Krisis Kependudukan Tiongkok Berubah Menjadi Krisis Kemanusiaan?

Tiongkok kini tampaknya dirundung masalah besar terkait dengan penduduknya yang semakin menua. Masalah ini menjadi lebih kompleks dengan kondisi perekonomian yang melambat, menyusutnya tunjangan pemerintah, dan kebijakan satu anak yang telah berlangsung selama puluhan tahun yang telah menciptakan krisis demografi yang semakin parah.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB, penduduk Tiongkok mengalami penuaan dengan laju yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Di Tahun 2024 ini negara yang paling tinggi tingkat penduduknya dengan umur di atas 60 tahun adalah Jepang dengan persentase sekitar 37%, diikuti oleh Amerika (24%) Tiongkok (18% ) dan India (11%).

Namun jika peta kependudukan ini diproyeksikan sampai dengan tahuan 2080 mendatang, maka di tahun tersebut jumlah penduduk Tiongkok yang usianya diatas 60 tahun mencapai 48% dan menduduki peringkat pertama di dunia, diikuti dengan Jepang sekitar 45%, Amerika 35% dan India sekitar 33%.

Laju penuaan penduduk Tiongkok yang sedemikan cepatnya ini tentu saja mengundang kekhawatiran karena akan menyangkut masalah jaminan sosial seperti uang pensiun, fasiiltas pelayanan pendidikan dan fasilitas perawatan serta fasilitas kesehatan.

Dengan kondisi seperti ini maka Tiongkok diperkirakan akan kehabisan waktu untuk mencari solusi uang pensiun yang akan habis jika tidak dilakukan kebijakan ekstrim untuk mengatasi krisis ini.

Sebagai gambaran dalam kurun waktu 10 tahun mendatang saja akan terdapat sekitar 300 juta penduduk Tiongkok yang usianya masuk kelompok 50-60 tahun yang akan meninggalkan angkatan kerja yang tentunya akan berdampak siknifikan pada perekonomian Tiongkok sekaligus menambah beban uang pensiun.

Kondisi klasik penuaan penduduk ini akan jelas tampak di wilayah pedesaan dimana penduduk dengan usia di atas 65 tahun meningkat tajam ,sementara generasi mudanya meninggalkan wilayah pedesaan mencari pekerjaan yang lebih layak di perkotaan.

Secara tradisi pemerintah Tiongkok memang mengandalkan partisipasi masyarakat dalam merawat orang tua mereka yang semakin menua. Tradisi ini dinilai masih terpelihara dengan baik dimana anak biasanya merawat orang tua dimasa tuanya.

Namun ternyata mengandalkan tradisi ini saja tidak cukup untuk mengatasi krisis kependudukan yang akan semakin parah dalam kurun waktu 55 tahun ke depan.

Disamping itu dampak kebijakan 1 anak satu keluarga yang diterapkan di periode 1980-2015 lalu berdampak besar pada kemampuan anak untuk merawat orang tuanyanya.

Jika dulu dalam satu keluarga ada beberapa anak, maka anak anaknya ini akan bergotong royong membiayai dan merawat orang tuanya, maka kini kemampuan anak merawat orang tuanya menjadi terbatas karena sang anak tentunya sudah memiliki keluarga yang juga harus ditanggungnya.

Jadi tidak heran jika dengan berjalannya waktu semakin banyak pula kaum muda yang meninggalkan orangtuanya yang telah berusia lanjut dan sebagian dari mereka hidupnya tergantung pada bantuan pemerintah.

Dalam kondisi seperti inilah diperkirakan pada tahun 2035 mendatang pemerintah Tiongkok akan kehabisan uang pensiun karena adanya peningkatan yang tajam dalam jumlah peduduk yang memasuki usia pensiun. Keadaan ini diperparah lagi karena di masa pandemi Covid-19 sebagian dana pensiun ini tergerus.

Tiongkok tercatat sebagi negara yang batas usia pensiunnya terendah di dunia. Sebagai gambaran batas usia pensiun untuk laki laki adalah 60 tahun, sedangkan untuk wanita lebih rendah lagi yaitu 55 tahun untk wanita yang kerja di kantoran dan 50 tahun untuk wanita pekerja biasa.

Salah satu solusi yang mungkin ditempuh oleh pemerintah Tiongkok untuk mengatasi krisis uang pensiun ini adalah meningkatkan batas usia pensiun, namun tentunya langkah ini merupakan solusi sesaat saja karena krisis yang sebenarnya akan terjadi 25 tahun kedepan.

Di masa tersebut diperkirakan akan semakin banyak panti jompo yang harus didirikan baik oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah untuk mengatasi krisis kependudukan ini. Hal ini tentunya berarti akan semakin besar lagi pengeluaran pemerintah Tiongkok untuk kelompok usia tua ini.

Sebenarnya Jepang juga sedang berjuang untuk mengatasi penduduknya yang mengalami penuaan, namun tampaknya dari segi perekonomian Jepang tampaknya lebih berpeluang untuk keluar dari krisis kependudukan ini karena perekonomiannya yang lebih kuat dan jumlah penduduknya yang lebih sedikit dari Tiongkok.

Dalam situasi yang sangat rumit ini suka tidak suka mau tidak mau pemerintah Tiongkok harus mengambil langkah ekstrim untuk mengatasi masalah penduduknya yang semakin menua, jika hal ini gagal dilakukan maka bukan tidak mungkin krisis kependudukan ini akan berubah menjadi krisis kemanusiaan.

Rujukan: Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima