
Rudy W
Rudy W Mohon Tunggu... Lainnya - dibuang sayang

Ngopi dulu ☕

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Tudingan TKN Memobilisir Hanya Isapan Jempol

2 Juni 2019   06:00 Diperbarui: 2 Juni 2019   08:42 813
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kenyataannya, 72 persen ASN (Aparatur Sipil Negara) dan 78 persen pegawai BUMN lebih memilih kubu Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

Mau diributkan apa lagi, kenyataan memang ASN dan pegawai BUMN lebih mayoritas memilih 02.

Hal tersebut di atas, dikatakan Wakil Sekretaris TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni. Politisi dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia) ini menepis tudingan bahwa dalam Pilpres 2019 lalu, TKN Jokowi-Ma'ruf telah memobilisir ASN dan BUMN untuk berpihak kepada Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf.

"Pak Moeldoko sendiri yang membeberkan hasil survei, 72 persen ASN dan 78 persen pegawai BUMN telah menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo-Sandi. Jadi jelas, tudingan TKN telah memobilisir ASN dan BUMN adalah salah besar," ujar Raja Juli, Jum'at (31/5/2019).

Raja Juli menjelaskan alasan mengapa ASN dan BUMN lebih banyak memilih 02. Menurutnya, karena Pak Jokowi itu anti korupsi. Pak Jokowi selalu bergerak cepat dan bersih. Menurut Sekjen PSI, ASN merasa keteteran mengikuti kinerja Pak Jokowi yang out of the box. ASN memiliki kinerja yang kurang sigap.

"Jokowi kan bersikap good governance dan anti korupsi, itu sebabnya ASN tidak suka kepada pemerintahan Jokowi sebagai pembaharu dan giat bekerja," ujar Raja.

Dengan demikian menurut Raja, data 72 dan 78 persen pilihan ASN dan BUMN untuk 02 telah menepis tudingan bahwa TKN telah menjadikan ASN sebagai mesin politik. Bahkan, menurut Raja Jokowi juga kalah di kompleks Paspampres, kompleks Setneg.

TKN juga membantah telah menggerakkan polisi, terutama di Sumatera, untuk menggiring mereka memilih Jokowi-Ma'ruf. Buktinya kan, Prabowo-Sandi nyaris seratus persen menang di sana.

Sebelumnya diketahui kubu BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi telah melaporkan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ke 37 halaman yang diserahkan ke MK itu membeberkan dugaan ketidakjujuran Pilpres 2019 yang masif, sistematis dan terstruktur. Baik sebelum, ketika, dan setelah Pemilu 2019.

Selain tudingan menjadikan ASN dan BUMN sebagai mesin politik, BPN juga menuding TKN telah menggerakkan polisi.

BPN mencontohkan kasus sejumlah Kapolsek di Garut, Jawa Barat. Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Aziz mengaku diperintah Kapolsek Garut untuk menggalang dukungan kepada Paslon 01. Jika Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf kalah, maka ia akan dimutasi. Selain itu kubu BPN mempunyai bukti lain keterlibatan polisi. Nanti akan diungkap di persidangan.

Untuk membuktikan mobilisasi TKN kepada BUMN dan lainnya, maka kubu Prabowo sudah melampirkan sejumlah link berita sebagai bukti.

Di antara 35 link berita yang dilampirkan sebagai bukti itu di antaranya adalah: "ASN Jangan Netral: Sampaikan Program Pak Jokowi" di IDNNews.id 3 Maret 2019. Lalu: "Jokowi Mendapat Dukungan Saat Hadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa" di suara.com 10 April 2019.

Sidang penetapan hasil gugatan ke MK akan diumumkan pada Jum'at (14/6/2019).

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun