Penambangan Pasir Laut, Antara Senyum Singapura dan Derita Kamboja

Pada tahun 2009 sebanyak 1500 nelayan melakukan protes akibat dampak penambangan pasir ini.

Akibat gencarnya protes dari kalangan pencinta lingkungan dan nelayan kecil ini, pada tahun 2009 pemerintah Kamboja menyatakan larangan penambangan pasir ini untuk di ekspor ke Singapura.  Namun pada kenyataannya penambangan pasir diwilayah Koh Kong terus berlangsung dan tidak pernah tersentuh sampai saat ini.

Tingginya kepentingan ekonomi menimbulkan konflik antara pemerintah dan para aktivis lingkungan.

Nelayan, penduduk desa dan aktivis lingkungan melakukan protes dalam bentuk upacara adat agar pulaunya tidak tenggelam akibat penambangan pasir. Sumber: San Mala/Mother Nature

Pemerintah Kamboja menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi lingkungan dari kerusakan akibat penambangan pasir ini dan juga menyatakan tidak ada penambangan pasir illegal.

Namun data di lapangan menunjukkan bahwa pasir pasir itu ditambang secara illegal oleh perusahaan swasta yang mendapatkan perlindungan dari oknum di pemerintahan. Selanjutnya hasil penambangan ini dengan menggunakan kapal kecil dikumpulkan ke kapal penampung yang ukurannya besar untuk selanjutnya diekspor ke Singapura.

Penambangan pasir pantai di wilayah Koh Kong ini merusak lingkungan. Sumber: www.asienreisender.de

Dalam jangka pendek memang bisnis penambangan pasir ini sangat menggiurkan karena mendatangkan untung yang sangat besar. Namun dalam jangka panjang kerusakan lingkungan yang tidak pernah terpikirkan akan mendatangkan kerugian yang tidak ternilai.

Belajar dari kasus kerusakan lingkungan terutama di wilayah pantai Kamboja ini, Indonesia seharusnya mengambil langkah tegas untuk menghentikan total ekspor pasir lautnya ke Singapura untuk kepentingan jangka panjang yang lebih besar.

Sumber: satu, dua, tiga, empat, lima