Pentingnya kebajikan dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya terbatas pada niat baik, tetapi juga pada integritas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Seorang pejabat publik yang memiliki integritas tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sebaliknya, mereka akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memihak kepada kepentingan umum dan didasarkan pada prinsip moral yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai contoh, dalam konteks pemberantasan korupsi, kebajikan dalam pemerintahan sangat diperlukan. Machiavelli, meskipun dikenal dengan pandangannya yang lebih pragmatis dalam The Prince, juga mengakui pentingnya moralitas dalam pemerintah yang stabil. Menurutnya, meskipun seorang pemimpin harus tangkas dalam berpolitik, namun di balik kecerdikan tersebut, kebajikan seperti kejujuran dan rasa tanggung jawab tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga legitimasi pemerintahan.
3. Ketidakseimbangan Antara Kebijakan dan Kebajikan: Tantangan dalam Praktik Pemerintahan
Dalam kenyataannya, kebijakan pemerintah tidak selalu mencerminkan kebajikan. Salah satu contoh yang sering ditemui adalah kebijakan yang mementingkan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosialnya. Karl Marx dalam karyanya Das Kapital mengkritik sistem kapitalisme yang mengabaikan kepentingan sosial demi keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam atau privatisasi aset publik tanpa memperhitungkan kesejahteraan masyarakat dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak berbasis kebajikan.
Penyalahgunaan kekuasaan juga merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam pemerintahan yang tidak berpijak pada kebajikan. Max Weber, seorang sosiolog Jerman, mengemukakan bahwa birokrasi dapat berkembang menjadi sistem yang mengaburkan nilai-nilai moral apabila penguasa lebih fokus pada efisiensi dan kendali daripada kepentingan masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memperkaya segelintir elit politik atau pengusaha besar dapat mengarah pada ketidakadilan sosial dan merusak stabilitas politik.
4. Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Kebijakan dan Kebajikan dalam Pemerintahan
Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi bagaimana kebajikan dapat terintegrasi dalam kebijakan pemerintah:
a. Struktur dan Budaya Politik:Â
Dalam negara dengan sistem politik yang lebih terbuka dan transparan, integrasi kebajikan dalam kebijakan lebih mungkin terjadi. Alexis de Tocqueville, dalam Democracy in America (1835), mengamati bahwa demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral.
b. Kualitas Pemimpin:Â
Pemimpin dengan kebajikan pribadi yang kuat cenderung lebih berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan yang berorientasi pada kebaikan bersama. Mahatma Gandhi mengajarkan bahwa pemimpin yang benar adalah mereka yang berjuang bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat.
