Populasi Turun Terus, Pemerintah Tiongkok Kebingungan

Selama ini Tiongkok dikenal dunia sebagai negara yang paling banyak penduduknya, namun melihat tren penurunan populasi  yang terjadi dalam kurun waktu 20  tahun terakhir ini,  dalam waktu dekat negara tirai bambu ini kemungkianan besar reputasinya sebagai negara terbanyak penduduknya akan tergeser. Berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh PBB posisi Tiongkok yang selama ini menjadi negara berpenduktuk terbanyak diduani sudah digeser oleh India di tahun 2023.

Tren penurunan penduduk Tiongkok selama 10 tahun terakhir ini memang sangat mengkhawatirkan sekaligus membuat bingung pemerintah Tiongkok.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Statistik penduduk Tiongkok di tahun 2023 jumlah pendudk mencapai 1,5 milyar orang, namun di tahun tersebut ternyata jumlah penduduk Tiongkok turun sebanyak 2 juta orang.

Penurunan populasi ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan one child policy yang ditengarai berkontribusi besar dalam penurunan jumah penduduk Tiongkok dalam jangka pajang.  Disamping itu yang lebih megkhawatirkan pemerintah Tiongkok adalah struktur populasi yang semakin menua.

Penurunan populasi di tahun 2023 ini merupakan penurunan jumlah penduduk Tiongkok selama 2 tahun berturut turut yang sejalan  dengan penurunan angka kelahiran yang terjadi selama 7 tahun berturut turut.  Dalam waktu bersamaan terjadi lonjakan angka kematian yang sangat signifikan akibat Covid-19.

Pemerintah Tiongkok secara resmi mengumumkan bahwa kematian akibat Covid-19 mencapai 80 ribu orang, namun banyak pakar yang memperkirakan angka kematian yang sesungguhnya mencapai 1,4 juta atau 1,9 juta orang.

Faktor lain yang berkontribusi dalam penuruanan populasi ini adalah penurunan tingkat kesuburan yang tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah Tiongkok dalam hal ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Penurunan Tingkat kesuburan ini tercermin dari angka perempuan yang melahirkan yang semakin menurun.

Upaya pemerintah Tiongkok untuk menanggulangi penurunan jumlah penduduk melalui pelonggaran kebijakan yang membolehkan memiliki 3 anak yang dikombinasikan dengan pemberian insentif bagi keluarga yang memiliki anak tampaknya belum membuahkan hasil.

Semakin menuanya populasi ini akan berdampak besar pada  pertumbuhan ekonomi sekagus meningkat pengeluaran pemerintah untuk menangani populasi yang semakin menuai ini utamanya untuk pengeluaran biasa kesehatan.  Sementara itu dalam waktu yang bersamaan angkatan kerja semakin menurun.

Populasi usia kerja pada kisaran  16 dan 59 tahun mengalami penurunan menjadi hanya 61% saja dari total populasi dan tren penuruanan ini diperkirakan akan terus berlanjut.  Sebagai informasi usia pensiun resmi di Tiongkok adalah 60 tahun untuk pria dan 50 atau 55 tahun untuk wanita.

Menuanya populasi Tiongkok ini tercermin dari proporsi penduduk yang berusia 65 tahun ke atas yang meningkat dua kali lipat dan kecenderungan ini akan semakin nampak di tahun 2050 dimana diperkirakan  proporsinya mencapai 30% dari total populasi.

Pada saat yang bersamaan jumah kelahiran menurun sebesar 5,6% yang kalau dikonversikan menjadi jumlah kelahiran mencapai 540 ribu kelahiran penuruannya.  Jumlah kelahiran di tahun 2023 lalu mencapai 9 juta bayi, namun ternyata jumlah ini jauh berkurang jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran di tahun 2016 lalu yang mencapai 18 juta kelahiran.

Seperti yang disinggung sebelumnya salah satu penyebab dari penurunan populasi ini adalah kebijakan one child yang semula ditujukan untuk mengendalikan populasi Tiongkok yang ternyata berdampak buruk dalam jangka panjang. Oleh sebab itu tidak heran jika pemerintah Tiongkok mengendurkan kebijakan ini secara bertahap mulai tahun 2014 dengan menginjinkan keluarga memiliki 2 anak dan di tahun 2021 lalu ditingkatkan menjadi 3 anak per keluarga.

Masalah biaya membesarkan anak dan biaya pendidikan juga berpengaruh besar, sehingga banyak keluarga yang hidup di kota besar memilih untuk menunda pernikahan atau kalaupun menikah memutuskan hanya memiliki satu anak saja.

Pemerintah Tiongkok memang sudah berusaha memberikan insentif bagi keluarga yang ingin memiliki anak.  Sebagai contoh dibeberapa wiayah pemerintah Tiongkok memberikan insentif sebesar Rp 6.813.350.00 untuk anak pertama dan sebesar Rp 16.954.150.00 untuk anak kedua dan ketiga.  

Disamping itu pemerintah juga mewajibkan pemberi kerja untuk memberi tunjangan untuk membesarkan anak. Namun tampaknya berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Tiongkok untuk mengembalikan laju peningkatan penduduknya belum membuahkan hasil.

Penduduk utamanya yang berusia produktif merupakan salah satu aset yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dan juga afmosfir sosial suatu negara.  Oleh sebab itu kebijakan pemerintah dalam hal kependudukan harus dirancang dan dipertimbangkan secara matang untuk keperluan jangka pendek maupun jangka panjang.  Kesalahan pengambilan keputusan yang dikombinasikan dengan tidak disediakannya afmosfir ekomoni dan sosial yang mendukung,  akan membuat negara terpuruk dalam jangka panjang sekaligus mengurangi daya saing di tingkat global.

Rujukan: satu, dua, tiga, empat, lima