Mohon tunggu...
Rudianto Putra
Rudianto Putra Mohon Tunggu... -

Nasionalis Agamis

Selanjutnya

Tutup

Politik

Nazaruddin Melakukan Pencucian Uang

13 Desember 2013   21:41 Diperbarui: 24 Juni 2015   03:57 83
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Nazaruddin? Siapa yang tidak kenal? Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games yang merugikan Negara ini memang tak pernah berhenti mengalir, ada saja informasi yang bisa di jadikan bahan berita, baik oleh media cetak maupun elektronik.

Selain terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Nazaruddin juga diduga mencuci uang melalui pembelian saham perdana Garuda senilai Rp 300,8 miliar. Diduga, uang yang digunakan Nazaruddin untuk membeli saham melalui lima anak perusahaan Grup Permai ini merupakan fee atas jasa Nazaruddin membantu PT Duta Graha Indah memperoleh proyek-proyek Pemerintah.

Nazaruddin menggunakan Grup Permai untuk menggiring proyek-proyek pemerintah. Berdasarkan dokumen KPK, sejumlah proyek di beberapa kementerian diduga tendernya digiring oleh Grup Permai dan anak usahanya. Kementerian itu antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Beberapa orang diperiksa sebagai saksi dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Di antaranya Rektor Universitas Airlangga Surabaya Fasichul Lisan. Menurutnya, KPK memeriksa Fasichul karena dianggap dapat memberikan informasi seputar kasus ini. Selain Fasichul, KPK memanggil saksi lainnya, yakni staf Kementerian Kesehatan, Sri Lestari, dan Kepala Seksi di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, Editiawarman.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun