Rudenim Manado Ikuti Kegiatan Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan terkait "Penanganan Pengungsi di Indonesia dari Perspektif Keimigrasian" (09/07/2024)
Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah dalam penanganan pengungsi, Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan kegiatan kajian bertajuk "Penanganan Pengungsi di Indonesia dari Perspektif Keimigrasian"
Kegiatan ini diadakan secara virtual dan diikuti oleh seluruh jajaran Keimigrasian seluruh Indonesia. Rumah Detensi Imigrasi Manado mengikuti kegiatan ini melalui Zoom Meeting yang bertempat di Aula Lantai II
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan HAM, Jamaruli Manihuruk. Dengan menjadikan dinamika migrasi global akibat perang, konflik bersenjata, kekerasan, serta persekusi etnis dan agama sebagai latar belakang, kegiatan ini mengumpulkan berbagai stakeholder terkait untuk membahas solusi terbaik yang bisa diimplementasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk kedaulatan dan keamanan NKRI
.
"Indonesia saat ini mendapat tantangan besar dalam hal penanganan pengungsi akibat migrasi global dampak dari perang, konflik bersenjata, kekerasan, serta persekusi etnis dan agama. Oleh karenanya, pada kegiatan ini kami mengundang Bapak/Ibu dari berbagai instansi mulai dari Menkopolhukam, UNHCR, sampai akademisi pada FGD kita kali ini," ujar Jamaruli Manihuruk dalam sambutannya
Selanjutnya  sebagai salah satu narasumber pada kegiatan ini Ketua Program Studi Doktor Kajian Stratejik dan Global SKSG Universitas Indonesia, Margaretha Hanita, menyampaikan bahwa permasalahan pengungsi di Indonesia merupakan permasalahan global sehingga perlu dilakukan kerjasama internasional dengan negara lain. Disamping itu, ia juga merasa kebijakan selektik imigrasi perlu untuk diimplementasikan demi melindungi kedaulatan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia.
"Permasalahan pengungsi ini adalah masalah global sehingga kerjasama internasional mutlak diperlukan, selain itu kebijakan selektif imigrasi juga perlu diterapkan untuk melindungi kedaulatan masyarakat Indonesia,"sampainya
