Peternakan Rakyat, Sebab atau Akibat?

Disadari bahwa usaha peternakan rakyat di negeri ini sebagian besar masih bersifat subsisten dengan ciri skala usahanya yang kecil dan tidak ekonomis dan dilakukan dengan cara tradisional dengan teknologi sederhana. Pada umumnya, ternak merupakan aset hidup (livestock) dalam tata kehidupan masyarakat peternak. Ternak bukan merupakan komoditi bisnis, tapi lebih berfungsi kepada status sosial masyarakat, atau juga merupakan sumber tenaga kerja. Akibatnyanya, peternak akan menjual ternaknya jika mereka memerlukan uang tunai. Oleh karenanya, fluktuasi dan gejolak harga ternak biasanya terjadi bersamaan dengan terjadinya gejolak kebutuhan sosial atau keluarga, terutama pada kegiatan hari-hari besar keagamaan, sosial dan kebudayaan.

Atas dasar kondisi tersebut, jika pemenuhan kebutuhan konsumen yang dari tahun ke tahun terus meningkat  seiring dengan peningkatan kesejahteraannya, maka diperlukan suatu sistem industri peternakan yang tangguh dan mapan. Namun demikian, sanggupkah usaha peternakan rakyat di negeri ini memenuhi kebutuhan konsumen akan produk-produk  peternakan?. Sebab dalam perjalanannya selama puluhan tahun terakhir ini, fluktuasi harga produk peternakan cukup memprihatikan. Misalnya; harga daging sapi yang tidak kunjung turun, demikian pula halnya produk susu hasil produksi peternakan sapi perah,  fluktuasi harga telur dan daging ayam yang sangat tajam, sehingga kesemuanya cukup mengganggu perkembangan perekonomian negara.

Apabila kita melihat sejarah perkembangannya, usaha peternakan sapi potong, sapi perah, domba dan kambing sebagian besar dikuasai oleh peternakan rakyat, kecuali ayam ras. Keseluruhan usaha ini, selama ini kondisi peternakan rakyat seolah tidak beranjak bahkan cenderung jalan ditempat. Yaitu, skala usahanya tetap kecil dan masih tetap tradisional. Demikian juga halnya terjadi pada usaha peternakan ayam ras yang sebagian besar volumenya dikuasai oleh industri (korporasi besar), sedangkan pada usaha peternakan rakyat  pada umumnya peternak merupakan “buruh” dikandangnya sendiri. Mereka menjadi peternak yang sepenuhnya tergantung kepada korporasi, bukan lagi menjadi peternak yang mampu berusaha mandiri..

Melihat kondisi tersebut di atas, pertanyaannya adalah; apakah peternakan rakyat ini akan mampu bergerak ke arah “industri peternakan” yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak? Ataukah akan tetap menjadi “status quo” sebagai akibat dari ke tradisionalannya?

Ada sementara pendapat, bahwa sulitnya berkembang industri peternakan yang berbasis sistem agribisnis di negeri ini didasarkan kepada kalahnya daya saing produk industri peternakan jika berhadapan dengan usaha peternakan rakyat. Sebab, sebagian besar usaha peternakan rakyat hampir tidak pernah menghitung seluruh biaya produksinya. Sementara industri peternakan menghitung seluruh komponen biayanya. Alhasil, industri peternakan akan kalah bersaing di pasar. Atau sebaliknya; akibat dari strategi pengembangan industri peternakan yang memanfaatkan peternakan rakyat sebagai bagian dari penyebaran resiko, dalam suatu sistem usaha. Atau para industri peternakan memanfaatkan skala kecil sebagai pendukung industri besarnya, mereka tidak mungkin akan menjadi industri dan harus tetap merupakan bagian dari sistem industri. Sehingga, peternakan rakyat malah menjadi sulit untuk mengembangkan usahanya.

Terlepas dari “sebab atau akibat” tidak atau sulitnya berkembang peternakan rakyat yang mungkin pula disebabkan oleh kehadiran korporasi, maka upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan peternakan rakyat adalah sebagai berikut : (a) diperlukan intervensi  dengan konsep pengembangan industri peternakan berbasis bahan baku produksi dalam negeri. Seluruh komoditi peternakan, khususnya di bidang perbibitan harus dikuasai negera, baik komoditi unggas maupun ternak lainnya. Sebab, perbibitan ini menjadi bisnis krusial yang akan mampu menekan biaya produksi dan produktivitas. (b) perlu kebijakan-kebijakan operasional di tingkat kabupaten/kota yang sangat strategis mengenai lahan untuk peternakan, rasio ternak dengan lahan usahatani dan penegakkan hukum mengenai pemotongan betina produktif bagi ternak ruminansia. Kesemua kebijakan ini, akan memperkuat keberadaan ternak di suatu wilayah sehingga peternak akan terlindungi skala usahanya. (c) perlu inovasi teknologi adaptif pada berbagai struktur usahaternak, sehingga teknologi yang diadopsi sama halnya dengan teknologi di negera lainnya yang produk peternakannya diimpor ke dalam negeri. Dengan kata lain perlu perlindungan teknologi bagi peternakan rakyat sekala kecil. (d) perlu intervensi permodalan melalui pendekatan kelompok usaha (kluster). Disadari bahwa pendekatan individu usaha tidak akan lebih baik dan efisien bila dibandingkan dengan pendekatan kelompok. (e) perlindungan pasar dalam negeri terhadap serangan produk impor melalui berbagai kebijakan fiscal maupun produk akhir teknologi. (f) diperlukan intervensi kelembagaan ekonomi perdesaan berbasis kearifan lokal. Sebenarnya, kearifan lokal merupakan suatu unsur keunggulan komparatif yang harus digali dan dikembangkan dalam suatu proses produksi, sehingga akan mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. (g) sebagai negara kepulauan, maka perbaikan infrastruktur logistik sebagai pendukung utama produksi seperti; moda transportasi laut dan darat, sistem pergudangan dan revitalisasi RPH (rumah potong hewan) maupun RPU (rumah potong unggas).

Kiranya ketujuh butir tersebut diatas, harus dilaksanakan secara bersamaan, guna dapat secara efektif membangun peternakan rakyat yang berdaya saing di era perdagangan bebas…..semoga.

(Publikasi HU Pikiran Rakyat 13 Nopember 2013)