Hal tersebut juga sudah diklaim oleh NDRC (National Dispute Resolution Chamber) Indonesia sejak April dan Juni 2020.
Bahkan rilis terbaru NDRC tertanggal 14 September 2021, tim Kalimantan Tengah itu masih juga belum melunasi gaji 26 pemainnya seperti yang sudah disebutkan di atas.
NDRC adalah semacam lembaga arbitrase yang mana badan itu menampung protes dan keluhan atau aduan dari APPI (Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia). Tugas NDRC untuk melobi badan-badan yang terkait. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.
Berdasarkan regulasi jika tim yang bersangkutan belum juga melunasi gaji pemainnya sampai batas waktu yang ditentukan maka tim tersebut tidak bisa mendaftarkan pemainnya untuk ikut kompetisi, atau dengan kata lain tidak boleh berpartisipasi.
Mengenai hal tersebut, Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno, tidak bisa berbicara banyak.
"Nanti diverifikasi. Harapan kami sebelum kick off sudah selesai semua," kata Sudjarno.
Sesuai peraturan, tuan rumah penyelenggara akan menanggung semua biaya tim peserta baik dari segi akomodasi, penginapan, dan sebagainya. Namun dalam hal ini PT LIB juga memberikan keringanan berupa subsidi sebesar Rp 400 juta.
Tak pelak ditunjuknya Kalteng Putra sebagai tuan rumah penyelenggara itu menimbulkan keheranan, salah satunya dari dari kapten Laskar Isen Maulana, Gede Sukadana.
Gede Sukadana melontarkan sindiran.
"Kuat juga ya. Belum lunas sudah hampir tiga tahun, mau jadi tuan rumah" tulisnya di Instagram.
Apa yang dikatakan Sudjarno itu pernah juga dialami oleh PSM Makassar. Klub yang berjuluk Juku Eja ini beberapa waktu lalu sempat terancam tidak bisa ikut kompetisi BRI Liga 1 2021/2022 karena masih menunggak pembayaran 17 pemainnya sebesar Rp 5,32 miliar.
