Pendidikan Indonesia per Januari 2020

Hal seperti inilah yang menjadi permasalahan utama, bahkan ketika demo dilakukan oleh guru honorer didepan istana tidak mendapat respon yang baik dari Presiden Joko Widodo. Secara logika guru honorer yang bertugas mencerdaskan anak orang lain, tapi tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang lebih layak. Kesejahteraan guru tidak hanya menimpa guru honorer, guru tetap juga sering mengalami melalui tersendatnya pencairan tunjangan profesi guru.

Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018, terjadi kasus penyanderaan 18 guru di Papua oleh kelompok separatis ketika mengajar di pedalaman Papua. Ke-18 guru disandera, dilecehkan,dan diperas. Padahal, masih berasal dari provinsi yang sama. Warga yang ingin membantunya juga mendapat ancaman dari kelompok separatis. 

Setelah sepekan, barulah TNI-Polri berhasil menyelamatkan semua guru tersebut. Dalam kasus ini bisa dipelajari solusi yang diberikan pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, memberikan pendidikan ke warga pedalaman sebagai pelaksanaan dari Undang-undang. 

Tapi, di sisi lain, pemerintah tidak meberikan rasa aman kepada guru. Pemerataan pendidikan tidak hanya dilakukan melalu guru saja, pemerintah juga berupaya dalam peningkatan kualitas sekolah serta pengurangan kesenjangan sekolah. Ada banyak sekali dana yang digelontorkan pemerintah melalui Dana BOS,PIP, dan BSM dalam menyejahterakan warga yang kurang mampu. 

Selain itu, terdapat Dana Alokasi Khusus dan sekolah diizinkan melakukan pungutan pendidikan (SPP) dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Eksekusi selanjutnya adalah sistem Zonasi dengan harapan mengurangi kemacetan dan menghilangkan labelling di sekolah. Akan tetapi, masih banyak sekolah yang masih kurang baik, khususnya di daerah pedesaan ataupun pedalaman.

Pemerintah dalam pemberian dana cenderung pada keadilan distributif sehingga kesenjangan pada tiap sekolah sangat sulit diatasi. Akhirnya kebijakan sistem zonasi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2017 menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Pro dan kontra dalam suatu kebijakan memanglah suatu hal yang lumrah karena pada dasarnya suatu keputusan juga berasal dari perdebatan.

Muhadjir Effendy yang menjabat Menteri Pendidikan dan Budaya pada saat itu juga ingin melakukan rotasi guru. Zonasi dan Rotasi Guru akan menjadikan wajah pendidikan Indonesia berubah total dan menjadikan pendidikan Indonesia tidak boleh berada di zona nyaman berdian diri. Guru selaku pendidik diharapkan untuk terus belajar dan mencari ilmu karena guru harus mengajar muridnya sesuai zamannya, bukan pada saat zamannya sendiri.

Di ujung 2019 dan awal tahun 2020 Pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan tanggapan rakyat. Penghapusan guru honorer disebabkan dalam Undang-undang hanya diakui PNS dan PPPK. Dalam meningkatkan SDM yang
berkualitas dibutuhkan retrukturisasi komposisi ASN agar didominasi jabatan berkeahlian. 

Keputusan sangat membuat para guru honorer seolah terbuang. Pada dasarnya PNS yang diangkat per tahunnya berjumlah sekitar 150 ribu, dengan detail 100 ribu PNS baru dan 50 ribu PNS mengganti PNS yang telah pensiun. Sementara itu, jumlah guru honorer di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 52% mengalami peningkatan yang signifikan semenjak tahun 2017. 

Penghapusan terhadap Guru Honorer tidak bisa dilakukan secara mendadak mengingat jumlahnya yang terlampau batas. Pada akhirnya Pemerintah memberikan tenggak waktu kepada guru honorer untuk segera mengikuti seleksi PNS dan PPPK. Untuk mengatasi kenaikan jumlah guru honorer telah dilakukan sejak 2018 dengan memberikan sanksi pada pejabat yang mengangkat guru honorer untuk mengisi jabatan ASN berdasarkan pasal 96 Peraturan Pemerintah Tahun 2018.

Dari sisi Nadiem Makarim selaku menteri yang baru dilantik oktober 2019 lalu melakukan banyak perubahan dalam waktu singkat. Sistem Zonasi yang dibuat Muhadjir Effendy diberikan solusi pada 10 Desember dengan menerbitkan Permendikbud. Sistem zonasi dianggap kurang efektif karena
pendidikan di Indonesia belum bisa dikatakan merata.