Di Indonesia, ketidakseimbangan ini sangat terlihat melalui dominasi kekuatan ekonomi oligarki yang mempengaruhi subsistem politik dan hukum. Alih-alih berfungsi secara independen, politik dan hukum sering kali digunakan untuk melayani kepentingan elite ekonomi, menciptakan ketimpangan yang merugikan masyarakat luas. Hal ini mengilustrasikan bagaimana ketergantungan dan ketidakseimbangan antara subsistem dapat menciptakan masalah struktural yang serius dalam sistem sosial Indonesia.
Pengaruh Oligarki Terhadap Subsistem Sosial di Indonesian
Tulisan ini akan membahas bagaimana teori Parsons dapat diterapkan untuk memahami gejala oligarki di Indonesia. Oligarki di Indonesia, di mana kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir individu, telah menciptakan ketidakseimbangan antara subsistem ekonomi, politik, dan hukum. Dominasi kekuatan ekonomi yang mengendalikan politik dan hukum mengakibatkan ketidakadilan yang mendalam, yang merusak stabilitas sosial secara keseluruhan.
1. Dominasi Ekonomi Oligarki dalam Sistem Sosial
Teori Parsons menggambarkan subsistem ekonomi sebagai bagian penting dari adaptasi, di mana masyarakat mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, di Indonesia, sistem ekonomi didominasi oleh segelintir individu yang memiliki kekuatan besar, membentuk oligarki yang mengendalikan aset-aset utama, seperti sektor tambang, energi, dan infrastruktur.
Konsentrasi kekayaan ini memungkinkan oligarki untuk memanfaatkan kekuatan ekonomi mereka dalam mempengaruhi politik dan hukum, mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oligarki ini tidak hanya berperan dalam ekonomi, tetapi juga menggunakan sumber daya mereka untuk mendikte kebijakan dan regulasi yang menguntungkan bisnis mereka.
Ahli ekonomi politik seperti Jeffrey Winters menyoroti bagaimana kekuatan oligarki Indonesia terbentuk dan mengakar kuat dalam sistem politik. Winters menyebutkan bahwa oligarki Indonesia memiliki kemampuan luar biasa untuk menggunakan sumber daya ekonomi mereka demi mempertahankan kekuasaan dan pengaruh politik.
2. Pengaruh Oligarki dalam Sistem Politik
Dalam kerangka Parsons, subsistem politik berfungsi untuk mencapai tujuan kolektif melalui pembuatan kebijakan yang mewakili kepentingan masyarakat. Namun, di Indonesia, sistem politik sering kali diarahkan untuk memenuhi kebutuhan oligarki, bukan masyarakat luas. Oligarki memanfaatkan kekayaan mereka untuk membangun hubungan yang erat dengan partai politik, membiayai kampanye, atau bahkan masuk ke dalam dunia politik secara langsung.
Misalnya, beberapa pengusaha besar di Indonesia terlibat aktif dalam mendukung kampanye politik untuk kandidat atau partai yang bersedia melindungi kepentingan bisnis mereka.Â
Hasilnya adalah kebijakan-kebijakan yang cenderung berpihak pada elit ekonomi dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat umum. Kasus UU Cipta Kerja adalah contoh nyata di mana banyak pihak berpendapat bahwa undang-undang tersebut lebih menguntungkan pemodal besar dibandingkan hak-hak pekerja dan masyarakat kecil.
