Pindah Ibu Kota atau Menata Ekonomi? Sebuah Dilema Negara Berkembang

Pemerintah Indonesia kini sedang mempersiapkan komponen pendukung perpindahan ibukota. Dalam sebuah proyek yang digadang oleh pemeritah, tentu ada pihak yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Ada berbagai spekulasi dari para ahli tentang kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibukota negara. 

Beberapa pihak yang berseberangan dengan pendapat pemerintah mengatakan bahwa dampak ekonomi yang timbul dari perpindahan ibukota dinilai terlalu kecil bahkan bisa berdampak buruk bagi ekosistem perekonomian Indonesia.

Sebuah Lembaga survey di Jakarta, yakni Institut For Development of Economic and Finance (INDEF) mengatakan bahwa diantara dua wilayah yang digadang gadang sebagai ibukota baru yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, prediksi pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) riil nasional terkecil justru terdapat di Kalimantan Timur. Selain itu, pertumbuhan PDRB nya hanya meningkat sebesar 0,24% dan PDRB di provinsi sekitarnya justru menurun, kecuali provinsi Kalimantan Selatan yang meningkat sebesar 0,01% dan Kalimantan Utara sebesar 0,02%.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Institut For Development of Economic and Finance (INDEF) maka ada empat saran yang diberikan kepada pemerintah soal pemindahan ibukota. Pertama, peninjauan ulang rencana pemindahan ibukota negara ke wilayah Kalimantan Timur. Saran ini berdasarkan dampak tidak adanya dampak terhadap indikator pertumbuhan ekonomi makro pembentuknya.

Kedua, pemindahan ibukota sebaiknya dilakukan dalam kondisi perekonomian negara yang sedang mapan dan stabil. Kondisi tersebut yaitu ketika produktivitas industry atau sector tradable goods berbasis sumber daya sedang tumbuh baik dan secara signifikan. Ketiga, pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi nasional yang saat ini menghadapi tantangan berat karena kondisi ekonomi global yang tidak dapat diprediksi. Dan yang terakhir yaitu pemindahan ibukota harus memiliki kajian dan perencanaan yang matang agar eksekusinya berjalan efektif dan efisien, dan tidak mengganggu siklus bisnis perekonomian.

Dari pihak yang mendukung perpindahan ibukota menyampaikan salah satu dampak positif yang bisa didapatkan dari perpindahan ibukota ialah lebih meratanya arus perdagangan di Indonesia. 

Selama ini arus perdagangan yang ada di Indonesia hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Berdasarkan paparan materi kementrian perencanaan pembangunan nasional atau bappenas lebih dari lima puluh persen wilayah di Indonesia akan merasakan perkembangan arus perdagangan sebab perpindahan ibukota negara. 

Perdagangan akan tumbuh di Kawasan ibukota baru dan wilayah sekitarnya. Selain itu, perdagangan antar pulau di Indonesia. Sekalipun perpindahan ibukota diprediksi menimbulkan tekanan dari sisi permintaan, dampak terhadap inflasi nasional akan minimal. 

Tambahan inflasi nasional yang mingkin terjadi karena pemindahan ibukota hanya berada di kisaran 0,02% basis poin. Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bappenas tersebut, tentu bisa meningkatkan ekosistem perdagangan di Indonesia.

Dengan adanya isu perpindahan ibukota ke wilayah Kalimantan Timur, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43 persen pada triwulan II 2019. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,05 persen. 

Pertumbuhan ekonomi ini bersumber dari kinerja lapangan usaha terutama dari pertambangan dan industry pengolahan, keduanya tumbuh lebih tinggi daripada triwulan pertama tahun 2019. Sedangkan dari permintaan, batu bara mengalami peningkatan permintaan yang tinggi dari Cina.