Program Kartu Prakerja, Sejauh Mana Efektivitasnya?

KITA ketahui, program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. 

Program Kartu Prakerja dimulai di masa pandemi Covid-19 mulai mencekik Indonesia, di mana pemerintah wajib menjaga pertumbuhan ekonomi di era pandemi kala itu. Program Kartu Prakerja dibuat sebagai bantalan atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Program Kartu Prakerja dinilai sebagai alternatif yang ampuh demi menjaga konsumsi dan membuat ekonomi terus bergerak.

Merujuk pada berbagai data dari pemerintah, program Kartu Prakerja menjadi program 'Government to People' pertama yang dimiliki Indonesia dan keberhasilannya diakui oleh lembaga dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)), Program Kartu Prakerja juga berhasil meningkatkan jumlah presentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan/kursus menjadi 16,36%. 

Kemudian, 75% dari penerima manfaat Program Kartu Prakerja juga telah memanfaatkan sertifikat pelatihan yang dimiliki untuk melamar pekerjaan dan masuk ke lapangan kerja.

Diberlakukan sejak 2020, program Kartu Prakerja disebutkan akan berlanjut hingga 2024 mendatang. Seiring dengan itu, pemerintah juga menyebutkan, dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, sejumlah program pemberdayaan akan dilakukan pada 2023.

Salah satunya yang akan diusung adalah pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Program Prakerja. Apakah program prakerja yang dimaksud sama dengan program Kartu Prakerja yang sudah berjalan selama ini?

Dalam catatan penulis, pelatihan di BLK antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan akses pada pasar tenaga kerja. Saat ini sudah banyak program pemberdayaan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga, sebagaimana tertuang dalam pernyataan Kemenko Perekonomian.

Disebutkan bahwa untuk mempercepat graduasi, pensasaran berbagai program pemberdayaan tersebut perlu mengacu kepada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pemerintah mengklaim bahwa program pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk program Kartu Prakerja, akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Tingkat upah diperkirakan terus membaik dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari level yang terendah. Keberlanjutan reformasi perlindungan sosial juga diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di masa transformasi ekonomi.

Selain itu, jenis konsumsi masyarakat yang relatif tertekan di masa pandemi, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata, juga akan sepenuhnya pulih pada periode endemi di tahun 2023. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 4,8 - 5,4%.

Kita mencatat, pemerintah melalui program Kartu Prakerja memberikan insentif kepada para pesertanya. Setiap peserta bisa mendapat sebesar Rp 3.550.000. Dari angka tersebut, Rp 1.000.000 tidak bisa diuangkan karena untuk dana pelatihan, jika tidak mengikuti pelatihan maka kepesertaan akan hangus dan uang akan dikembalikan ke kas negara.

Sisanya yakni Rp 2.550.000 bisa dipegang masyarakat jika mengikuti pelatihan Kartu Prakerja. Nantinya, manfaat itu diberikan setelah mengikuti pelatihan yang akan ditransfer Rp 600.000 selama empat bulan, dan jika mengisi survei sebanyak 3 kali akan dapat insentif tambahan sebesar Rp 150.000.

Program Kartu Prakerja sejak 2020 hingga 2021 telah memberdayakan angkatan kerja yang sempat terdampak pandemi Covid-19. Hingga penghujung tahun 2021, jumlah penerima manfaat program sudah mencapai 11,4 juta orang.

Namun, di sisi lain, program ini belum signifikan dalam mengurangi angka pengangguran nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2022 mencapai 9,1 juta orang, turun 670.000 orang dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 9,77 juta orang.

Kendati demikian, catatan BPS yang memperlihatkan peningkatan jumlah presentase angkatan kerja yang yang mencapai 16,36%, serta adanya 75% dari penerima manfaat program Kartu Prakerja juga telah memanfaatkan sertifikat pelatihan yang dimiliki untuk melamar pekerjaan dan masuk ke lapangan kerja, sangat menggembirakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pada acara Temu Alumni Program Kartu Prakerja yang digelar di Madiun, awal pekan ini, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan salah satu kontribusi nyata dari program Kartu Prakerja. Selain itu, dari sisi insentif, lebih dari 3,1 triliun rupiah telah disalurkan langsung dari bendahara umum negara ke e-wallet penerima secara transparan dan diterima 100% tanpa potongan.

Dengan demikian, mengutip pernyataan Airlangga, program Kartu Prakerja adalah kisah sukses pemerintah Indonesia mentransformasi pendidikan untuk orang dewasa atau adult learning. Ini merupakan capaian yang luar biasa karena memang belajar seharusnya sepanjang hayat atau lifelong learning.

Dari data yang diperoleh penulis, ratusan juta jumlah angkatan kerja di Indonesia tersebar di 514 kabupaten/kota. Luasnya sebaran angkatan kerja tersebut mendorong Kartu Prakerja menggunakan teknologi informasi untuk menjangkau dan memberikan akses pelatihan seluas-luasnya. Selain itu, kemitraan dengan pihak swasta dan universitas juga dibangun untuk menyediakan ribuan pelatihan.

Hasilnya, banyak lembaga pelatihan yang tergabung dalam ekosistem program Kartu Prakerja yang semula sangat kecil ukuran usahanya, sekarang berkembang. Program Kartu Prakerja berhasil menghidupkan pasar pelatihan yang sebelumnya tidak ada.

Dari 34 provinsi di Indonesia, provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penerima manfaat program Kartu Prakerja ke dua tertinggi se-Indonesia. Total pendaftar dari Jawa Timur mencapai 4,5 juta orang dan sebanyak 1,38 juta orang telah menjadi penerima manfaat program Kartu Prakerja. 

Pelatihan yang paling diminati oleh penerima manfaat prakerja di Jawa Timur adalah telemarketing, strategi pemasaran, makanan dan minuman, kerajinan tangan, tata rias, hingga IELTS.

Tidak mengherankan jika Airlangga mengapresiasi peran pemerintah setempat yang selama ini telah mendukung program Kartu Prakerja sehingga program tersebut dapat tersosialisasi dengan baik.

Presiden Joko Widodo sudah menyatakan program Kartu Prakerja akan dilanjutkan hingga 2024, itu tentunya setelah mempertimbangkan hasil yang sangat baik dari keberlangsungan program tersebut. Di sisi lain, seiring dengan makin melandainya Covid-19, maka program Kartu Prakerja akan didorong penyelenggaraan secara offline.

Itu akan dilakukan secara bertahap dengan skala yang dapat dikelola, karena pelatihan dilakukan di berbagai daerah, tidak tersentralisasi di pusat.

Dalam acara Temu Raya Alumni Program Kartu Prakerja di Sentul International Convention Centre, Bogor, pertengahan Juni 2022 lampau, Jokowi secara langsung menyebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai motor penggerak keberhasilan program Kartu Prakerja.

Dalam catatan penulis, Jokowi kala itu mengaku senang lantaran program Kartu Prakerja yang telah berlangsung 2 tahun bisa berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari antusiasme masyarakat Indonesia saat mendaftar, tercatat ada 115 juta orang hingga gelombang ke-32. Saat ini sudah memasuki gelombang ke-34. 

Dari gelombang ke-32, yang mendaftar tercatat sebanyak 115 juta orang,  yang terverifikasi 84 juta orang sementara yang diterima 12,8 juta. Kata Jokowi saat itu, 12,8 juta orang itu angka yang tidak kecil.

Program Kartu Prakerja bisa berjalan dengan baik karena menggunakan platform digital, mengingat saat itu Indonesia baru dihajar pandemi Covid-19. Melalui platform digital, penyaluran uang peserta kartu prakerja bisa langsung diterima melalui rekening masing-masing peserta. Sehingga mekanismenya terbilang mudah dan cepat.

Jokowi sangat senang karena uang yang diterima oleh para peserta program Kartu Prakerja tidak melalui Kementerian atau Provinsi, Kabupaten/kota, akan tetapi langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke peserta.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan program Kartu Prakerja secara offline tersebut, lembaga-lembaga pelatihan diminta untuk terus meningkatkan kualitas modul, metode tes, instruktur, infrastruktur, costumer service, serta layanan bagi penerima Kartu Prakerja yakni konseling, pendampingan, hingga magang atau penempatan kerja.***