“ Tapi yang bapak akan upload itu cuma suara, karena kita recording gak pake CCTV. Kita kan gak punya perangkat seperti Pak Ahok punya. Pak Ahok kan punya aux center, punya macam-macam. Kita gak punya apa-apa, tapi kita recording (suara) kok ”.
Itulah sepenggal kalimat yg disampaikan M Sanusi , anggota DPRD DKI Jakarta, dalam salah satu debat Pro Kontra Polemik APBD 2015 DKI di salah satu station TV.
Adik M Taufiq (Wakil Ketua DPRD DKI) , yg juga Ketua Komisi E ini pun melanjutkan, “ Recordingnya yang manual , yg kaset (pita cassette) bukan yg CD loh “
Kedua kalimat ini disampaikan saat menjawab permintaan salah seorang pembicara dari relawan Bara JP. Relawan ini mengharapkan TRANSPARANSI dalam rapat anggaran yg membahas RAPBD 2015. Sang relawan ingin membantu anggota legislatif untuk mengupload ke Youtube. Tentu rekaman yg diharapkan oleh sang relawan, dalam bentuk video (+audio). Rekaman yg bisa ditonton oleh publik via Youtube. Seperti yg telah dilakukan oleh Gubernur Ahok, Wagub Djarot & jajaran pemprov DKI.
[caption id="attachment_353159" align="aligncenter" width="534" caption="Suasana Acara Talkshow Pro-Kontra JakTV ( sumber kanal BecakNews Youtube )"][/caption]
Pernyataan M Sanusi ini membingungkan dan menjadi pertanyaan :
1.Apakah benar seperti klaimnya bahwa DPRD DKI mendukung TRANSPARANSI ?
2.Kenapa perangkat pendukung untuk sebuah TRANSPARANSI tidak diusulkan dalam pembahasan anggaran pada RAPBD tahun-tahun sebelumnya ?
Kagak perlu CCTV ! . Wong hanya perlu beberapa perangkat pendukung sederhana kok ( kamera video, tripot dll ). Harganya pun hanya puluhan juta.
Kameramennya suruh aja staf-staf di Sekretariat Dewan untuk handle.
3.Recording kok masih pake manual yg kaset ?
Hah kaset ??,, Miris ! Hari gini masih ada yg pake kaset ?
Rasanya udah hampir 10 tahun, saya gak pernah menggunakan kaset lagi.
Kok di ruangan rapat DPRD ibukota negara Republik Indonesia itu masih pake kaset ?
Ini yang membuat saya merasa sedih ! :)
Pemakaian kaset ini seakan merefleksikan bahwa sikap mental & paradigma para anggota DPRD yg terhormat itu, udah ketinggalan jaman alias jadul. Jadi memang tepatlah Revolusi Mental ala Presiden Jokowi itu.
TRANSPARANSI mutlak dilakukan oleh pihak legislatif jika ingin menunjukkan NIAT BAIK untuk tidak korupsi. Niat baik untuk membangun Jakarta, untuk mengakhiri polemik APBD 2015. Transparansi via open data di website, video rapat di Youtube, medsos dll.
Hak Angket yg telah bergulir & disahkan DPRD DKI itu, akan berarti, HANYA JIKA pihak legislatif mau TRANSPARAN dan punya NIAT BAIK.
Kalau tidak, maka proses Hak Angket hanya akan dianggap sebagai pengalihan issue atas beberapa issue nasional saat ini, arogansi legislatif atau mungkin pelampiasan kekesalan karena sikap ala koboy sang Gubernur yang mulai menutup rapat lubang-lubang bocoran dana haram.
Salam Pencerahan & Salam Politik Akal Sehat.
Ref.
Tayangan Prokontra : www.youtube.com/watch?v=k1jAJcCnlDw.
Kanal Pemprov DKI : www.youtube.com/user/PemprovDKI/videos
