Efek Bola Salju Gerakan Pro Demokrasi Hongkong

Tidak ada yang memprediksi sebelumnya bahwa gerakan pro demokrasi di Hongkong akan membesar dan berlangsung sedemikian lamanya.  Minggu ini Gerakan ini sudah memasuki minggu ke tujuh dan belum menunjukkan tanda tanda mereda, bahkan terdapat indikasi akan semakin meluas dan melebar.

Hal ini terbukti adanya seruan mogok masal yang akan dilaksanakan hari ini dengan melibatkan paling tidak 14.000 orang yang bergerak dalam 20 sektor untuk memberikan tekanan pada pemerintah Hongkong yang berkuasa saat ini yang dinilai sebagai pimpinan yang pro Beijing.

Akar Permasalahan

Akar permasalahan yang membuat Hongkong bergejolak dimulai ketika pemerintah Inggris secara resmi menyerahkan kembali wilayah Hongkong kepada Tiongkok Daratan.

Penyerahan ini tidak hanya terkait masalah wilayah saja, namun pada kebebasan dan hak warga seperti kebebasan mengeluarkan pendapat dan kekebasan sistem hukum yang tentunya sangat berbeda dengan sistem yang berlaku di Tiongkok daratan.

Warga Hongkong saat ini sedikit demi sedikit merasakan hilangnya hak dasar mereka seperti ketika mereka masih di bawah pemerintahan Inggris. 

Berbagai insiden yang menjadi pemicu gerakan pro demokrasi  ini misalnya diciduknya penjual buku yang isinya berseberangan dengan kebijakan Beijing, tidak disetujuinya politisi yang berseberangan menjadi pemimpin  dan juga pemenjaraan pimpinan gerakan pro demokrasi.

Belum lagi masalah ketimpangan antara bahasa dan budaya yang dirasakan mulai diintegrasikan dengan Tiongkok daratan. Keresahan masyarakat Hongkong ini memang ibarat api dalam sekam yang semakin membara. 

Puncak keresahan masyarakat ini meletup ketika pimpinan ekssekutif Hingkong Carrie Lam membuat rancangan undang undang yang memungkinnya para anti pemerintah Tiongkok daratan yang bermukim di Hongkong  di ekstradisi dan diadili di Tiongkok daratan.

Masyarakat Hongkong tampaknya bersatu menetang rancangan  undang undang ini karena dianggap membahayakan kebebasan berpendapat yang selama ini mereka nikmati.

Photo: NewsX.tv

Setelah protes massal berlangsung berminggu minggu, rancangan  undang undang ini memang telah  ditangguhkan oleh  Carrie Lam namun penangguhan ini justru tidak serta merta meredakan aksi pro demoktrasi ini.

Gerakan pro demokrasi yang semakin meluas dan sudah mulai melumpuhkan sebagian dari sendi kehidupan masyarakat ini memang membuat pemerintah Beijing menjadi gerah dan menuduh gerakan pro demokrasi Hongkong ini sebagai gerakan pemberontak dan sekaligus menawarkan kepada pemerintah Hongkong pasukan penertib keamanan. Namun sampai saat ini tampaknya tawaran pemerintah Beijing ini belum disetujui pimpinan eksekuif Hongkong.

Tuntutan Gerakan pro demokrasi Hongkong ini saat ini bergeser pada tuntutan pengunduran diri Carrie Lam dan pemulihan hak hak demokrasi rakyat Hongkong.

Hal ini menandakan bahwa penundaan pengajuan rancangan undang undang ekstradisi ini tidak cukup, namun pembatalan rancangan  undang undang inilah yang menjadi tuntutan gerakan pro demokrasi Hongkong.

Disamping itu sudah adanya pimpinan pro demokrasi yang ditangkap dan korban luka luka dari pihak pro demokrasi ini membuat gerakan pro demokrasi ini menuntut penyedikan terhadap pihak kepolisian yang mengambil jalan kekerasan untuk meredakan gerakan pro demokrasi ini dan juga memilih pimpinan bebas dari pengaruh pemeritahan Tiongkok daratan.

Kemana Arahnya?

Gerakan demonstrasi pro demokrasi yang sudah memasuki minggu ke tujuh ini ibarat bola salju yang semakin membesar. Gerakan  ini bahkan sudah sampai pada tahap memblokir kereta komuter yang tentunya membuat komuter ini lumpuh sebagian. 

Disamping itu akan diperkirakan  melumpuhkan  sekitar 100 penerbangan  karena keikutsertaan pada petugas penerbangan yang akan bergabung dalam aksi mogok masal ini. Gerakan mogok masal hari ini diperkirakan juga akan melibatkan petugas sosial, pegawai pelayan masyarakat, pramugari dan  sopir bus.

Pemerintah Hongkong saat ini menganggap bahwa gerakan mogok masal ini sudah membahayakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dan diprediksi akan berakhir dengan situasi yang lebih membahayakan Hongkong.

Gerakan ini menurut pemimpin Hongkong sudah tidak lagi murni  pada tuntutan kebebasan berpendapat namun sudah diluar akal pikiran sehat yang justru membahayakan Hongkong. Hongkong yang kini memiliki status semi otonomi dari pemerintah Tiongkok daratan ini berada dalam situasi yang tidak menentu.

Pembiaran gerakan prodemokrasi ini tentunya akan berakibat semakin meluasnya gerakan ini yang tentunya dianggap sebai hal yang membahayakan tidak saja oleh pemerintah Hongkong tapi juga oleh pemerintah Tiongkok daratan.

Jika pada suatu saat dimana situasi sudah tidak terkendali lagi, tentunya  pasukan keamanan Tiongkok ke Hongkong  dan tentu saja akan membuat situasi semakin rumit.

Dunia internasional tentunya akan mengecam hal ini karena dianggap sebagai gerakan penindasan kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Di lain sisi bagi Tiongkok gerakan anti pemerintah pusat tentu saja akan dianggap sebagai hal yang tidak saja mengganggu reputasi pemerintah Tiongkok daratan, namun juga dianggap sebagai gerakan yang mengganggu stabilitas pemerintahan Toongkok secara keseluruhan.

Pemerintah Tiongkok memang dalam catatan sejarah tidak segan segan berseberangan dengan dunia internasional ketika menghadapi situasi seperti ini.  

Sebut saja kebijakan Tiongkok terhadap Tibet dan suku Uighur serta peristiwa yang pernah terjadi di jantung Tiongkok yaitu protes yang dikenal dengan peristiwa 1989 Tiananmen Square  yang terjadi pada tahun 1989 yang sampai saat ini masih menjadi kecaman dunia.

Hal terburuk dari gerakan pro demokrasi Hongkong ini adalah turunnya pasukan keamanan Tiongkok daratan untuk memulihkan situasi keamanan di Hongkong.

Jika ini terjadi, maka diperkirakan akan ada jatuhnya korban dan gerkan penangkapan para penggerak maupun pelaku gerakan pro demokrasi ini  dan akan mengulang kembali  sejarah kelam Tiongkok dalam hal demokrasi dan hak azasi manusia.