Oleh : Rudi Sinaba
Antrean panjang mobil yang mengular di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai kota di Indonesia. Di balik fenomena ini, ada persoalan distribusi BBM yang tidak kunjung selesai dan memicu berbagai dampak besar bagi masyarakat, mulai dari kerugian ekonomi hingga beban psikologis.Â
Tak hanya itu, ketika upaya memberantas mafia BBM ilegal muncul ke permukaan, pada Juni 2024 kasus yang melibatkan Ipda Rudy Soik KBO Satreskrim Polresta Kupang mengguncang perhatian publik, mengundang desakan dari Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Police Watch (IPW), hingga munculnya tuntutan agar Kapolri bertindak. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar: Apa yang sebenarnya terjadi dalam lingkaran distribusi BBM di Indonesia, dan mengapa permasalahan ini begitu sulit untuk dipecahkan?
Kompleksitas Distribusi BBM dan Dampaknya bagi Masyarakat
Antrean panjang kendaraan di SPBU menimbulkan kerugian ekonomi yang tak bisa dianggap sepele. Bayangkan berjam-jam waktu terbuang untuk mendapatkan BBM, yang seharusnya bisa digunakan untuk aktivitas produktif. Pengemudi kendaraan niaga, sopir angkutan umum, hingga usaha kecil terpaksa menghentikan operasional mereka hanya demi mendapatkan pasokan bahan bakar. Akibatnya, perekonomian terhambat karena distribusi barang dan komoditas terhambat. Produk pertanian, bahan pokok, hingga suplai untuk sektor industri tidak tiba tepat waktu, memicu lonjakan harga dan meningkatkan inflasi. Daya beli masyarakat terganggu, dan siapa yang paling terdampak? Tentu saja rakyat kecil yang sudah berjuang di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Kerugian waktu dan tenaga juga menjadi beban tersendiri. Sopir yang seharusnya melayani penumpang atau mengantarkan barang harus menghabiskan waktu di SPBU, mengurangi pendapatan harian mereka dan merusak jadwal kerja. Bagi banyak orang, antrean ini menjadi simbol ketidakpastian dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola distribusi energi yang stabil.
Tidak hanya ekonomi, dampak psikologis dari antrean panjang juga signifikan. Stres, frustasi, dan ketegangan di masyarakat meningkat. Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi yang bertanggung jawab, maka ketidakpuasan sosial bisa memicu konflik yang lebih besar.
Kasus Rudy Soik: Cermin Masalah di Institusi Penegak Hukum
Cerita tentang Rudy Soik, mantan perwira Polrestabes Kupang, yang dipecat saat melakukan investigasi mafia BBM ilegal, menyoroti masalah yang lebih dalam terkait integritas institusi penegak hukum. Rudy Soik mengungkapkan bahwa saat memeriksa tersangka pelaku, ia mendapat pengakuan bahwa sejumlah uang telah disetor kepada oknum polisi di Polda NTT. Tak lama setelah itu, ia diperintahkan untuk menghentikan penyelidikannya oleh petugas Propam Polda NTT, diikuti dengan pemeriksaan dirinya yang berujung pada pemecatannya secara tidak hormat, tanpa putusan pidana yang menyatakan dirinya bersalah.
Reaksi masyarakat dan desakan LSM seperti IPW menunjukkan keprihatinan luas tentang bagaimana kasus ini ditangani. Jika benar Rudy Soik dipecat karena mengungkap praktik ilegal yang melibatkan oknum di kepolisian, maka ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Ini adalah tanda jelas bahwa ada potensi konflik kepentingan yang melibatkan aparat dalam mendukung atau melindungi kegiatan ilegal, yang pada gilirannya memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Penjelasan dari Kapolda NTT yang menyebut Rudy Soik salah prosedur, sering mangkir dari tugas, dan kerap berada di tempat hiburan malam, memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Masyarakat bertanya, mengapa tindakan pemecatan baru diambil sekarang, di tengah upaya Rudy membongkar mafia BBM? Kenyataan bahwa tindakan drastis ini diambil tanpa proses hukum yang jelas semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya untuk melindungi kepentingan tertentu di dalam tubuh institusi penegak hukum.
