Pada awalnya hasil pemilu yang dimenangkan oleh Pita Limjaroenrat yang bermur 42 tahun, dan berlatar belakang pendidikan Harvard memberikan secercah asa bagi Masyarakat Thialand akan adanya angin segar perubahan demokrasi.
Salah satu janji pemilu yang didengungkan oleh partai Move Forward pimpinan Pita Limjaroenrat adalah melakukan demiliterisasi dalam perpolitikan Thailand dan mengurangi pengaruh monarki.
Disinilah letak benturan Pita Limjaroenrat sebagai pimpinan partai pemenang pemilu dengan militer.
Oleh sebab itu tidak heran jika dengan cara apapun militer akan menggagalkan Pita Limjaroenrat untuk menjadi Perdana Menteri Thailand.
Upaya militer ini dapat dilihat dari dua kali kegagalan parlemen memilih perdana Menteri karena komposisi kursi dan wewenang militer memungkinkan untuk menggagalkan hal ini.
Rencana reformasi yang akan dilakukan oleh Partai Move Forward tampaknya memang telah menyinggung dan mengusik militer yang sudah bercokol di sepanjang sejarah perjalanan perpolitikan Thailand.
Reformasi yang dijanjikan seperti mengakhiri wajib militer, melarang monopoli, dan mengubah undang-undang lese majeste yang kontroversial yang mengkriminalisasi setiap kritik terhadap monarki idpandang oleh militer sebagai ancaman atas keberadaan mereka.
Oleh sebab itu dengan dalih melindungi monarki, maka pihak militer tentunya akan menggagalkan upaya siapa saja yang mengusik kenyamanan dan status quo militer dalam perpolitikan Thailand.
Dari hasil hitung hitungan jumlah kursi yang diperoleh di DPR, partai Move Forward memenangkan 151 kursi dan partai Pheu Thai sedangkan anggota lain dari koalisi oposisi delapan partai, memenangkan 141 kursi.
Artinya menurut hitungan matematis jika Partai Move Forward menggalang koalisi maka dirinya akan berhasil menjadi Perdana Menteri.
Namun kembali kepada undang undang yang berlaku penentuan Perdana Menteri bukalah hal yang matemtris, karena ada unsur militer yang sangat berkuasa di parlemen.
