Richard Robinson Guru Besar ilmu politik dari Murdoch University, seorang ahli politik Indonesia, dalam bukunya "The Rise of Capital" mencatat bahwa dalam sistem politik Indonesia, elite ekonomi telah berhasil memanfaatkan politik untuk melindungi dan memperluas kekayaan mereka. Hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik ini memperlihatkan bagaimana oligarki mampu memanipulasi subsistem politik demi keuntungan mereka sendiri.
3. Hukum yang Tunduk pada Pengaruh Oligarki
Dalam sistem Parsons, subsistem hukum berfungsi sebagai mekanisme integrasi yang menjaga koherensi dan keteraturan antara subsistem lain, memastikan bahwa setiap bagian berfungsi dalam kerangka aturan yang adil. Namun, dalam konteks oligarki Indonesia, hukum sering kali menjadi alat yang tunduk pada kekuatan politik dan ekonomi.
Institusi hukum yang seharusnya independen sering kali gagal menegakkan keadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor ekonomi besar. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan besar yang melanggar aturan lingkungan atau melakukan eksploitasi sumber daya alam sering kali tidak dihukum secara tegas karena adanya hubungan mereka dengan elite politik atau pejabat pemerintahan.
Ahli politik hukum Indonesia, Daniel S. Lev, mengamati bahwa korupsi yang melibatkan pejabat politik dan pengusaha besar telah lama menjadi hambatan utama dalam reformasi hukum di Indonesia. Menurut Lev, hukum di Indonesia sering kali digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan oligarki daripada menegakkan keadilan bagi masyarakat luas.
4. Ketidakstabilan Sosial Akibat Dominasi Oligarki
Teori Parsons menekankan bahwa stabilitas sosial hanya bisa dicapai jika subsistem bekerja secara seimbang. Di Indonesia, ketidakseimbangan antara subsistem ekonomi, politik, dan hukum telah memicu ketidakpuasan masyarakat luas, terutama terkait dengan ketimpangan ekonomi yang semakin memburuk.
Dominasi oligarki dalam subsistem ekonomi dan politik telah menciptakan kesenjangan yang signifikan, di mana sebagian besar kekayaan negara terkonsentrasi di tangan segelintir elite, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi yang jauh lebih sulit. Fenomena ini menciptakan ketidakstabilan sosial, yang tercermin dalam protes-protes besar terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, seperti yang terlihat dalam demonstrasi besar menentang UU Cipta Kerja.
Thomas Piketty dalam karyanya Capital in the Twenty-First Century menekankan bahwa ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat mengancam stabilitas demokrasi dan mengganggu integrasi sosial. Di Indonesia, pengaruh oligarki telah memperburuk ketimpangan ini, menciptakan situasi di mana ketidakpuasan sosial dapat meningkat dan mengarah pada ketidakstabilan politik.
Kesimpulan: Oligarki dan Ketidakseimbangan Sistem Sosial di Indonesia
Teori Talcott Parsons memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami interaksi antara subsistem ekonomi, politik, dan hukum di Indonesia. Namun, gejala oligarki di Indonesia telah menyebabkan ketidakseimbangan yang serius dalam sistem sosial, di mana kekuatan ekonomi yang terkonsentrasi pada segelintir elite telah mendominasi subsistem politik dan hukum.
