PM Australia Tony Abbott sedang menghadapi tekanan dalam kasus "uang haram" pengungsi. Photo: AAP/David Moir
Setelah pemberitaan tentang hukuman mati Bali Duo mereda bahkan benhenti sama sekali, dalam 2 hari ini media Australia kembali dihiasi oleh panasnya pemberitaan Australia-Indonesia. Namun bola panas itu sekarang justru berada di tangan Australia.
Ya …bola panas itu menyangkut "pengakuan" awak kapal dan pengungsi yang mencoba memasuki wilayah Australia. Menurut pihak kepolisian Indonesia para awak kapal diberi uang “haram” oleh Australia (tidak disebutkan pihak yang memberikannya) untuk mengarahkan kapalnya kembali ke Indonesia. Berita ini diperkuat dengan pernyataan pihak penanggulangan pengungsi PBB UNHCR yang mendapatkan informasi dari para pengungsi yang diangkut di kapal tersebut bahwa pengungsi tersebut juga “diberi” uang antara $5000 an untuk kembali ke Indonesia.
Menurut pemberitaan radio ABC pagi tadi, bahwa pihak UNHCR sedang mendalami kasus ini dengan mewawancarai 55 pengungsi tersebut. Diberitakan bahwa kapal tersebut ketika masuk ke perairan Australia sempat ditahan selama dua hari dan selanjutnya diberikan dua kapal berwarna biru untuk kembali ke Indonesia setelah para awak kapal dan pengungsi diberi “uang haram”. Sementara itu Semuel Messak, kepala desa Landu membenarkan bahwa ada dua perahu yang mendarat di pantai di desanya.
Pihak Internasional menilai bahwa jika hasil investigasi membenarkan hal ini maka cara yang ditempuh ini melanggar hukum internasional, dimana pihak yang bertanggung jawab melakukan penyelundupan manusia harusnya ditangkap dan diproses secara hukum, bukan sebaliknya diberi uang.
Sementara itu menteri luar negeri Indonesia telah memanggil duta besar Australia untuk Indonesai yang baru saja kembali ke Indonesia setelah kembali beberapa waktu ke Australia sebagai ekspresi sikap ketidaksetujuan Australia terkait hukuman pelaksaan hukuman mati Bali Dua, untuk meminta kejelasan tentang hal ini.
Di awal merebaknya berita tentang pemberian “uang haram” ini baik menteri luar negeri maupun menteri imigrasi Australia keduanya menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan Australia tidak melakukan hal seperti itu. Namun setelah berita ini merebak terutama dari hasil investigasi pihak penanganan pengungsi dunia, pernyataan kedua petinggi Australia ini justru menjadi bumerang.
Sementara itu Perdanan Menteri Australia ketika ditanya kebenaran pemberian “uang haram” ini tidak membantah atau mengiyakan. Tony Abbott hanya menyatakan bahwa dia sangat bangga akan keberhasilan Australia untuk menyetop pengungsi kapal yang datang ke Australia yang dilakukan dengan “segara cara yang kreatif”.
Hari ini di halaman depan surat kabar nasional The Australian, Menteri Luar Negeri justru tidak memberikan komentar terhadap sanggahan yang di berikan, namun justru "menyalahkan" Indonesia tidak dapat menjada perbatasannya, sehingga ada pengungsi yang masuk ke wilayah Australia. Dengan komentarnya seperti ini ini banyak pengamat justru menilai bahwa penyatan terbaru Menteri Luar Negeri Australia ini akan memicu kembali ketegangan politik Indonesia-Australia yang sudah mulai reda sejak pelaksanaan hukuman mati Bali Duo.
Sontak saja pernyataan kedua menteri yang "membantah" kebenaran berita ini dan tidak adanya jawaban tegas dari PM Australia menambah panasnya pemberitaan ini. Bola panas itu memang kini berada di pihak Australia, karena berita tentang pemberian “uang haram” ini diungkap pertama kalinya oleh pihak kepolisian Indonesia. Salah satu media terkemuka Australia menulis artikel dengan judul "bandul berita itu kini ada di Indonesia"
Jika hal ini benar terjadi maka banyak pihak di Australia menyatakan bahwa hal ini telah melanggar 2 hal yaitu hukum Australia yang menyatakan bahwa uang pajak tidak boleh digunakan untuk membayar kriminal. Kedua adalah hukum internasional, dimana para pelaku penyelundup manusia harus diproses secara hukum bukan malah sebaliknya diberi “uang haram”.
Dengan semakin gencarnya pemberitaan ini tentu saja pemerintah Australia kembali duduk di “kursi panas”. Kalau beberapa waktu lalu dalam kasus hukuman mati Bali Duo pemerintah Australia di dalam negerinya seolah berada di atas angin karena mendapat “dukungan” dari media dan masyarakat Australia, kini kedua dukungan itu justru menyerang balik bantahan dan tidak adanya jawaban pasti dari pemerintah Australia tentang pemberian “uang haram” ini. Banyak pihak menuntut kejujuran dan transparansi pemerintah terkait kasus ini.
Pertanyaannya selanjutnya yang muncul adalah jika hal ini benar terjadi, sudah berapa lama praktek pemberian “uang haram” ini dilakukan? Dan sudah diberikan keberapa banyak awak kapal dan pengungsi?
Pemberitaan tentang pemberian “uang haram” ini jika tidak ditangani dengan baik pleh pemerintah Australia diperkirakan akan terus berkembang membesar dan menjadi bola liar yang dapat mengerogoti kewibawaan pemerintah. Pihak oposisi saat ini sudah mulai melakukan “serangan” terhadap kasus pemberian :uang haram” ini dan tentunya jika bola panas ini bergulir liar maka pemerintah saat ini akan manjadi sararan tembak yang sangat empuk bagi oposisi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H