Namun memang, kampanye di fasilitas sekolah dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih memahami proses demokrasi dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan. Ini dapat menjadi sarana pendidikan politik yang bermanfaat, di mana siswa dapat belajar langsung tentang calon pemimpin dan platform mereka. Namun, tantangan muncul ketika mempertimbangkan apakah siswa cukup matang untuk menerima informasi politik tanpa pengaruh yang berat. Apalagi acara ini dilaksanakan di fasilitas sekolah menengah pertama (SMP), yang notabenya tempat mendidik anak-anak yang secara usia belum memiliki hak pilih di pemilu.
Di sisi lain, izin yang diberikan oleh penanggung jawab sekolah dapat menciptakan risiko penyalahgunaan. Ada kemungkinan bahwa pihak tertentu dapat memanfaatkan izin tersebut untuk mempengaruhi siswa/pengajar secara tidak proporsional, terutama jika sekolah tidak memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana kampanye harus dilakukan.
Izin dari penanggung jawab sekolah adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengganggu proses pendidikan dan menjaga netralitas institusi.
Namun sekali lagi, yang juga MUNGKIN dipikirkan penyelenggara, "untuk partai penguasa, kampanye di sekolah itu tidak apa-apa, kalian mau apa?"(*)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
