Waktu berjalan dengan  sangat cepat, tahun ini merupakan perayaan 25 tahun penyerahan kembali wilayah Hong Kong ke pemerintah Tiongkok dari pemerintah Ingggris akan dilaksanakan tanggal 1 Juli.
Di tengah tengah perubahan  politik internasional yang semakin dinamis saat ini, dapat dimengerti jika Presiden Tiongkok Xi Jinping telah memutuskan akan menghadiri peringatan ini secara langsung dengan berkunjung ke Hong Kong.
Kehadiran presiden Tiongkok ini merupakan sejarah baru karena menandai  perjalan pertama Xi Jinping  ke luar wilayah Tiongkok sejak merebaknya pandemi Covid-19.
Kunjungan ini juga mecerminkan  betapa pentingnya Hong Kong bagi percaturan politik Internasional Tiongkok karena sekaligus akan melantik John Lee  sebagai penguasa Hong Kong yang baru menggantikan Carrie Lam pada tanggal 1 Juli mendatang.
Dalam perjalanannya Hong Kong pernah dilanda paling tidak dua  gelombang gerakan pro demokrasi yang berujung pada upaya "memerdekakan diri" yang gagal dan sempat menjadi perhatian dunia karena  memakan korban yang cukup banyak.
Bagi Tiongkok Hong Kong yang stabil dan aman merupakan kunci dan harga mati bagi reputasi Tiongkok yang saat ini digoyang dengan isu Hak Azasi Manusia yang dimainkan oleh Amerika dan negara Barat lainnya dalam upaya mengurangi pengaruh Tiongkok baik secara ekonomi maupun politik (baca selengkapnya di sini)
25 tahun lalu tepatnya tanggal 1 Juli 1997 secara resmi Inggris menyerahkan kembali Hong Kong kepada Tiongkok setelah selama 156 tahun berada di tangan pemerintah kolonial Inggris.
Penyerahan wilayah yang ditandai pengibaran bendera Tiongkok ini  sekaligus menandakan bahwa Hong Kong merupakan bagian yang tidak terlepaskan lagi dari pemerintahan Tiongkok daratan.
Sejarah Panjang
Sejarah bermula ketika sebagian besar wilayah Hong Kong di tahun 1898 disewakan kepada Inggris untuk jangka waktu 99 tahun seusai peristiwa  yang dinamakan Perang Candu.  Seusai perang ini  ada juga bagian wilayah  Hong Kong dihadiahkan pada Inggris.
20 tahun menjelang akhir masa sewa ini berakhir akhirnya berdasarkan kesepakatan Inggris  dan Tiongkok kedua wilayah Hong Kong ini akhirnya terintegrasi.
Dalam penyerahan kembali Hong Kong ini pemerintah Inggris memang masih ingi mendikte Tiongkok dengan menyatakan  bahwa Hong Kong harus tetap diperlakukan secara istimewa dengan mempertahankan gaya hidup dan  aturan yang selama ini berlaku di Hong Kong di bawah pemerintahan Inggris.
Namun sebaliknya Tiongkok menegaskan bahwa setelah pengembalian,  Hong Kong merupakan bagian dari Tiongkok yang tidak terpisahkan dan harus tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari  kebijakan One China Policy.
Seusai serah terima Hong Kong ini, dalam 25 tahun Hong Kong memang mengalami perubahan yang cukup drastis  yang mengarah pada arus politik  pada pemerintah Tiongkok daratan.
Perubahan yang drastis ini meliputi pembangunan infrastuktur besar besaran, perubahan sistim pendidikan dan keterikatan bisnis yang lebih erat dengan pemerintah Tiongkok daratan serta tentunya perundangan utamanya yang terkait dengan politik dan kebebasan berpendapat.
Turbulensi Politik
Dalam kondisi seperti  inilah akhirnya Hong Kong terpolarisasi menjadi dua kubu, yaitu pertama kubu pro Beijing yang menginginkan kedekatan dengan  partai komunis yang berkuasa (utamanya generarasi old) dan kubu pro demokrasi (utamanya generasi muda) yang menginginkan otonomi yang lebih besar.
 Pengembalian Hong Kong ke Tiongkok memang menyangkut harga diri Tiongkok dan  sekaligus sebagai bagian dari kebanggaan akan kebijakan satu Tiongkok (baca selengkapnya di sini)
Oleh sebab itu,  tidak heran jika di era pemerintahan Deng Xiaoping  pimpinan Tiongkok ini pernah menyatakan dengan tegas bahwa apabila Inggris yang ketika itu di bawah pemerintahan Margaret Thatcher tidak sepakat dengan transisi yang damai, maka Tiongkok akan menyerang Hong Kong.
Bagi Tiongkok, Hong Kong tidak terbantahkan lagi sebagai salah satu simpul bisnis penting yang akan menentukan perekonomian Tiongkok.
Dengan berhasil ditumpasnya gerakan pro demokrasi yang mengarah pada keinginan untuk memerdekakan diri ini membuat cengkeraman Tiongkok atas Hong Kong menjadi semakin erat sebagai bagian dari Tiongkok daratan (baca selengkapnya di sini)
Sisa sisa benih gerakan  pro demokrasi mamang  masih ada, namun tampaknya ke depan gerakan ini tidak akan mendapat tempat lagi di Hong Kong karena visinya bertolak belakang dengan visi Tiongkok daratan dengan kebijakan satu Tiongkok nya.
Kalaupun ada yang tersisa, sudah dapat dipastikan gerakan ini akan dilakukan di bawah tanah atau di luar wilayah Hong Kong (baca selengkapnya di sini)
Jika  ada sponsor gerakan ini dari negara lain, sudah dipastikan juga tidak akan dapat berbuat banyak karena berdasarkan hukum yang berlaku saat ini pihak keamanan dapat langsung menangkap warga asing ketika tiba di bandara jika diidentifikasi sebagai sponsor gerakan pro demokrasi.
Sikap tegas Tiongkok terhadap Hong Kong ini sekaligus memberi peringatan kepada dunia bahwa apapun yang terjadi di Hong Kong merupakan urusan dalam negeri Tiongkok dan tidak ada negara lain yang dapat mencampurinya.
Sebaliknya Amerika, Inggris dan sekutu lainnya tetap melihat Hongkong sebagai lahan pelanggaran Hak Asazi Manusia utamanya kebebasan berpendapat dan berserikat sebagaimana halnya yang terjadi pada Uighur.Â
Dengan alasan pelanggaran inilah negara Barat menggunakan Hong Kong sebagai alat untuk  memberi tekanan pada Tiongkok  karena pengaruh Tiongkok dalam hal ekonomi dan politik yang sudah mengglobal dan menggesar Amerika dan sekutunya.
Ke depan kontrol yang lebih kuat dari pemerintah Tiongkok daratan membuat Hong Kong tidak akan berubah drastis, apalagi pimpinan Hong Kong saat ini yang akan dilantik tangga 1 Juli mendatang John Lee  sangat pro dengan pemerintah Tiongkok daratan.
Kegagalan gerakan pro demokrasi sekaligus membuktikan bahwa warga Hong Kong harus menyadari dan berpikir realistis bahwa kini  kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan sebelumnya yaitu berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris.
Warga Hong Kong haru juga sadar bahwa campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri Hong Kong hanya sekedar alat untuk menekan Tiongkok, bukan untuk membela hak warga Hongkong.
Warga Hong Kong harus realistis bahwa kini mereka hidup di era Hong Kong yang ada di bawah kekuasaan Tiongkok sangat berbeda dengan kehidupannya ketika di bawah pemerintahan Kolonial Inggris. Â
Ruang kebebasan memang tetap ada dan diberikan pada warga Hong Kong, namun dibatasi oleh koridor aturan dan hukum yang jelas.
Sejarah juga mencatat bahwa gerakan pro demokrasi yang mengarah kepada kemerdekaan Hong Kong sudah berakhir eranya.
Rujukan : satu, dua, tiga, empat, lima, enam
