Surat Pernyataan Ade Komarudin Beredar, Pantaskah Nurdin Halid Bicara Moral?

Calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin telah melakukan ikrar terkait kepastiannya maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Golkar di Munas Golkar. Salah satu kandidat yang sudah mendapatkan restu dan menunjukkan dukungan dari pengurus partai politik berlambang pohon beringin itu adalah Ade Komarudin (Akom).

Ikrar yang disebut Akom sebagai "Panca Karsa" itu dibacakan di hadapan sekitar 1.500 kader baik dari DPD I dan II Partai Golkar.

Pada saat yang sama beredar pula surat pernyataan yang salah satu poinnya bahwa Ade Komarudin tidak akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar hingga kepengurusan Golkar hasil Munas Bali berakhir pada 2019.

Nurdin Halid mengakui dialah yang menyodorkan surat perjanjian kepada Ade Komarudin sebagai syarat penunjukannya sebagai Ketua DPR, dan entah siapalah orang yang tak bertanggung jawab, yang menyebarkannya ke DPD I dan DPD II Golkar sebagai upaya penjegalan atau kampanye hitam.

Mengenai surat pernyataan itu, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa itu adalah upaya kampanye hitam yang dilakukan oleh orang stress dan diragukan keasliannya. Dia memprediksi serangan kampanye hitam takkan berhenti, termasuk serangan soal perjanjian di mana Akom takkan maju jadi calon ketua umum tersebut.

Sebagai pelaku rapat harian terbatas saat itu, bersama Ketua Umum Aburizal Bakrie, Ketua Harian MS Hidayat, Titik Suharto dan lain-lain, tidak ada kesepakatan bahwa Akom tidak boleh mencalonkan diri. Yang ada adalah, lanjut Bamsoet, Ketua umum Aburizal dengan persetujuan peserta rapat menunjuk Akom menggantikan Novanto dengan suatu ketentuan Akom tidak boleh menginisiasi Munas karena masih proses hukum di Mahkamah Agung. 

Dalam poin yang menekankan bahwa Akom tidak akan maju sebagai caketum Golkar, juga terlihat rancu dan yang menulis itu sangat bodoh, “bahwa saya tidak akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar hingga kepengurusan Golkar hasil Munas Bali berakhir pada 2019”.

Jika dikaji secara seksama, bahwa poin itu sebenarnya tidak bisa menghalangi Akom untuk mencalonkan diri, karena jika terselenggara Munaslub Golkar, berarti kepengurusan hasil Munas Bali otomatis akan berakhir. Jadi Akom mencalonkan diri sebagai tidak masalah, karena Kepengurusan hasil Munas bali telah selesai.

Serangan terhadap Akom itu juga dinilai kental nuansa politisnya dan cenderung lick. Bahkan, Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Golkar, Leo Nababan menilai, itu cara-cara yang tidak fair dalam sebuah kompetisi di Munaslub Partai Golkar. Cara-cara seperti inilah yang tidak demokratis. Kan AD/ART dan tentukan syarat-syaratnya diantaranya sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) selama  5 tahun  bisa maju sebagai calon ketum Golkar ditambah dengan syarat Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan tidak tercela(PDLT), kalau memenuhi itu semua bisa maju dan harus bertanding dengan jujur dan santun. 

Nurdin Halid Bicara Moral?

Hal yang lebih menggelikan lagi adalah Nurdin Halid berbicara Moral terkait beredarnya surat pernyataan palsu itu. Seakan dialah yang paling bermoral di atas dunia ini. Hal itu, hanya menunjukkan bahwa Nurdin Halid benar-benar tidak punya moral politik. Hanya bisa menyerang dan menggunakan cara-cara kotor untuk menjatuhkan orang lain.

Sehingga banyak pihak yang mempertanyakan, apa pantas Nurdin Halid bebicara Moralitas untuk masalah Calon Ketua Umum Partai Golkar? seruan moralitas, lebih pas bila diserukan oleh pihak yang bermoral. 

Kita ketahui bersama, bahwa Nurdin Halid pernah terlibat Sejumlah kasus hokum, di antara lain: Nurdin Halid saat menjadi Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Seperti; dugaan keterlibatan Nurdin menikmati dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) senilai Rp 1,778 miliar. Dana ini sejatinya sebagai dana bantuan untuk klub sepakbola Persisam Samarinda.

Nurdin juga pernah tersangkut kasus korupsi pengadaan beras Bulog tahun 2011. Atas kasus ini Nurdin dihukum dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp 250 juta.

Ini  belum seberapa, belum sederet kasus hukum lain seperti dugaan korupsi distribusi minyak goreng, kasus penyelundupan gula impor ilegal 73.000 ton dan pelanggaran kepabeanan impor beras Vietnam.

Pantaskah Nurdin Halid bicara Moral? Lebih pantas, dia introspeksi diri dan berbenah, jangan bikin gaduh dengan membuang isu-isu moral yang sebenarnya itu tidak penting.