Presiden Dan Silaturahim Nasional

Tulisan ini hanya angan-angan dari seorang anak Indonesia yang baru saja lulus dari sekolah menengah. Mungkin saja ini suatu yang absud tapi setidaknya sebagai generasi penerus, saya mempunyai angan-angan agar Indonesia bisa menjadi negara yang besar dan disegani oleh negara-negara di dunia.

Secara tidak sengaja saya menemukan banyak foto perjalanan Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta tadi pagi di google. Betapa bangganya melihat kedua sosok Proklamator bangsa Indonesia ini. Makin saya perhatikan makin membuat saya berangan-angan kemana-mana.  Saya membayangkan bagaimana luasnya Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau tapi Bapak Pendiri Bangsa tersebut dapat menyatukan Indonesia dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI).

[caption id="attachment_178625" align="aligncenter" width="420" caption="Presiden Soekarno dan rombongan berada di dalam pesawat terbang dalam perjalanan ke Sumatera (dok. pribadi)"][/caption] [caption id="attachment_178626" align="aligncenter" width="432" caption="presiden soekarno dan rombongan meninjau daerah tarutung sumatera utara 20 juni 1948 (dok.pribadi)"][/caption] [caption id="attachment_178627" align="aligncenter" width="420" caption="Bung Hatta di Banyuwangi 28 Mei 1955 (dok.pribadi)"][/caption]

Coba saja bayangkan betapa sulitnya menyatukan dan mengakomodasi keinginan seluruh Indonesia dengan segala keterbatasan yang ada pada saat itu. Berbeda dengan sekarang dengan sarana prasarana yang baik, teknologi yang canggih dan kemudahan transportasi maka tidaklah sulit untuk berkunjung dan bertemu dengan seluruh rakyat Indonesia. Apalagi wilayah Indonesia yang ssebagian besar adalah kepulauan perlu energi dan transportasi yang tidaklah murah dan mudah.

Untuk itu saya berangan-angan seandainya Presiden Indonesia yang sekarang melakukan silaturahim nasional. Silaturahim Nasional bukan sekedar mengumpulkan perwakilan-perwakilan daerah ke Jakarta kemudian diadakan selamatan atau syukuran atau apalah namanya. Maksud saya dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia apakah tidak seharusnya Presiden jemput bola dengan melakukan kunjungan rutin ke seluruh Indonesia dan bukan datang ke daerah sekedar meresmikan proyek pembangunan tetapi menetap dan berkantor sekian hari di setiap wilayah Republik ini. Inilah yanga saya namakan silaturahim nasional yang lebih konkrit.

Persoalan Indonesia begitu kompleks saat ini maka perlu penanganan intensif dan pro aktif . Presiden bukan hanya menunggu permasalahan daerah dengan hanya duduk di Jakarta. Memang sudah ada otonomi daerah tapi perlu ada penguatan dan dukungan moril dari Presiden agar pemerintah daerah lebih optimal kinerjanya.

Dengan 33 propinsi yang ada di Indonesia maka protokoler istana bisa membuat jadwal berkantornya presiden di seluruh Indonesia. Misalnya dalam satu bulan ada 4 minggu maka bisa diatur sebagai berikut minggu pertama Presiden berkantor di Banda Aceh (NAD), minggu kedua di Samarinda (Kaltim), minggu ketiga di Makasar (Sulawesi Selatan) dan minggu ke empat melakukan evaluasi di Jakarta. Bulan berikutnya begitu juga minggu pertama di Medan, kedua di Banjarmasin, ketiga di Palu, keempat evaluasi di jakarta dan seterusnya bergeser ke wilayah Indonesia lainnya. Untuk itu presiden sebaiknya hanya mempunyai 3 menteri koordinator yaitu Menko Perekonomian Indonesia Bagian Barat yang bertanggung jawab atas perkembangan pembangunan di Barat dan berkoordinasi secara fokus dengan pimpinan daerah barat, Menko Perekonomian Indonesia Bagian Tengah yang bertanggung jawab untuk wilayah tengah dan berkoordinasi secara fokus dengan pimpinan daerah tengah, Menko Perekonomian Indonesia Timur yang bertanggung jawab atas perkembangan pembangunan  dan berkoordinasi secara fokus dengan pimpinan wilayah tengah. Kita susah mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan fokus kepada pembangunan wilayah per wilayah kalau hanya mengharapkan satu Menko Perekonomian karena luasnya wilayah Indonesia dan butuh waktu lama untukmenjangkaunya.

Selama satu minggu di daerah, presiden berkantor  dan melakukan koordinasi dengan pemimpin daerah. Presiden memanggil Gubernur wilayah Indonesia Barat untuk mengetahui dan mempertanyakan perkembangan pembangunan daerahnya. Presiden bisa bertemu langsung dengan rakyat daerah untuk mengetahui permasalahan sebenarnya yang terjadi bisa melalui wawancara di RRI, TV atau tatap muka.  Jadi rakyat tidak perlu ke Jakarta untuk melaporkan permasalahannya. Efeknya yang lain adalah semua aparat daerah bergerak aktik dan kinerjanya meningkat. Contohnya  Kodam, Kodim, Kepolisian, pamong praja mau tidak mau ikut aktif turun ke bawah karena presiden telah memberi contoh. Rentang pengawasan diperkecil supaya efisien dan efektif.

Secara tidak langsung, presiden ikut memperkenalkan potensi daerah secara nasional dan internasional karena adanya pemberitaan keberadaan Presiden di daerah. Apabila ada kunjungan kepala negara sahabat maka tidak lagi di Jakarta tapi  tergantung dimana Presiden berkantor. Ini bisa memperkenalkan daerah-daerah di Indonesia dan Presiden sebagai aktor penggeraknya secara langsung. Selain itu negara lain akan berpikir ulang untuk mengutak atik Indonesia karena Presiden secara kontinu bergerak ke setiap wilayah Indonesia.

Kondisi Indonesia belum 100% normal maka itu Presiden jangan hanya ongkang kaki di Jakarta tapi turun ke daerah serta mengurangi kunjungan ke luar negeri karena di dalam negeri saja sudah terlalu kompleks permasalahannya. Cukup Wapres atau menteri luar negeri yang mewakili dengan alasan Indonesia lebih membutuhkan Presiden sebagai pelopor, motivator, dan motor penggerak pembangunan  di seluruh Indonesia.

Kalau Bung Karno dan Bung Hatta mampu dengan segala keterbatasannya, masak Presiden saat ini dan akan datang tidak mampu. Ingat ! Kondisi Indonesia belumlah normal dan maju seperti yang diberitakan selama ini. Saya menganggap inilah yang sebenarnya dinamakan silaturahim nasional yang konkrit.

Mungkin inilah harapan saya sebagai generasi muda yang hanya lulusan SMA dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki.