Di wilayah utara Australia ada satu partai independen yang dinamakan partai Bob Ketter yang memperjuangkan aspirasi para peternak. Bob Ketter yang saat ini menjadi senator sangat aktif memperjuangakan nasib peternak Australia. Partai yang semakin berkembang ini mendapat dukungan sangat kuat dari para peternak. Jika pemerintah Australia tidak dapat dengan segera menyelesaikan permasalahan ekspor sapinya ke Indonesia bukan tidak mungkin terjadi pengalihan suara besar besaran ke partai yang memperjuangkan nasib peternak ini.
Terkait berita kedua, Menteri perdagangan menyatakan adanya indikasi bahwa mogok jualan daging ini ada yang membekenginya. Adanya kartel dalam dunia importasi sapi dan daging memang tidak dapat dipungkiri. Tebongkarnya kasus permainan quota impor sapi oleh okum dari partai tertentu beberapa waktu lalu membuktikan hal ini.
Permainan para oknum selama inilah yang membuat harga sapi dapat dikontrol oleh sekolompok orang untuk kepentingan pribadi dan golongan. Bagaimana suplai daging dari pulau Bali dan Lombok serta Sulawesi Selatan dikontrol pasokannya ke wilayah “basah” Jabobetabek untuk mengendalikan harga. Baukti yang cukup kuat terjadinya “kontrol” ini adalah keluhan para peternak sapi di Bali akan kesulitan menjual sapinya padahal di wilayah Jabodetabek sedang tinggi-tinggi harganya.
Ketergantungan akan pasokan sapi impor dari Australia telah membuat banyak pihak terlena, sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalam dunia peternakan sapi ini enggan untuk keluar dari kotak pemikiran tradisionalnya. Bukti yang cukup kuat adalah adanya larangan yang tercantum dalam peraturan dan undang undang untuk mengimpor sapi dari negara yang tidak terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Pelarangan inilah yang sering digunakan oleh pihak tertentu untuk menjustifikasi bahwa kita harus mengimpor sapi dari Australia yang tercatat sebagai negara bebas penyakit mulut dan kuku.
Pasokan sapi dari negara lain seperti India dan negara-negara Amerika Latin tidak dipertimbangkan karena adanya larangan yang tercantum dalam peraturan dan undang undang ini. Para ahli peternakan sudah pasti tau dan mengerti bahwa jika ada negara yang walaupun belum dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku seperti India misalnya, tidak berarti bahwa seluruh sapi di negara tersebut terpapar penyakit mulut dan kuku. Pasti di beberapa wilayah di negara ini yang bebas dari penyakit mulut dan kuku. Dengan sistem pengawasan bersama maka sapi-sapi yang berasal dari wilayah inilah yang dapat kita impor.
Syarat utama terjadinya impor dari negara lain untuk mengurangi ketergantungan impor sapi dari Australia adalah merevisi isi larangan yang tercantum dalam peraturan dan undang-undang yang sekarang masih diberlakukan. Dengan kemajuan teknologi seperti misalnya karantina terbatas dan pengembangan dan penerapan sistem biosekuriti yang baik tentunya kita tidak harus melarang secara total impor sapi dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku.
Pemasalahan sapi ini memang komplek namun apabila ada keinginan kuat benang kusut ini dapat diurai untuk dicarikan jalan pemecahannya.
Salah satu hal yang harus segera dilakukan adalah penyederhanaan tata niaga sapi dan daging. Pengangkutan sapi dari pulau Bali dan Lombok lewat darat melewati paling tidak 20 titik pungutan restribusi baik yang legal maupun yang illegal. Jika pemerintah serius maka pembelian kapal pengangkut ternak dan produk pertanian lainnya dapat diakukan untuk memotong rantai yang panjang ini.
