Fakta Kasus
Pada tanggal 16 Juli 2020, warga Pulau Kodingareng menggelar musyawarah di samping Baruga milik Dinas Kelautan dan Perikanan yang berada di Pulau Kodingareng. Dalam musyawarah tersebut dibahas terkait sikap masyarakat dalam merespon kehadiran kapal Queen of The Netherlands milik PT. Royal Boskalis yang kembali melakukan penambangan pasir laut di perairan Kepulauan Sangkarrang setelah sebelumnya berhenti selama hampir seminggu akibat aksi penghadangan yang dilakukan oleh para nelayan. Ditengah-tengah musyawarah sedang berlangsung, masyarakat menanyakan kepada pimpinan musyawarah terkait sejumlah uang yang sebelumnya telah diterima oleh lima orang nelayan dari perusahaan dalam hal ini PT. Banteng Laut Indonesia pada tanggal 14 Juli 2020. Berikut kronologi singkatnya:
"Pada tanggal 14 Juli 2020, sekitar pukul 07.30 WITA perwakilan PT. Banteng Laut Indonesia[1] bersama beberapa staf dan aparat Polairud Polda Makassar dengan menumpangi sekoci, tiba di Pulau Kodingareng. Sebelumnya dikabarkan bahwa beberapa warga Pulau Kodingareng telah melakukan pertemuan secara tertutup dengan pihak perusahaan untuk membahas pergeseran lokasi pertambangan dengan alasan semakin massifnya penolakan nelayan terhadap aktivitas pertambangan yang berada tepat di lokasi tangkap nelayan tradisional. Hasil dari pertemuan tersebut adalah para pihak bersepakat untuk meninjau lokasi baru yang akan menjadi tempat dari PT. Royal Boskalis kembali melakukan penambangan. Kehadiran rombongan dari pihak perusahaan tersebut adalah untuk memanggil para nelayan Pulau Kodingareng ikut bersama melakukan peninjauan lokasi penambangan yang baru. Terhitung lima orang warga Pulau Kodingareng ikut dalam rombongan tersebut. Berdasarkan penuturan Suadi salah satu warga yang ikut dalam rombongan, ditengah perjalanan mereka melakukan perbincangan seputar aturan-aturan yang memayungi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis. Masih berdasarkan penuturan Suadi, ditengah perjalanan menuju lokasi baru yang mereka rencanakan tiba-tiba sekoci yang mereka tumpangi kehabisan bahan bakar. Dan tempat sekoci tersebut kehabisan bensin masih sangat dekat dengan lokasi penambangan sebelumnya. Akhirnya pihak perusahaan memutuskan untuk berhenti melanjutkan perjalanan tanpa alasan yang jelas dan segera mencari bantuan dari para nelayan yang sedang memancing di lokasi tersebut untuk dibeli bahan bakarnya. Setelah bahan bakar terisi mereka melanjutkan perjalanan pulang. Ketika sampai di dermaga Pulau kodingareng, pihak perusahaan memberikan sejumlah amplop kepada lima warga kodingareng yang telah ikut dalam perjalanan tersebut dengan maksud "ongkos jalan" karena telah diambil waktu untuk meninggalkan pekerjaannya."
Dalam musyawarah tersebut dipanggillah Suadi sebagai salah satu warga yang telah menerima amplop dari perusahaan. Di depan masyarakat Suadi menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membuka amplop tersebut sama sekali. Disaat itu juga Suadi menunjukkan kepada masyarakat sebuah amplop yang masih tersegel rapi dan mengatakan bahwa itulah amplop pemberian dari perusahaan.
Karena telah menimbulkan kegaduhan, Suadi segera meletakkan amplop tersebut ke tanah. Kegaduhan belum juga berhenti, diiringi teriakan dari warga agar siapapun merobek amplop tersebut. Setelah itu datanglah seorang warga bernama Manre' mengambil amplop tersebut dan segera merobeknya, seketika juga kegaduhan di masyarakat segera reda.Â
Kehadiran amplop tersebut dinilai oleh masyarakat sebagai suatu upaya penyogokan oleh pihak perusahaan agar memuluskan aktivitas mereka di wilayah tangkap nelayan. Terkait persepsi masyarakat benar atau salahnya itu merupakan persoalan lain. Sensitivitas yang tinggi dan situasi yang kian memanas di Pulau Kodingareng merupakan suatu fenomena yang erat berkaitan dengan penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang pasir laut yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis di wilayah tangkap nelayan.Â
Segala bantuan dan pemberian apapun dari pihak perusahaan akan dinilai negatif oleh masyarakat. Hal ini merupakan sebuah resistensi kolektif dari seluruh lapisan masyarakat terhadap apapun yang ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan tambang pasir laut, dalam hal ini PT. Banteng Laut Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Manre dalam hal ini merobek amplop pemberian perusahaan adalah titik kulminasi dari resistensi tersebut.
Tiga hari berselang sejak peristiwa perobekan amplop itu terjadi, pada tanggal 19 Juli 2020 Surat panggilan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan perihal pemanggilan Manre sebagai SAKSI dalam perkara tersebut terbit. Berselang beberapa minggu setelah menjalani pemeriksaan, tanggal 12 Agustus terbit kembali surat pemanggilan Manre' dan status SAKSI berubah menjadi TERSANGKA. Pasal yang dikenakan Manre' dalam kasus ini adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), dengan bunyi "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Mari kita uraikan unsur dalam kasus ini satu persatu.
Mata Uang Sebagai Simbol Negara
Berdasarkan pendeknya bacaan penulis, frasa "Mata uang sebagai simbol negara" atau "Mata uang sebagai simbol kedaulatan negara" hanya penulis dapati dalam UU Mata Uang. Setidaknya jika pembaca yang budiman menelisik semua pasal yang berjumlah 48 dalam UU Mata Uang ditambah tiga lembar Bab Penjelasan, frasa "Mata Uang sebagai simbol kedaulatan negara" disebutkan sebanyak dua kali sedang frasa "Mata Uang sebagai simbol negara" juga disebutkan sebanyak dua kali. Terjadi inkonsistensi penggunaan frasa dalam UU ini. Jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Simbol disamakan dengan Lambang, maka absurditas dari frasa diatas mulai nampak. Apakah hal tersebut berakibat fatal terhadap kasus Manre'?
Jika mencari dasar konstitusi terkait Mata Uang sebagai simbol kedaulatan negara ataupun sebagai simbol negara maka di UUD NRI 1945 pun tak ada jawabannya. Di Pasal 23B dan Pasal 23C UUD NRI 1945 hanya membahas terkait "Macam dan harga mata uang" dan "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang", tidak ada sama sekali penyebutan bahwa Mata Uang adalah simbol kedaulatan negara atau simbol negara dalam konstitusi.Â
Jika menyamakan makna simbol dengan lambang (sesuai KBBI), maka kata lambang negara akan ditemukan dalam pasal 36A UUD NRI 1945 yaitu yang dimaksud Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pun jika mencari lebih jauh terkait Simbol atau Lambang Negara dalam Perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara (UU Lambang Negara ; Penulis) yang panjang lebar mengulas hal tersebut. Dibagian menimbang huruf (a) sangat jelas disebutkan bahwa "bendera, bahasa dan lambang negara,.....menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", hal yang tidak ditemukan dalam UU Mata Uang.Â
Bahkan di dalam UU Lambang Negara, tidak satupun pasal menyebutkan bahwa Mata Uang adalah lambang ataupun simbol negara. Pasal 51 huruf (e) menyebutkan bahwa "Lambang Negara Wajib digunakan di: a)..b)..c)..d)..e) uang logam dan uang kertas;. Artinya Lambang Negara dalam hal ini Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika[2] sebagai Simbol Kedaulatan Negara yang wajib digunakan dalam Mata Uang, bukan Mata Uang yang menjadi simbol dari kedaulatan negara. Mungkin jika disebut sebagai simbol kedaulatan ekonomi, penulis akan cenderung sepakat, tetapi hal ini akan menjadi bahan diskusi yang lain.
Merendahkan Simbol Negara
Kejanggalaan dari kasus Manre' adalah mengenai unsur dalam pasal 25 ayat (1) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. "Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara". Sudah penulis uraikan sebelumnya bahwa Mata Uang/Rupiah tidak memiliki landasan hukum yang jelas untuk dikatakan sebagai Simbol Negara pun sebagai Simbol Kedaulatan Negara.Â
Jika yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah "dengan maksud merendahkan simbol negara yang terdapat di Rupiah" yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka pasal tersebut akan lebih relevan dibahas dalam sudut pandang tulisan ini, tetapi karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas, maka unsur merendahkan simbol negara dalam hal ini Mata Uang/Rupiah dalam kasus Manre' telah gugur dengan sendirinya.
Persoalan kedua yaitu terkait "maksud" atau dalam ilmu hukum dikenal sebagai mens rea, dalam kasus ini juga perlu mendapat perhatian yang mendalam dari penyidik. Actus rea dari Manre' dalam melakukan perobekan amplop yang ternyata berisi uang dari perusahaan penambang pasir laut di wilayah tangkapnya sebagai nelayan tradisional tidak bisa dipisahkan dari konteks konflik ruang yang ada antara pihak perusahaan penambang dengan nelayan tradisional Kepulauan Sangkarrang. Pihak penyidik harus memperluas cakrawala berpikir dan membuka mata hati dan pikirannya terkait latar belakang dan maksud Manre' melakukan perobekan amplop yang ternyata berisi uang dari perusahaan.Â
Karena berdasar analisis penulis dalam kasus ini Manre' sama sekali tidak berniat merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara (kalaupun benar Rupiah adalah simbol negara). Justru jika pembaca menelisik lebih jauh, banyak benda-benda yang menggunakan simbol negara di dalamnya, seperti yang terdapat pada kertas cukai bungkus rokok, uang mainan dan lain-lain yang tiap hari bisa saja penulis atau para penyidik ikut merusak/merobeknya, tetapi tidak bermaksud merendahkan simbol tersebut.
Manre' dalam kasus ini berusaha menegakkan kehormatan masyarakat kodingareng yang juga adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang tergambarkan dalam Simbol Negara yaitu masyarakat yang berBhinneka Tunggal Ika. Manre' tidak bermaksud merendahkan Simbol Negara yang terdapat pada uang pemberian perusahaan tersebut, tetapi Manre' dalam amatan penulis justru bermaksud merendahkan segala bentuk tindak laku sogok, gratifikasi dan apapun namanya yang dapat merendahkan martabat masyarakat kodingareng.Â
[1] PT. Banteng Laut Indonesia adalah salah satu perusahaan pemegang izin konsesi tambang pasir laut di Blok Spermonde/KPU-TB01
[2] Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H