Pupusnya Impian Mendirikan Republik Hongkong

Hongkong sempat dilanda gelombang pro demokrasi besar yang tidak saja menjadi perhatian dunia namun juga telah memakan korban jiwa dan melumpuhkan perkonomian Hongkong. Hongkong yang dulunya pernah jaya perekonomiannya kini masuk fase resesi akibat kombinasi gerakan ini dan Covid-19.

Gelombang pro demokrasi ini sempat berkembang pesat dan membesar karena didukung oleh negara Barat yang secara tradisional mendeklarasikan dirinya sebagai negara sponsor HAM dan kebebasan berpendapat.

Gerakan pro demokrasi berubah menjadi gerakan kemerdekaan. Photo: Reuters

Gerakan  pro demokrasi Hongkong agak berbeda karena negara Barat tau betul bahwa gejolak yang terjadi di Hongkong adalah masalah dalam negeri Hongkong yang kini sepenuhnya berada di bawah administrasi Cina daratan setelah secara hukum Hongkong harus diokembalikan kepada pemilik semulanya yaitu Cina.

Secara resmi Hongkong dikembalikan oleh Inggris pada tahun 1997 lalu dan setelah ini Hongkong menerapkan pemerintahan semi otonomi yang menggunakan dua sistem hukum yaitu Hongkong dan Cina Daratan.

Dengan sistem otonomi terbatas ini sebenarnya penduduk Hongkong memiliki hak yang lebih karena adanya  kebebasan yang tidak dimiliki oleh penduduk Cina daratan

Berbeda dengan Taiwan, negara Barat yang disponsori oleh Amerika terus memberikan dukungan pada Taiwan yang merupakan masalah akut  masa lalu yang belum terselesaikan antara Cina daratan dan Taiwan.

Hongkong dan Taiwan merupakan masalah tersendiri bagi Cina dalam melakukan diplomasi internasionalnya, karena menjadi titik lemah Cina dalam melakukan diplomasi internasionalnya.

Gelombang gerakan pro demokrasi Hongkong. Photo: WSJ

Gerakan damai berubah menjadi anarki. Photo: CNN

Melumpuhkan perekonomian Hongkong. Photo:Eduardo Leal/Bloomberg via Getty Images

Tidak dapat dipungkiri gelombang pro demokrasi yang melanda Hongkong beberapa waktu lalu  salah satu penggeraknya adalah skenario internasional yang mencoba menggoyang reputasi Cina di dunia Internasional.

Secara terang terangan di tengah gerakan pro demokrasi Inggris yang penah menjadi "tuan" di Hongkong menyatakan  akan memberikan ijin tinggal sementara di negaranya dan sekutunya bagi pentolan gerakan pro demokrasi yang didominasi oleh anak anak muda yang dilahirkan dan hidup di era British Rule di Hongkong.

Sebenarnya jika gerakan ini murni menuntut keleluasaan demokrasi saja dapat dimengerti  karena adanya kekhawatiran akan terkekangnya kebebasan berbendapat yang selama ini dinikmati generasi muda di era British rule.

Gerakan pro demokrasi yang pernah diperkirakan oleh negara barat dan berbagai kalangan akan berhasil memerdekakan Hongkong dan menjatuhkan reputasi Cina ternyata tidak terjadi setelah secara resmi cina memberlakukan undang undang keamanan nasional di Hongkong.

Cina tampaknya sudah dapat membaca bahwa gerakan prodemokrasi ini tidaklah murni dan dikendalikan oleh kekuatan di luar Hongkong.  Oleh sebab itu di salah satu pasal undang undang ini disebutkan bahwa otoritas Hongkong yang kini di bawah kendali Cina daratan dapat menangkap warga negara asing yang membahayakan keamanan Hongkong jika mendarat di Hongkong.

Di puncak gelombang pro demokrasi yang digadang gadang akan menjadikan Hongkong sebagai wilayah yang lebih demokratis, muncul ke permukaan target utama gerakan ini yaitu pendirian  Republik Hongkong yang merdeka dari  Cina.

Ada satu hal yang mengganjal dalam misi gerakan pro demokrasi Hongkong ini yaitu ketidak fahaman pejuang pro demokrasi yaitu terkait status Hongkong.

Hongkong bukanlah milik Inggris walaupun sempat sekian lama di bawah British Rule karena kesepakatan yang diambil pasca Perang Dunia. Hongkong secara hukum internasional adalah milik Cina.  Oleh sebab itu setelah pengembalian Hongkong ke Cina, maka sepenuhnya Hongkong di bawah otoritas Cina.

Undang undang keamanan dalam negeri Hongkong merupakan cerminan dari upaya Cina yang tetap memberikan ruang kebebasan berpendapat (walaupun cukup sempit) sekaligus menegakkan keamanan  nasional Cina.

Pergolakan di Hongkong yang selama ini terjadi memang merupakan duri dalam dagng karena merupakan pintu masuk negara barat untuk mengoyang reputasi Cina di dunia internasional.

Oleh sebab itu segera setelah undang undang ini disyahkan dimulailah pemberlakuan undang undang ini untuk mengamankan dunia press dan para aktivis yang selama ini menjadi sponsor pergerakan pro demokrasi.

Minggu ini  penangkapan aktivis pro demokrasi mulai dilakukan. Salah satu tokoh aktivis yang ditangkap adalah Toni Chung yang penangkapannya hanya beberapa meter dari Konsulat Amerika.

Tony Chung salah satu tokoh gerakan pro demokrasi yang ditangkap. Photo: AP

Aktivis yang berusia 19 tahun ini ditangkap oleh pihak keamanan Hongkong di kedai kopi di depan konsulat Amerika.  Diperkirakan Toni Chung akan meminta suaka politik ke Amerika. Disamping Toni Chung ditangkap juga dua  penggerak gerakan pro demokrasi lainnya oleh pihak keamanan Hongkong.

Disamping itu kelompok pendiri Republik Hongkong yang bernama William Chan dan Yanni Ho juga telah ditangkap dengan tuduhan mempublikasikan materi di media sosial yang mendukung kemerdekaan Hongkong.

Gagalnya upaya mendirikan Republik Hongkong yang merdeka dari Cina  salah satunya diakibatkan oleh gagalnya pemahaman budaya dan sejarah serta kebijakan politik cina daratan oleh  gerakan prodemokrasi yang utamanya beranggotakan anak anak muda.  

Anak anak muda bergerak dan berpikir  seolah terlepas dari akar rumput akibat kurang dipahaminya akar budaya yang mendasari keberadaan Hongkong. Mereka  tidak  menyadari bahwa ada kelompok lain yang umumnya kelompok generasi tua yang loyal terhadap negeri leluhurnya yaitu Cina daratan.

Bendera Amerika dikibarkan di tengah gelombang pro demokrasi Hongkong. Photo: Umit Bektas/Reuters

Hal ini tercermin jelas ketika gerakan pro demokrasi mengalami titik kulminasi.  Saat itu walaupun  negeri Barat yang disponsori oleh Inggris memberikan kesempatan pada tokoh pro demokrasi dan keluarganya keluar dari Hongkong, namun sama sekali tidak ada eksodus.

Setelah gerakan pro demokrasi ini dipadamkan dengan menggunakan undang undang keamanan nasional Hongkong yang baru, negara Barat yang selama ini mendukung gerakan ini kini 'tiarap"  dan seolah melupakan gerakan yang pernah membesar ini.

Negara Barat tau betul bahwa Cina kini merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan bukan lagi negara komunis tirai bambu yang tradisional dan lemah perekonomiannya. Mereka  sadar betul, jika salah langkah mengambil jalan konfrontasi akan berdampak pada perekonomian negaranya.

Pupusnya impian mendirikan Republik Hongkong ini terjadi akibat  pergeseran kepentingan gerakan yang tadinya  didasasi  oleh keinginan kebebasan berpendapat  bergulir menjadi gerakan kemerdekaan.

Gerakan pro demokrasi ini mendapat dukungan internasional karena memperjuangkan demokrasi.  Namun ketika gerakan ini berubah tujuan untuk mendirikan Republik Hongkong, maka dukungan ini dengan cepat melemah.

Sejarah mencatat bahwa suatu  gerakan kemerdekaan tidak pernah berhasil jika tidak didasari oleh  akar kebersamaan budaya, kepentingan bersama, harga diri  dan juga nilai hakiki  perjuangan bersama yang secara alami menjadi kekuatan perjuangan.

Gagalnya pendirian Republik Hongkong membuktikan bahwa gerakan yang didasari oleh keinginan sebagian masyarakat Hongkong yang disiram bahan bakar oleh negara lain yang selama ini mengganggap sebagai "sponsor" dan dan demokrasi dunia, bukanlah gerakan yang kuat.

The party is over, Otoritas Hongkong  kini sedang membersihkan puing puing yang berserakan akibat gelombang besar pro demokrasi yang melanda Hongkong.

Pergeseran misi  perjuangan dari menuntut kebebasan demokrasi menjadi kemerdekaan merupakan "kekeliruan" yang akan tercatat  dalam sejarah.