Mohon tunggu...
Ruang Paham
Ruang Paham Mohon Tunggu... Lainnya - Aldera Jean Pramudita Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

hallaw~~

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Ruang Paham: Krisis Edukasi PAUD di Daerah Terpencil

10 Juni 2023   12:04 Diperbarui: 10 Juni 2023   12:10 299
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Permasalahan tersebut adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Apalagi di daerah Timur Indonesia seperti Papua, kemudian di Nusa Tenggara Barat terdapat 417.991 orang yang mengalami buat aksara. Permasalahan pendidikan ini cukup signifikan dan patut menjadi perhatian pemerintah. Kenapa harus pemerintah? Yaaa... memang benar bahwa untuk dapat bangkit dari permasalahan yang ada perlu bahu membahu dan peran serta semua orang yang terlibat seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, dan diri meraka sendiri. Kesadaran individu itu sendiri memang aspek penting. Namun dalam kasus ini, menurut hemat saya peran pemerintah lah yang paling penting.

Mengapa demikian?

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 pasal 31: (1) Setiap warna negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Karena beberapa permasalahan krusial memang harus ada peran dan campur tangan dari pemerintah seperti pembangunan program layanan pendidikan yang tidak merata, sebagai salah satu contoh yaitu antara di daerah jawa dengan di daerah timur masih terdapat kesenjangan program pendidikan. 

Solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait permasalahan tersebut adalah dengan pemerataan tenaga didik yang kompeten, penempatan tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil bagi tenaga didik dengan status Pegawai Negeri Sipil, dan memberikan aturan untuk wajib kerja atau mengabdi sesuai dengan penempatannya beberapa waktu untuk mengindari Pegawai Negeri yang ditempatkan di daerah terpencil namun tidak nyaman dengan keadaan yang ada dan mengajukan surat pindah tugas. Kemudian dengan membuat kebijakan yang efektif dan efisien serta berkelanjutan, dimana kebijakan yang tidak tegas dan berubah-ubah hanya akan membuat masyarakat bingung dan mampu mengurangi atensi untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat. 

Kedua pemerataan pembangunan pendidikan, dibangunnya sekolah sekolah di daerah terpencil kemudian memantau bahwa dana yang digunakan sesuai dengan keperluan untuk di lapangan. Karena berdasarkan pengamatan pembangunan pendidikan lebih berfokus pada daerah perkotaan dan kurang memperhatikan di daerah tertinggal. Dana BOS (Bantuan Operasional Siswa) juga belum dirasakan dampaknya bagi anak-anak yang ada di daerah terpencil. Sehingga sebaiknya pemerintah lebih menyeimbangkan fokus dalam melakukan perbaikan. Kemudian perlu dilakukan edukasi-edukasi bahwa pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. 

Anak-anak bangsa merupakan generasi penerus bangsa dan sudah selayaknya ia dibekali dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui lembaga pendidikan yang layak. Permasalahan yang ada terkait Sumber Daya Manusia merupakan bentuk dari rendahnya pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu sejak kecil anak sudah harus diasah potensinya untuk menjadi generasi yang hebat kedepannya. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan program pendidikan kursial yang seharusnya diberikan kepada anak, karena di awal tahap perkembangannya ia merupakan dasar bagi tahap perkembangan selanjutnya. Aspek kognitif, bahasa, motorik, psikis, moral anak sudah perlu diasah sejak anak itu kecil. Dan krisis Pendidikan Anak Usia dini di daerah terpencil ini menjadi keprihatinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah sebaiknya segera mengambil langkah yang bijaksana dan efejtif, tertutama lebih membuka pandang dari sudut masyarakat tertinggal. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia sebaiknya melibatkan seluruh bangsa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke karena setiap jiwa memiliki potensi unik yang mampu mengharumkan dan menjadi kebanggan terlepas dari bagaimana latar belakangnya, dan dari mana ia berasal. 

Dalam hal ini dukungan pemerintah sangat berarti dan suatu peran penting. Namun tidak hanya peran pemerintah saja, untuk mengentaskan permasalahan ini perlu gotong royong dan saling bahu-mebahu antara seluruh aspek masyarakat baik masyarakat itu sendiri, orang tua, dan kesadaran setiap individu dalam mengambil langkah yang berarti. Seperti quotes yang berbunyi bahwa "sesuatu yang dilakukan bersama-sama akan menghasilkan sesuatu yang besar, dan dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain".

Semoga bermanfaat~

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun