Antiklimaks Referendum Kurdi dan Catalonia

Media massa dalam dua bulan terakhir ini ramai dihiasi dengan berita pelaksanaan  dua referendum yang unik dan menarik perhatian dunia, yaitu referendum di wilayah Kurdi di Irak dan  di wilayah Catalonia di Spanyol.

Kedua referendum memiliki akar sejarah perjuangan yang sangat panjang dan hampir sama. Referandum di wilayah Kurdi memang terkait etnis dan ketidakadilan ekonomi dan juga hak kemanusiaannya. Terlebih di wilayah ini di jaman Saddam Husein, suku Kurdi banyak menjadi korban kediktatoran.

Demikian juga dengan wilayah Calatonia yang memiliki etnis tersendiri Catalan yang telah berjuang ratusan tahun dalam menentukan nasib dan identitas dirinya  (baca selengkapnya di sini)

Kedua referendum memiliki pemicu dan gerakan penggalangan massa yang hampir sama yang lebih menekankan pada sentimen etnis dibandingkan dengan kondisi geopolitik regional.  Dari sentimen etnis ini muncul gerakan massa yang makin membesar dan mengerucut untuk memerdekakan diri.

Gerakan massa atas dasar sentimen etnis ini diinisiasi dan difasilitasi pimpinan  dengan memobilisasi gerakan moral masa untuk menentukan nasib sendiri berpisah dari negara induknya.

Apa yang telah dilakukan oleh kedua pimpinan dalam menggerakkan moral dan sentimen etnis ini dinilai cukup berhasil jika ditinjau dari hasil referendum yang akhirnya dapat terlaksana walaupun jauh hari sebelumnya sudah diperingatkan dan ditentang oleh masing masing pemerintah pusat karena bertentangan dengan hukum dan undang undang yang berlalu.

Catalonia dan Kurdi menganggap bahwa otonomi khusus yang dimilikinya saat ini kurang memuaskan sehingga ingin muncul sebagai negara merdeka yang terpisah dari pemerintah saat ini. Walaupun telah mendapatkan status otonomi para petinggi dan juga sebagian dari rakyat di kedua wilah ini masih menganggap adanya ketidakadilan terjadi terutama dalam hal  pembagian kue ekonomi.

Setelah referendum akhirnya dilaksanakan, Catalonia dan Kurdi hanya menikmati euporia kepuasan dan kemerdekaan sesaat saja yaitu ketika diumumkan hasil referandumnya.  Namun setelah itu pemerintah pusat yang sebelumnya sudah memberikan ultimatum bahwa referandum melanggar hukum dan undang undang langsung mengambil tindakan keras yang sesuai dengan hukum dan undang undang yang berlaku.

Seusai pelaksanaan referandum, pemerintah Irak tidak lagi memberikan toleransi dengan cara langsung mengirim  pasukan untuk menguasai objek vital di wilayah Kurdi dan juga ladang minyaknya yang memaksa pejuang Kurdi untuk menepi menghindari konflik massal.

Kondisi di Catalonia sedikit berbeda yaitu masih diberikannya toleransi waktu oleh pemerintah Spanyol untuk membatalkan deklarasi kemerdekaannya.  Namun pada kenyataannya pimpinan dan rakyat Catalonia bersikeras mendeklarasikanya, sehingga memaksa pemerintah pusat Spanyol mengambil tindakan tegas untuk menjaga keutuhan negaranya.

Langkah yang diambil oleh pemerintah Spanyol memang sepenuhnya berlandaskan undang undang dan hukum yang berlaku.  Akhirnya status otonominya dicabut dan pimpinannya dilucuti jabatannya.