Baru pertama kali dalam perjalanan sejarah panjang  Thailand terjadi demonstrasi yang menuntut dilakukannya reformasi terhadap monarki sekaligus menolak sistem pemerintahan diktator yang dikendalikan pihak militer.
Tidak  tanggung tanggung demonstrasi pada hari minggu lalu cukup masif jika dipandang dari ukuran demonstrasi di Thailand setelah sebelumnya  6 tahun lalu rakyat Thailand diguncang demonstrasi besar besaran yang menyebabkan rakyat Thailand terbelah dua sekaligus meluluh lantakkan perekonomian Thailand.
Sampai saat ini penyelesaian konflik politik sipil-militer belumlah tuntas. Pengambil alihan kekuasaan oleh militer memang sudah biasa.
Pengambil alihan kekuasaan oleh  militer yang terjadi di tahun 2014 lalu merupakan yang ke 12 kalinya dalam perjalanan sejarah Thailand sejak diberlakukannya konstitusi monarki di tahun 1932.
Pengambil aliahan kekuasaan oleh militer kali ini memang fatal karena  rakyat Thailand terbelah dua dan sekaligus menyimpan bara dalam sekam yang mulai menimbulkan asap dan api.
Tuntutan demonstran agar pihak militer  mengakhiri kebiasaan melakukan pengambil alihan kekuasaan dari pihak sipil  disuarakan lantang oleh para  demonstran yang jumlahnya mencapai 10.000 orang ini.
Tuntutan ini sekaligus mengimplikasikan diadakannya pemilu yang jujur dan adil untuk mengakhiri konflik politik dan segregasi sosial yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun terakhir ini.
Kemarahan rakyat Thailand ini dipicu oleh hasil pemilu bulan Maret 2019 lalu yang memberikan kekuasaan pada Jenderal yang kini menjadi Perdana Menteri Thailand yang bernama Prayut Chan-o-cha selama 4 tahun.
Harapan rakyat Thailand bahwa pengambil aliahan kekuasaan oleh militer hanya untuk sementara saja ternyata sirna akibat hasil pemilu ini yang menguatkan cengkeraman militer  di pemerintahan Thailand.
Hal yang paling istimewa dalam  demontrasi ini adalah adalah tuntukan melakukan reformasi di monarki Thailand.
Demontrasi dan tuntukan serta gugatan terhadap monarki ini tidak pernah terjadi sebelumnya karena undang undang monarki melarang rakyat  Thailand menyudutkan ataupun menghina raja, ratu dengan ancaman penjara 15 tahun.
