Saya tidak tahu persis sejak kapan Pemerintah Indonesia membatasi media Asing melakukan peliputan di Papua. Dari berbagai pernyataan dan seruan aktivis HAM, kita bisa tahu bahwa pembatasan itu masih berlaku.
Informasi terkini dari Newsline ABC yang mewawancara Menlu RI Marty Natalegawa mengatakan, Kemenlu RI mendukung jurnalis diberi akses lebih besar ke Papua dan Papua Barat. Kepada media Astralia itu, Marty mengatakan situasi keamanan di kedua provinsi itu adalah 'satu-satunya keprihatinan' di Indonesia.
"Keprihatinan kami adalah isu keamanan," katanya, "Ada unsur-unsur di Papua yang ingin mendapat perhatian internasional dengan menyerang kalangan internasional termasuk jurnalis," jelas Marty. (sumber)
Pertimbangan Keamanan
Alasan lebih konkrit pernah dijelaskan Marty dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI Maret 2013 lalu. Dalam kesempatan itu Marty menjelaskan ada beberapa aspek yang dijadikan pertimbangan pemerintah. Faktor keamanan menjadi hal utama bagi pemerintah Indonesia memberikan izin bagi warga asing berkunjung ke Papua. Dia mencontohkan, terkait kasus tewasnya delapan anggota TNI akibat diberondong peluru penembak, izin permohonan berkunjung warganegara asing tak dapat diterbitkan.
“Kala kondisi Papua tak kondusif, pemerintah menilai riskan memberikan izin berkunjung warga asing ke daerah tersebut.” (sumber)
Hemat saya, penjelasan Menlu RI itu tentu sangat logis. Karena di semua negara di dunia berlaku prinsip ini: negara bertanggung jawab atas keselamatan warga asing yang berkunjung secara resmi ke negaranya, apapun profesi mereka.
Contoh paling dekat baru saja terjadi di Malaysia. Pada Maret lalu, Pemerintah negara itu melarang wartawan Filipina memasuki wilayah Sabah yang ingin melaporkan perkembangan sengketa berdarah di Lahad Datu, Sabah. Larangan itu diumumkan Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi untuk mencegah kekeliruan informasi situasi.
Dalam siaran stasiun radio berbasis di Sabah, Ahmad mengatakan, Putrajaya tidak ingin wartawan Filipina memutarbalikkan cerita yang hanya bisa membuat tegang hubungan antara Putrajaya dengan Manila. (sumber)
Kembali soal Papua, apakah benar Pemerintah sengaja membatasi kedatangan warga Asing ke Papua untuk menutup-tutupi persoalan HAM di Papua di wilayah itu?
Menurut Marty, tudingan seperti itu hanyalah asumsi. "Asumsinya selalu yang terburuk, karena mereka tidak diberi akses, atau tidak sebesar yang mereka inginkan. Asumsinya adalah bahwa keadaannya benar-benar buruk padahal tidak demikian," kata Marty sebagaimana dikutip Newsline ABC.
Hemat saya, Pemerintah akan kesulitan sendiri jika ingin menutup-nutupi kondisi HAM yang sebenarnya. Karena, di Papua ada banyak pekerja HAM yang setiap saat memberikan informasi ke mana saja. Juga ada begitu banyak media lokal online yang setiap hari meng-up date situasi Papua terkini. Siapapun dapat mengakses media-media itu, tinggal mereka mau mempercayainya atau tidak.
Bukti keseriusan Pemerintah mengelola Papua antara lain dengan mengundang delegasi dari negara-negara rumpun Melanesia untuk berkunjung ke Papua. Itu penting dilakukanagar tak ada kecurigaan dari warga negara asing pada pemerintah Indonesia terkait kondisi Papua.
