Baru pertama kali dalam perjalanan sejarah panjang  Thailand terjadi demonstrasi yang menuntut dilakukannya reformasi terhadap monarki sekaligus menolak sistem pemerintahan diktator yang dikendalikan pihak militer.
Tidak  tanggung tanggung demonstrasi pada hari minggu lalu cukup masif jika dipandang dari ukuran demonstrasi di Thailand setelah sebelumnya  6 tahun lalu rakyat Thailand diguncang demonstrasi besar besaran yang menyebabkan rakyat Thailand terbelah dua sekaligus meluluh lantakkan perekonomian Thailand.
Sampai saat ini penyelesaian konflik politik sipil-militer belumlah tuntas. Pengambil alihan kekuasaan oleh militer memang sudah biasa.
Pengambil alihan kekuasaan oleh  militer yang terjadi di tahun 2014 lalu merupakan yang ke 12 kalinya dalam perjalanan sejarah Thailand sejak diberlakukannya konstitusi monarki di tahun 1932.
Pengambil aliahan kekuasaan oleh militer kali ini memang fatal karena  rakyat Thailand terbelah dua dan sekaligus menyimpan bara dalam sekam yang mulai menimbulkan asap dan api.
Tuntutan demonstran agar pihak militer  mengakhiri kebiasaan melakukan pengambil alihan kekuasaan dari pihak sipil  disuarakan lantang oleh para  demonstran yang jumlahnya mencapai 10.000 orang ini.
Tuntutan ini sekaligus mengimplikasikan diadakannya pemilu yang jujur dan adil untuk mengakhiri konflik politik dan segregasi sosial yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun terakhir ini.
Kemarahan rakyat Thailand ini dipicu oleh hasil pemilu bulan Maret 2019 lalu yang memberikan kekuasaan pada Jenderal yang kini menjadi Perdana Menteri Thailand yang bernama Prayut Chan-o-cha selama 4 tahun.
Harapan rakyat Thailand bahwa pengambil aliahan kekuasaan oleh militer hanya untuk sementara saja ternyata sirna akibat hasil pemilu ini yang menguatkan cengkeraman militer  di pemerintahan Thailand.
Hal yang paling istimewa dalam  demontrasi ini adalah adalah tuntukan melakukan reformasi di monarki Thailand.
Demontrasi dan tuntukan serta gugatan terhadap monarki ini tidak pernah terjadi sebelumnya karena undang undang monarki melarang rakyat  Thailand menyudutkan ataupun menghina raja, ratu dengan ancaman penjara 15 tahun.
Perhatian rakyat Thailand terhadap undang undang monarki yang mengarah pada diktator dimulai sejak wafatnya King Bhumibol di usianya yang ke 70 tahun di tahun 2016 lalu.Â
Menurut catatan sejarah kelaurag kerajaanlah yang pertaman kali menikmati pendidikan di negara barat, sehingga sepulangnya dari sekolah keluarga kerajaanlah yang menjadi penggerak pertanian di Thailand.  Sebagai contoh salah satu peternakan sapi perah  skala keluarga diinisiasi oleh Raja Thailand dan menjadi unit terkencil  sebagai penggerak ekonomi keluarga.Â
Tidak sampai hanya disitu saja pembangunan jalan raya dan kendaraan bermotor juga di design oleh kalangan keluarga kerajaan. Sisa peninggalan jalan raya pertama yang dibangun atas inisiasi Raja Thailand masih dapat disaksikan sampai saat ini yang kental dengan warna dan gaya Eropa nya.
Raja Maha Vajiralongkorn dianggap rakyat Thailand moralnya tidak sebaik ayahnya karena sebagian besar masa hidupnya berada di luar Thailand dengan dihiasi oleh kekebasan yang tidak sesuai dengan tata cara dan gaya hidup  monarki.  Gaya hidup  jet set sebelum menjadi raja telah banyak mendapat dorotan dari media dunia.
Sebagai contoh beberapa tahun lalu seorang dituduh menghina raja karena memberikan tanda like di salah satu postingan Facebook yang menampilkan foto Raja Bhumibol Adulyadej yang kurang patut.
Jadi memang masuk akal jika  para demonstran menuntut dua hal sekaligus yaitu reformasi monarki dan juga mengakhiri kekuasaan militer di Thailand sebagai solusi konflik politik di Thailand yang membelah rakyat Thailand.
Demontrasi ini menempatkan Thailand pada situasi  kritis, karena jika pihak militer masih ingin bertahan dan menggunakan undang undang monarki dengan menjerat para demonstran dan lawan politiknya dengan  pasal penghinaan anggota keluarga kerajaan yang sekaligus dianggap membahayakan eksistensi kerajaan Thailand, maka bukan tidak mungkin akan terjadi turbulensi politik yang lebih besar lagi.
Keberanian para demonstran untuk menyatakan secara terbuka tuntutannya mereformasi undang undang monarki memang memerlukan upaya  yang luar biasa karena tidak pernah terjadi sebelumnya.
Demontrasi ini memang menunjukkan bahwa para demonstran dan juga sebagian rakyat Thailand merasa saat ini justru monarki merupakan bagian dari kisruh politik di Thailand yang semakin memanas di Thailand.
Jika diamati berbagai pernyataan Perdana Menteri Thailand terkait demonstrasi yang dinggap mengancam kemanan nasional, tampaknya konflik militer-sipil dan sipil-monarki ini tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat.
Faktor yang juga diduga beperan kuat sebagai pemicu  gelombang demonstrasi ini adalah perekonomian Thailand yang semakin meredup akibat pandemi korona.
Dapat dibayangkan perekonomian Thailand yang sangat tergantung pada wisatawan ini terdampak hebat  akibat pandemik dan menimbulkan korban ekonomi dalam jumlah yang sangat  besar. Saat ini orang miskin di Thailand semakin miskin akibat pandemik dan banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.
Politik dan ekonomi memang seringkali tidak dapat dipisahkan. Â Jika terjadi masalah dan keduanya bercampur maka bukan tidak mungkin Thailand akan masuk ke dalam jurang krisis ekonomi dan politik sekaligus.
Dengan peralihan generasi, raja Thailand yang dulunya dianggap sebagai panutan kini sudah meredup pamornya dan digugat eksistensinya oleh rakyatnya karena dianggap tidak lagi sesuai dengan suara naruni rakyat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
