Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) yang akan digelar 26 Mei nanti, hendaknya bisa menjadi momen untuk membangun Jateng menjadi salah provinsi di negeri ini yang bersih tanpa korupsi.
Hal ini menjadi penting mengingat korupsi sudah menjadi 'penyakit akut' yang merusak semua sendi kehidupan, menghambat pembangunan, serta menyengsarakan rakyat banyak. Saking bahayanya, efek dari tindakan korupsi ini, tokoh masyarakat dan tokoh agama memperingatkan masyarakat agar jangan memilih pemimpin yang terindikasi melakukan tindakan korupsi.
Front Pembela Islam (FPI) sebagai salah satu ormas keagamaan, mengingatkan anggotanya untuk tidak memilih pemimpin atau kepala daerah yang korupsi.
"Mereka yang terlibat korupsi, yang teridentifikasi korupsi, apalagi yang tertangkap korupsi, haram dipilih rakyat sebagai pemimpin," tegas Ketua FPI Habib Rizieq Shihab, ketika Deklarasi dan Pelantikan DPD Jawa Tengah di Ngadirejo, Temanggung, Sabtu (20/4).
Sebagai warga Jawa Tengah, saya mengapresiasi pernyataan Habib Rizieq tersebut. Karena, menurut pandangan saya, jika Jateng sampai dipimpin oleh orang yang korup akan sulit untuk maju. Apalagi bisa membawa kesejahteraan bagi warga.
Dalam sisa waktu kurang lebih sebulan lagi sebelum pemilihan gubernur Jateng digelar, melalui tulisan ini, saya mengajak 'sedulur kabeh' untuk lebih teliti dan menelaah rekam jejak para kandidat sebelum memilih.
Melalui pemberitaan dan kabar yang tersiar, kita tentu sudah tahu, ada beberapa calon gubernur yang memiliki 'catatan hitam' soal tindak korupsi. KPK sebagai salah lembaga independen pembasmi korupsi di negeri ini menyebut banyak pejabat Jateng, yang terjerat kasus korupsi. Diantaranya Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan Sekda Hadi Prabowo.
Hadi Prabowo sebagai Sekda Pemprov Jateng terindikasi melakukan korupsi dalam kasus penyalahgunaan Bansos tahun 2009-2013 sebesar Rp 729,51 miliar.
Sementara Bibit Waluyo, sebagai gubernur dinilai tidak mendukung adanya pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan oleh semua komponen bangsa. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Bibit yang membela Walikota Semarang Soemarmo yang terkait kasus suap RAPBD 2012 Kota Semarang.
Bibit mengatakan bahwa Soemarmo korupsi demi kepentingan rakyat. Pernyataan Bibit ini sungguh tak masuk akal, mana ada tindakan korupsi dilakukan pejabat demi rakyat, yang pasti pejabat itu korupsi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.
Dua kasus ini mungkin bisa jadi contoh bagi warga Jateng untuk tidak lagi memilih pemimpin yang korup. Sebaiknya kita lihat pemimpin yang berani dengan tegas menyatakan, 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi,'.
