Pihak militer Myanmar yang melakukan kudeta bulan Nopember lalu setelah partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi NLD menang mutlak tidak menyangka bahwa kudeta yang dilaksanakannya diperkirakan akan berakhir happy ending ternyata jauh sekali dari perkiraan.
Militer yang dengan reputasi buruknya menghancurkan siapa saja yang menentang memang membuat rakyat Myanmar selama ini hidup dengan ketakutan dan tidak berani bersuara karena akan berakibat sangat buruk tidak saja bagi siapa saja yang menyuarakan namun juga bagi keluarganya.
Tuduhan dan alasan kudeta  yang digunakan oleh pimpinan kudeta kepada Aung San Suu Kyi dkk seperti memiliki alat komunikasi (Handy Talkie) secara illegal dan kemudian berkembang menjadi pembelian barang mewah secara illegal sungguh di luar akal sehat.
Rakyat Myanmar dan juga dunia internasional mengetahui secara pasti bahwa alasan dilakukannya kudeta adalah mengentikan suara rakyat Myanmar yang menginginkan kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan militer.
Sementara di pihak militer kemenangan partai NLD dalam pemilu merupakan ancaman nyata akan tergeseranya pengaruh militer di pemerintahaan dan perpolitikan Myanmar.
Pimpinan kudeta yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun  diindikasikan akan maju dalam pemilihan pimpinan Myanmar.  Sayangnya tidak ada indikasi sedikitpun bahwa partai yang dibentuk oleh militer akan dapat bersaing dengan partai sipil lainnya sehingga jalan satu satunya untuk melanggengkan kekuasaan militer adalah melakukan kudera.
Seperti di textbook lama pimpinan militer yang melakukan kudeta menangkap Aung San Suu Kyi dan tokoh sipil lainnya yang dianggap sebagai ancaman bagi keberlanjutkan pengaruh militer memberlakukan keadaan darurat dan melarang rakyat Myanmar berkumpul.
Dengan melakukan tindakan ini pihak militer Myanmar berharap akan memberikan pelajaran bagi rakyat Myanmar bahwa yang sesungguhnya berkuasa adalah militer bukan Aung San Suu Kyi.
Namun justru pada hari yang sama rakyat Myanmar sudah mengesampingkan rasa takut yang selama ini mencengkeram dengan terus turun ke jalan dan memperbesar kekuatannya untuk menentang kudeta dan menuntut  kekuasaan dikembalikan pada rakyat.
Hari minggu lalu pemberitaan dunia dihiasi oleh wakil Aung San Suu Kyi yang merupakan  perwakilan suku minoritas dengan menggunakan pakaian ada secara lantang akan melanjutkan revolusi melawan kekuasaan militer karena rakyat Myanmar memiliki hak untuk mempertahankan haknya.
Sehari setelah munculnya video Mahn Win Khaing Than yang mendunia ini pihak militer dengan peluru tajamnya kembali melakukan tekanan kepada gerakan pro demokrasi yang mengakibatkan korban terus berjatuhan.
Dalam sehari saja sebagai tindakan untuk menghukum rakyat Myanmar seusai ditayangkan video pimpinan senior NLD ini, pihak militer membunuh sebanyak 38 orang demonstran yang membuat total korban jiwa dari rakyat sipil sejak dimulainya kudeta mencapai 126 jiwa.
Sudah tidak terhitung lagi berapa korban yang mengalami luka luka dan juga demonstran yang ditangkap  dalam upaya mempertahankan kudeta yang dikecam masyarakat internasional ini.
Tekanan militer untuk menumpas gerakan pro demonstrasi yang dilakukan oleh militer Myanmar ini bukannya meredupkan gerakan pro demokrasi namun sebaliknya  bak  menyiram minyak ke dalam api.
Korban jiwa yang terus berjatuhan membuktikan bahwa yang diperjuangkan oleh pihak militer adalah kekuasaaan bukan hak rakyat.
Kerusuhan dan kekerasan  yang terjadi di Myanmar ini sudah mulai merembet ke seluruh negeri. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya pembakaran dua pabrik milik pribadi ataupun kooperasi pemerintah Tiongkok di Hlaing Thar Yar kawasan industri di dekat  Yangon yang membuat kekacauan semakin meluas.
Pembakaran pabrik milik Tiongkok ini membuat permasalahan semakin rumit karena di saat pembakaran oleh orang yang tidak dikenal ada staf kedutaan Tiongkok yang terperangkap  dalam pabrik yang dibakar ini.
Penumpasan kekacauan yang terjadi dikawasan industri ini saja memakan korban jiwa paling sedikit 22 orang dan melukai 20 orang.
Kudeta militer ini juga memicu sentimen  anti Tiongkok karena dianggap tidak memberikan reaksi yang cukup dan  membiarkan kudeta militer terjadi di Myanmar.
Hasilnya gerakan militer untuk menumpas demostrasi pro demorasi yang dilakukan pada hari minggu lalu merupakan hari paling berdarah sejak dilakukannya kudeta dan diperkirakan kekerasan yang dilakukan oleh militer ini akan semakin meningkat.
Militer Myanmar yang melakukan kudeta memang salah perhitungan karena menganggap bahwa kudeta militer sebagai representasi tradisi kekuatan militer akan dapat diterima oleh rakyat yang selama ini hidup dalam ketakutan.
Kudeta militer ternyata menimbulkan kebencian rakyat Myanmar akan kekuasaan militer semakin membesar.
Kudeta ini tidak hanya sekedar sebagai cengkeraman militer saja namun juga upaya melanggengkan budaya korupsi untuk memperkaya diri pimpinan militer dan kroni kroninya yang menguasai hampir semua bisnis strategis di Myanmar.
Dengan terjadinya pembunuhan brutal oleh pihak militer terhadap rakyat Myanmar yang ingin memperjuangkan hak kebebasan berpendapat dan demokrasi membuat dunia internasional mulai bersatu untuk mengutuk tindakan kudeta ini dan mengambil langkah langkah strategis yang akan menghentikan kekuasaan militer yang didapat melalui kudeta ini.
Tindakan brutal milter Myanmar terhadap rakyatnya mengingatkan dunia kembali akan operasi militar yang sangat  brutal  yang membumi hanguskan pemukiman etnis minoritas Rohingya  di tahun 2017 lalu dalam upaya untuk melakukan genosida yang menyebabkan ratusan ribu pengungsi mengalir ke Bangladesh.
Dengan dilakukannya kudeta ini kini dunia internasional menyadari sepenuhnya bahwa tindakan ethnic cleansing terhadap minoritas Rohingya sepenuhnya dilakukan oleh pihak militer bukan atas kehendak Aung San Suu Kyi seperti yang terlanjur dipercaya dunia internasional.
Kini hanya ada satu pilhan  bagi pihak militer yang melakukan kudeta yaitu menumpas gerakan pro demokrasi yang berarti akan lebih banyak lagi korban jiwa. Sementara bagi rakyat Myanmar juga hanya ada satu pilihan yaitu mengembalikan hak demokrasi dan kekuasaan kepada rakyat sipil.
Tidak ada lagi  win win solution karena hanya ada satu jalan  yaitu mengembalikan kekuasaan dan demokrasi ke tangan rakyat Myanmar dan membawa siapa saja  dari pihak militer yang bertanggungjawab menumpahkan darah di bumi Myanmar.
Dunia internasional kini mulai bersatu untuk mencari solusi dan melakukan sangsi untuk menghentikan kekuasaan militer di Myanmar ini. Pembekuan aset petinggi militer di seluruh dunia sudah mulai dilakukan.
Dalam situasi yang sangat sulit ini diperlukan tekanan yang lebih nyata dari dunia internasional bahwa di zaman saat ini tidak ada lagi tempat bagi kudeta dan rakyat Myanmar lah yang memiliki  hak untuk menentukan nasibnya.
