Mohon tunggu...
Ronny Rachman Noor
Ronny Rachman Noor Mohon Tunggu... Lainnya - Geneticist

Pemerhati Pendidikan dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Turbulensi Politik Membuat Masa Depan Malaysia Semakin Suram

11 Oktober 2022   11:21 Diperbarui: 16 Oktober 2022   14:06 570
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Petinggi UMNO mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak kini dipenjara karena terlibat mega korupsi. Photo: Lai Seng Sin/Reuters   

Kemarin tepatnya tanggal 10 Oktober 202, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akhirnya mengumumkan pembubaran parlemen. Langkah ini memiliki implikasi politik yaitu akan mempercepat pemilihan umum yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.

Langkah yang diambil oleh Perdana Menteri Malaysia ini merupakan jalan satu satunya untuk membuktikan apakah kritik keras terhadap pemerintahannya selama ini yang membuat situasi politik di Malaysia semakin tidak menentu akan terbukti atau tidak.

Jika partai yang berkuasa kalah dalam pemilu yang dipercepat ini maka pemerintahannya akan jatuh, namun sebaliknya jika menang maka langkah ini akan memberikan legitimasi pada pemerintahannya.

Langkah yang diambil oleh Perdana Menteri Malaysia ini memang penuh resiko, karena apabila partai yang berkuasa saat ini UMNO hanya menang tipis maka turbulensi politik di Malaysia akan terus berlanjut dan membuat Malaysia semakin terpuruk.

Turbulensi Politik

Kasus mega Korupsi yang melanda petinggi UMNO Najib Razak dan kroninya cukup menggoyahkan partai terbesar dan terlama berkuasa di Malaysia ini.

Sebagai catatan UMNO berkuasa dan memimpin Malaysia sejak mendapat hadiah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957, namun pada tahun 2018 UMNO terguncang hebat kasus mega korupsi bernilai miliaran dolar yang membuat mantan perdana menteri Najib Razak dipenjara selama 12 tahun karena korupsi.

Petinggi UMNO mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak kini dipenjara karena terlibat mega korupsi. Photo: Lai Seng Sin/Reuters   
Petinggi UMNO mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak kini dipenjara karena terlibat mega korupsi. Photo: Lai Seng Sin/Reuters   

Di samping itu Presiden partai saat ini Ahmad Zahid Hamidi juga diadili karena kasus korupsi.

Kombinasi turbulensi politik yang tidak berujung dan juga dampak pandemi membuat Malaysia yang dulunya disanjung sebagai salah satu bintang Asia dalam pertumbuhan ekonomi kini semakin terpuruk.

Di samping itu angin keinginan rakyat Malaysia yang menuntut kebebasan berpendapat kini kian kencang walaupun berusaha dibendung oleh pemerintah yang saat ini berkuasa.

Langkah pemerintah untuk memajukan pemilihan umum berdampak pada guncangan politik karena pihak oposisi dan juga koalisi pemerintah memprotes keras rencana pemilu ini karena waktunya yang dianggap kurang pas karena musim penghujan akhir tahun yang dimulai pertengahan November seringkali menyebabkan Malaysia kebanjiran dan berdampak menghancurkan serta memakan korban jiwa.

Langkah yang diambil oleh Perdana Menteri Malaysia dan juga UMNO untuk melaksanakan pemilu 9 bulan sebelum lebih awal ini dinilai lebih memikirkan kepentingan UMNO semata bukan untuk kepentingan Malaysia.

Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang dipimpin Ismail merupakan partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa kini memang sedang mengalami ketidakpastian di parlemen karena adanya ketegangan dengan partai koalisi lainnya dan dinilai hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri saja.

Pada hari Minggu lalu Perdana Menteri Malaysia Ismail sudah bertemu dengan Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mendapat persetujuan pembubaran parlemen.

Dalam situasi seperti ini Raja tidak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan perdana Menteri Malaysia Ismail sehingga rakyat Malaysia dapat menentukan sikapnya dan memilih pemerintahan yang stabil.

Dengan adanya pengajuan pemilu ini berarti amanah dikembalikan kepada rakyat Malaysia untuk memutuskan siapa yang pantas memimpin Malaysia.

Sebagai langkah lanjut dari keputusan politik ini Komisi Pemilihan Umum Malaysia diharuskan dapat merumuskan langkah yang harus diambilnya dalam waktu seminggu.

Selanjutnya akan diumumkan secara resmi kapan pemilihan umum akan dilaksanakan, karena menurut undang undang yang berlaku bahwa Pemilu harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari sejak pembubaran parlemen.

Warga Malaysia menyaksikan berita Perdana Menteri Malaysia  mengumumkan pembubaran parlemen. Photo: benarnews.org
Warga Malaysia menyaksikan berita Perdana Menteri Malaysia  mengumumkan pembubaran parlemen. Photo: benarnews.org

Strategi Partai UMNO

Situasi perekonomian Malaysia diperkirakan akan bertambah buruk pada tahun depan, oleh sebab itu keinginan UMNO untuk memaksakan pemilu di akhir tahun ini merupakan langkah politik untuk menghindari kekalahan dan juga untuk mendapatkan dukungan etnis melayu.

Pada bulan Maret tahun 2020 setelah mengalami kekalahan UMNO kembali berkuasa sebagai bagian dari pemerintahan koalisi mayoritas muslim setelah aliansi reformis yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Mahathir Mohamad jatuh akibat pembelotan yang dilakukan oleh koalisinya.

Pemerintah yang baru terbentuk ternyata tidak stabil karena mayoritas nya di parlemen sangat tipis. Ketidakstabilan ini akhirnya memakan korban karena perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin terpaksa harus mengundurkan diri setelah berkuasanya hanya 17 bulan saja setelah beberapa anggota parlemen UMNO menarik dukungannya.

Saat ini sebagai gambaran sebaran kekuatan politik di Malaysia hanya ada 3 negara bagian yang dikuasai oleh UMNO, sedangkan 6 negara lainnya dikuasai oleh partai oposisi atau partai koalisi pemerintah.

Melihat kekuatan politik UMNO saat ini memang cukup mengkhawatirkan, karena jika dalam pemilu mendatang partai UMNO tidak menunjukkan kinerja politik yang baik sehingga hanya menang tipis apalagi kalah maka tujuan diadakannya pemilu yang lebih awal justru membawa Malaysia ke krisis politik yang lebih dalam lagi.

Hal yang membuat situasi semakin rumit adalah pengumuman pengajuan pemilu ini hanya 3 hari setelah pemerintah mengumumkan anggaran tahun 2023 namun belum disahkan oleh parlemen. Jadi usai pemilu pemerintah yang baru terbentuk harus membahas kembali anggaran tahun 2023

Pengumuman anggaran 3 hari sebelum pengumuman pengajuan pemilu ini dapat dianggap sebagai strategi UMNO untuk memenangkan hati rakyat dalam pemilu mendatang karena di dalam anggaran tersebut penuh dengan janji janji manis termasuk berbagai bantuan yang akan diberikan pada rakyat Malaysia.

Malaysia kini sedang dalam turbulensi politik yang penyelesaiannya akan menentukan masa depan Malaysia.

Dunia kini sedang menanti, apakah torehan emas perekonomian di masa lalu yang sempat mendapat julukan macan ekonomi Asia akan pulih kembali ataukah sebaliknya Malaysia akan tambah terpuruk akibat skandal korupsi dan juga rakyat Malaysia yang semakin haus akan kebebasan berpendapat.

Rujukan: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun