Menjaga Integritas Pemilihan Kepala Daerah, Tantangan dan Solusi untuk Pilkada yang Bermartabat

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Indonesia akan dilakukan secara serentak di setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup yaitu, Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatijua Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024. KPU menetapkan hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara di seluruh wilayah Indonesia untuk memilih gubernur di 37 provinsi, bupati di 415 kabupaten, dan wali kota di 93 kota secara bersamaan.

Akan tetapi poin yang ingin penulis tekankan pada tilisan kali ini adalah, bagaimana Pilkada ini berjalan sesuai dengan esensinya sendiri. Pilkada ini harus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya di selenggarakan, karena berkaca pada masa lalu, setiap momentum Pilkada, banyak sekali terjadi kecurangan. 

Mengutip dari KOMPAS.com, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan bahwa, hampir 100 persen Pilkada di Indonesia bermasalah. Namun, hasil pilkada tidak serta merta dapat dibatalkan meskipun terbukti di persidangan telah terjadi pelanggaran. 

"Seluruh sengketa yang berperkara di MK itu terbukti, tapi tak semua yang terbukti melanggar itu dapat membatalkan hasil Pemilukada karena ada beberapa pertimbangan diantaranya signifikan hasil suara yang diperkarakan atau ditemukan tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif," kata Mahfud.

Untuk itu, tidak menutup kemungkinan situasi dan kondisi seperti di atas akan terjadi lagi, jika tidak ada antisipasi dan tindak yang kita lakukan. Penulis yakin dan percaya bahwa pembaca tidak akan rela melihat Pilkada di lakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Pilkada itu sendiri. Jadi untuk mengatasi dan memutus rantai masalah di atas, ada beberapa langkah-langkah yang penulis tawarkan untuk dapat dilakukan, yaitu:

Pertama, Penegakan Hukum yang Tegas. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada. Ini termasuk investigasi yang mendalam terhadap indikasi pelanggaran seperti money politics, intimidasi, atau kecurangan lainnya.

Kedua, Penguatan Pengawasan. Memperkuat peran lembaga pengawas seperti Bawaslu untuk mengawasi proses Pilkada secara ketat dan independen. Hal ini penting untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya pelanggaran. Ketiga, Edukasi Pemilih. Meningkatkan literasi politik dan pendidikan pemilih sehingga masyarakat lebih cerdas dalam memilih calon dan lebih peka terhadap indikasi pelanggaran.

Keempat, Transparansi dan Akuntabilitas. Mendorong transparansi dalam seluruh tahapan Pilkada, termasuk penghitungan suara dan pelaporan hasil. Ini penting untuk mengurangi kecurigaan akan adanya manipulasi. Kelima, Reformasi Hukum Pemilu. Evaluasi dan reformasi sistem hukum terkait Pilkada untuk memperjelas mekanisme penanganan sengketa dan perlindungan terhadap keputusan yang sah.

Keenam, Partisipasi Aktif Masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proses Pilkada melalui pengaduan dan laporan terhadap indikasi pelanggaran. Ketujuh, Keterlibatan Pihak Terkait. Mengajak seluruh pihak terkait, termasuk partai politik, calon, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga integritas dan keadilan dalam Pilkada.

Penting diingat bahwa, untuk mengatasi masalah ini, sangat memerlukan kerja sama dari berbagai pihak serta komitmen untuk mengembalikan tujuan dasar dari Pilkada itu sendiri. Jadi kita semua harus tetap konsisten dan tetap solid dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi, karena ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita tetap jaga dan kawal, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.