Musda-Musda Golkar Harus Dihentikan untuk Stabilitas Menjelang Munas

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hasil munas Bali Abu Rizal Bakrie (ARB) dan Idrus Marham mengeluarkan edaran tanggal 10 Februari lalu yang membolehkan para Pimpinan Daerah Partai Golkar melakukan musyawarah, secara politik sangatlah tendensius. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua DPP Partai Golkar Melki Laka Lena bahwa sikap Abu Rizal Bakrie dan Idrus Marham yang mengelaurkan edaran seperti itu akan berpotensi mengancam rekonsiliasi  yang sedang berlangsung saat ini.

Potensi-potensi buruk akan terjadi dalam upaya rekonsiliasi yang dilakukan, oleh beberapa tokoh rekonsiliasi Golkar yang secara sadar dan penuh tanggungjawab ingin memperbaiki Partai berlambang beringin itu dan menyudahi keributan yang terjadi, jika edaran ARB tersebut tetap di laksakan maka:

Pertama, Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang memperpanjang kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau seharusnya digunakan sebagai acuan untuk melakukan rekonsiliasi dan penyelenggaraan Munas mendatang, bukan disalahgunakan untuk memperkuat posisi tawar menjelang Munas.

Kedua, Penyalahgunaannya adalah dikeluarkannya Surat Edaran oleh ARB dan Idrus Marham yang membolehkan DPD-DPD untuk melaksanakan Musyawarah, dimana keluarga besar Golkar diseluruh Indonesia sedang fokus melakukan rekonsiliasi dan persiapan Munas.

Ketiga, Edaran tersebut akan kembali memancing perseteruan politik dalam internal partai dan pengurus baik di Dewan Pimpinan Pusat lebih-lebih akan semakin memanaskan konflik di tingkat daerah.

Keempat, jika Surat Edaran itu dilaksanakan, kita sadar bahwa politik menjelang Munas seperti ini bukan sekedar persaingan politik biasa, tetapi dijadikan posisi tawar dalam membangun gerbong politik, siapa yang menang di daerah akan menjadi penentu siapa yang akan memegang Ketua DPP kedepan dan hal ini akan semakin memanaskan suasana, sehingga bukan lagi rekonsiliasi yang akan terjadi terbangun adalah ambisiusitas dan semakin merusak citra Golkar.

Kelima, Surat Edaran tersebut akan menimbulkan ketegangan dan instabilitas politik, karena walaupun nanti di tingkat Pusat sudah dikatakan “aman” tetapi pada tingkat Daerah akan tetap terjadi gejolak, yang akhirnya akan memperhambat proses perbaikan dan pembangunan.

Rakyat Indonesia mengharapkan perbaikan secepatnya, rekonsiliasi dan islah merupakan jalan utama, dan ini seharusnya yang menjadi konsen dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, para tokoh Golkar, Angkatan Muda-Angkatan Muda dan seluruh keluarga besar Partai Golkar. Dan saat ini yang paling di butuhkan adalah stabilitas, kemudian kepercayaan publik, dan niat baik untuk memperbaiki Partai Golkar. Untuk itu, agar stabilitas itu terbentuk maka ARB harus membatalkan edaran itu dan meminta seluruh pengurus dan tokoh-tokoh Golkar untuk fokus mensukseskan Musyawarah Nasional kedepan.