Kemelut di PPP dan KIB yang "Show Must Go On"

                                                                                   Tiga ketum partai KIB saat mendaftar bersamaan ke KPU pada 10 Agustus 2022

APA yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekarang ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan mengingat nuansa kegaduhan sudah mewarnai perjalanannya akhir-akhir ini. 

Kekisruhan di PPP tidak hanya karena adanya friksi di antara sejumlah petinggi partai, namun juga karena adanya ketidakpuasan di kalangan grass-root. 

Yang mencapai puncaknya melalui Mukernas 3-4 September 2022 di Serang, Banten, di mana 30 dari 34 pimpinan DPW PPP menyepakati pergantian Suharso Monoarfa dari tampuk pimpinan partai berlambang Kabah itu. 

Mukernas juga langsung menetapkan Mohammad Mardiono, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), sebagai pelaksana tugas ketua umum PPP yang baru.

Penulis mencatat, keretakan di internal partai sudah terendus sejak Juni lalu. Munculnya konflik dimulai dari demonstrasi sejumlah kader di berbagai daerah menuntut agar Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya lantaran dinilai gagal memimpin partai Kakbah. 

Para kader menggeruduk kantor PPP Jawa Timur dan Jakarta Pusat hingga aksi berakhir ricuh.

Konflik internal berlanjut, dipicu oleh pernyataan Suharso Monoarfa dalam Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan KPK pada 15 Agustus 2022. Ia menyebut amplop untuk para kiai merupakan benih dari tindak korupsi.

Kita ketahui, pemberhentian Suharso Monoarfa dari dari kursi Ketum PPP diputuskan lewat Mahkamah Partai setelah menerima usulan tiga majelis PPP. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.

Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa ketiga pada 30 Agustus setelah dua surat sebelumnya tak mendapat respons dari Suharso. Surat ketiga itu meminta agar Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan Ketua Umum DPP PPP periode 2020-2025.

Masyarakat mungkin saja masih mempertanyakan apa sebenarnya yang tengah terjadi di PPP. Pendapat masyarakat mungkin saja terbelah. Serupa halnya saat merespon kemelut yang mendera Partai Demokrat tahun silam. 

Beberapa kader dan mantan kader Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Maret 2021. Kongres tersebut menetapkan Moeldoko, Kepala Staf Presiden (KSP)), sebagai ketua umum.

Namun mungkin belum lekang pula dari ingatan akan perlawanan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan fungsionaris PD lainnya. Pada akhirnya, kepengurusan PD versi Moeldoko tidak memiliki legitimasi yang kuat. Pemerintah tetap mengakui PD pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lebih dari setahun pasca kemelut yang mendera PD, kini PPP yang merasakannya. Perbedaannya, hantaman yang melanda PPP justru terjadi di tengah eskalasi yang semakin tinggi jelang menghadapi Pemilu 2024. 

PPP juga sudah menjalin kerja sama dengan Golkar dan PAN untuk berjuang menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak. Kini, publik mempertanyakan bagaimana nasib PPP dari kolaborasinya dengan Golkar dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu.

Tentunya bisa dipahami bahwa apa yang terjadi di PPP tidak berkorelasi langsung dengan KIB. Kendati demikian, dalam tatanan politik, apapun bisa saja terjadi. KIB memang bisa saja 'easy going'. 

Kolaborasi yang tersaji lewat KIB bersifat lintas partai, bukan karena semata-mata faktor ketergantungan pada figur atau ketua umum. Oleh karena itu sangat mungkin KIB "show must go on".

Menariknya, PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono sendiri sudah menyebutkan jika PPP akan tetap bersama KIB. PPP akan tetap menjalankan program-program KIB bersama PAN dan Golkar, tegas anggota Wantimpres itu.

PPP tidak akan cabut dari cabut dari KIB. PPP bahkan akan lebih meningkatkan program yang sudah disepakati sebelumnya, seiring jarum jam yang berputar ke depan. Jarum jam tidak pernah berputar ke belakang. Itu rangkaian pernyataan bijak Mardiono menyikapi masa depan PPP di KIB.

Sejumlah petinggi PP lainnya juga menegaskan jika partai berlogo Kabah tidak akan keluar dari KIB, kendati Suharso Monoarfa digantikan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum. Mereka mengingatkan posisi Mardiono sebagai koordinator PPP di KIB. Hal itu memperkuat keyakinan PPP tidak akan keluar dari KIB.

Mardiono selama ini menjadi pihak yang terus menjembatani PPP dan KIB. Ia bergerak sebagai perwakilan PPP dengan rekan-rekan KIB, sebagaimana peran yang dimainkan Asman Abnur dari PAN dan Lodewijk Fredrich Paulus dari Golkar.

Sikap PPP ini identik dengan PAN, yang berharap pergantian Suharso Monoarfa tak akan mengganggu eksistensi PPP di KIB. Dinamika internal PPP tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi dan kekompakan KIB.

Di satu sisi, PAN dan Golkar juga pastinya tak akan ikut mencampuri dinamika yang terjadi di internal PPP. Hal itu sebagai fatsun atau tata krama dalam berpolitik. Apalagi, PAN dan juga Golkar selama ini berhubungan baik dengan PPP. 

PAN dan PPP memiliki visi misi yang sama setelah memutuskan untuk berkoalisi menghadapi kontestasi akbar politik di 2024 melalui KIB.

Oleh karena itu pula terlalu naif pandangan yang menyebutkan bahwa pergantian tampuk pimpinan di PPP bisa memengaruhi perjalanan KIB ke depannya. Apalagi mempertimbangkan kemungkinan KIB akan bubar.

Golkar, PAN dan PPP sebelumnya sudah mengikrarkan diri siap lahir batin untuk ikut Pemilu, meyukseskan Pemilu dan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik pada 2024.***