Sistem oil vouchers yang dibuat oleh Saddam Hussein telah memberi pengaruh politik kepada para pemimpin dunia dan entitas perusahaan minyak internasional, akan tetapi sistem ini tidak menghasilkan uang yang banyak untuk rezim Saddam Hussein.
Untuk memperoleh pemasukan uang yang lebih besar, Saddam Hussein memberlakukan adanya suap dan biaya tambahan dalam transaksi program ‘minyak untuk pangan’.
Sebagai contoh, dalam beberapa kasus Saddam Hussein meminta agar pemasok bantuan kemanusiaan memberikan suap 10% kepada rezimnya untuk dipilih sebagai vendor.
Menurut laporan Charles Duelfer (Iraq weapons inspector), diperkirakan dari suap ini, rezim Saddam Hussein dapat menghasilkan USD 1,5 miliar.
Selain itu rezim Saddam Hussein juga memperoleh USD 228 juta melalui pengumpulan biaya tambahan ilegal sebesar dua puluh lima hingga tiga puluh sen per barel ke beberapa perusahaan yang ingin membeli minyak Irak.
Namun dikatakan, sebagian besar pendapatan ilegal Saddam Hussein sebesar USD 11 miliar, yang dikumpulkan dari tahun 1990 dan hingga 2003, berasal dari perdagangan ilegal lintas batas dan penjualan minyak ke negara-negara di kawasan tersebut.
Sekitar USD 8 miliar dari total itu diperoleh melalui penjualan minyak ilegal dan perdagangan lainnya dengan Yordania, Turki, Mesir, dan Suriah.
Rezim Saddam Hussein juga memperoleh USD 1,2 miliar dari penjualan minyak tanpa izin ke perusahaan swasta diluar sistem oil vouchers dan program ‘minyak untuk pangan’.
Siapa Penerima Oil Vouchers?
Berdasarkan laporan Charles Duelfer (Iraq weapons inspector) dikatakan ada lebih dari 1.300 oil vouchers yang Saddam Hussein berikan kepada ratusan korporasi, entitas luar negeri, individual, dan sejumlah partai politik di berbagai belahan dunia.
