Perkawinan bagi kalangan milenial Tiongkok bukanlah merupakan hal yang murah, sebab tradisi yang mengharuskan membeli rumah sebelum kawin yang masih berlaku di sebagian besar kelompok masyarakat.  Hal ini tentunya  merupakan sesuatu yang sangat memberatkan karena akan memerlukan  biaya yang  sangat banyak yang bagi sebagian kaum  milenial ini tidak terjangkau.
Sebagai gambaran memiliki rumah yang dekat dengan fasilitas umum seperti child care terutama di kota besar merupakan suatu kemewahan yang bagi  sebagian  kaum milenial ini karena sangat sulit dijangkau.
Di sebagian besar wilayah pedesaan membayar mahar perkawinan masih merupakan tradisi yang sangat kuat dan biasanya menyangkut jumlah uang yang sangat besar  dan juga biaya untuk membeli rumah sebagai syarat perkawinan yang akhir akhir ini biayanya semakin meningkat tajam.
Mengkhawatirkan
Ketidak seimbangan gender dan fenomena menunda perkawinan ini tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah mengingat pengalaman dan kesalahan kebijakan  masa lalu seperti one child policy yang berdampak pada perekonomian Tiongkok.
Sudah banyak contoh negara negara di wilayah Asia yang terlebih dulu memiliki permasalahan serius ini seperti di Jepang, Kora Selatan, Singapura dan Taiwan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi perekonomian negara akibat berkurangnya angkatan kerja produktif.
Bagi pemerintah memang tidak gampang menyelesaikan permasalahan ini karena menyangkut pilihan hidup kalum milenial yang tentunya tidak dapat dibendung kecuali dengan kekerasan penerapan perangkat hukum.
Kini kaum milenial Tiongkok sudah mulai menentukan jati dirinya dalam hal menentukan pada usia berpa mereka akan kawin. Â Pergeseran fenomena sosial ini tentunya secara perlahan namun pasti menggerus tradisi dan nilai buadya yang terkait dengan perkawinan.
Zaman memang sudah berubah oleh sebab itu sangat sulit untuk menilai apakah fenomena  ini merupakan sesuatu yang baik atau buruk, karena hanya waktu sajalah yang akan mene ntukannya.
