Barangkali masyarakat belum menyadari bahwasan Kementerian Koordinasi Maritim & Sumber Daya serta kedaulatan Kementerian Perhubungan mengenai kandungan makna perlindungan negara dalam arti seluas-luasnya selain permasalahan biaya logistik yang ramai dibicarakan di berbagai media.
Kebanyakan orang kalau melihat kedaulatan Kementerian Perhubungan ini hanya terlintas soal aneka kemacetan darat, delay pesawat terbang dan kemacetan di ranah laut akibat kesemrawutan layanan pelabuhan.
Padahal keselamatan kapal, info intelijen tentang adanya penumpang teroris di kapal, serta berbagai hama penyakit yang dibawa penumpang maupun hewan juga perlu diatur untuk mengamankan negara dalam arti seluas-luasnya dan itu merupakan salah satu bagian Tupoksi Dit KPLP Kemenhub untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Kebijakan terbaru dari sumber http://www.antaranews.com/en/news/102170/indonesia-israel-share-no-diplomatic-relations-ramli ini memberi info demikian:
In addition, the Indonesian authorities will also extend free visa facilities to the 84 countries...
The free visa policy is expected to boost foreign tourist arrivals in Indonesia, which is expected to reach 20 million people by 2019.
Dan efek domino dari kebijakan terbaru di atas dapat dilihat pada sumber http://www.merdeka.com/peristiwa/effendi-simbolon-maki-maki-jokowi-hingga-ucap-kata-kata-tak-pantas.html yang disebutkan:
...menilai penembakan di Sinak, Papua merupakan ujung dari berbagai masalah yang kompleks.
Salah satu masalahnya menurutnya ialah pembebasan visa di Papua.
Orang-orang dari negara luar yang dibebaskan visa-nya itu tidak mungkin jalan kaki, tetapi ada yang lewat laut, udara dan darat.
The free visa policy is expected to boost foreign tourist arrivals in Indonesia, which is expected to reach 20 million people by 2019 itu hanya melihat sisi koin satu saja. Padahal ada di sisi koin sebelahnya mengandung efek domino yang dapat membahayakan keamanan negara termasuk perekonomiannya.
Adalah sah-sah saja mengejar sumber pendapatan devisa negara tetapi jika efek domino dari kebijakan tersebut tidak dianalisa terlebih dahulu sebagaimana yang telah kita lihat di kedua sumber di atas dan sebagaimana yang telah kita lihat efek domino di pelabuhan terhadap upaya menurunkan Dwelling Time terhitung sejak bulan Agustus 2014 dengan perangkat peraturan barunya yang saat ini malah berpotensi adanya ketambahan Biaya Relokasi yang hampir mencapai 2 trilyun rupiah per tahunnya.
Semakin hari semakin banyak efek domino yang akan dirasakan kerugiannya di masyarakat dan kiranya narasi di atas ini dapat memberi kewaspadaan tentang peranan dan kedaulatan perlindungan negara dalam arti seluas-luasnya.
Semua memang sudah diatur Tuhan, namun jika kita terdorong untuk menulis maka itu hanya bertujuan untuk menciptakan kewaspadaan saja lah.
