antara foto
Shuffle adalah mengocok (kartu) membuat urutan atau susunan acak. Reshuffle tentu berarti mengocok/ mengatur ulang ke dalam urutan atau susunan baru.
Reshuffle Kabinet terjadi karena berbagai alasan. Umumnya, perombakan kecil diperlukan untuk mengganti menteri yang mengundurkan diri atau meninggal. Reshuffle juga merupakan langkah utama untuk menyegarkan pemerintah, menghilangkan kinerja buruk/ rendah, memberi imbalan para pendukung dan sebaliknya menghukum para penentang.
Lebih luas lagi, sebuah perombakan Kabinet juga bisa berarti menghapus dan mengubah nama departemen/ kementerian dan menetapkan kembali tanggungjawab antar departemen. Hal ini dilakukan untuk mencerminkan prioritas baru atau untuk alasan efisiensi.
BERITA 1
Baiklah untuk menyegarkan kembali, dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR-DPD RI tanggal 14 Agustus 2015 Jokowi mengungkapkan alasan kuat melakukan reshuffle, yaitu agar janji-janjinya untuk menyejahterakan rakyat bisa tercapai. "Para putra terbaik bangsa harus mau berkeringat, membanting tulang membangun bangsa dan negara. Bagi saya, perombakan Kabinet Kerja adalah salah satu jembatan terbaik untuk memenuhi janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam perikehidupan mereka," sambung dia. (Liputan6.com)
Kata kuncinya dalam alasan kuat itu adalah ‘agar tercapai janji-janjinya untuk menyejahterakan rakyat’ dan ‘harus mau berkeringat, membanting tulang untuk membangun bangsa dan negara’. Jadi reshuffle itu dilakukan untuk menghilangkan kinerja buruk/ rendah. Cukup 9 bulan Jokowi mampu menilai siapa yang tidak/ kurang mendukung tercapainya janji-janjinya. Barangkali juga sudah tampak saat itu siapa yang ‘kurang mau berkeringat dan membanting tulang’. Iya toh, namanya saja Kabinet Kerja.
Memasuki bulan ke 14 isu reshuffle kedua berembus makin hari makin kencang. Jika memang terjadi lagi, apakah kiranya alasan kuat yang mendasari Jokowi? Tak bisa dipungkiri, isu reshuffle, terutama menyangkut person, adalah isu yang “empuk untuk dikunyah” dan jujur saja, membuat gaduh juga.
BERITA 2
Presiden Joko Widodo menyinggung masalah reshuffle kabinet saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Sabtu kemarin. Menurut dia, sangat mudah memutuskan merombak susunan kabinet dengan melihat indikator kinerja tersebut yang selalu dia catat dalam buku rapor menteri.
Jokowi mencontohkan adanya pekerjaan infrastruktur yang selalu molor hanya karena masalah birokrasi. “Masalahnya apa? Karena apa? Karena dari kementerian belum ada tanda tangan? Telepon menterinya detik itu juga. Saya beri waktu 1,5 bulan. Saya cek lagi belum selesai, tinggal ditulis di rapornya, merah. Mudah, nanti reshuffle ganti. Memang seperti itu,” kata Jokowi. (TEMPO.CO – 27/12/2015)
Kata kuncinya kali ini adalah ‘indikator kinerja yang selalu dia catat dalam buku rapor menteri’. Lebih jelas lagi adalah contoh yang dikatakan Jokowi itu. Sama juga dengan pertama, reshuffle itu dilakukan untuk menghilangkan kinerja buruk/ rendah.
ANEKA BERITA
Semakin hari semakin banyak saja yang berbicara soal reshuffle kedua. Penilaian kinerja versi Menteri Yuddy Chrisnandi menjadi salah satu pemicu. Maka analisis serupa semakin marak pula. Seperti berbalas pantun, semua saling berlomba menunjukkan bahwa analisis merekalah yang terbaik, terjitu, dan lain-lain. Mereka harus ingat bahwa Jokowi sudah punya catatan rapor sendiri. Ini ditegaskan lagi pada pertemuan dengan para relawan di Istana Negara pada 7 Januari 2016, bahwa Jokowi sudah mengetahui menteri mana yang kinerjanya dianggap kurang memuaskan.
Lebih hot lagi, Rizal Ramli (28/12/15) malah melansir syarat-syarat jadi calon Menteri, tentu saja menurut versinya. Intinya, ada 4 syarat, memiliki ideologi Nawa Cita atau 9 program utama pemerintahan Jokowi, memiliki jiwa kepemimpinan, kompetensi teknis, dan integritas.
Belum berhenti hiruk-pikuk ini. Pada 25 Desember 2015, Ketua DPP PAN Aziz Subekti mengaku mendapat informasi ada 2 kader PAN yang akan mengganti Menteri Perhubungan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, Bambang Soesatyo mengakui bahwa Golkar mendapat tawaran kursi di Kabinet Kerja (1/1/16).
Atas semua itu, Jokowi menjawab tegas. "Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jangan ikut-ikut mendorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi setelah menghadiri acara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Januari 2016. Belum cukup dengan itu, Presiden Joko Widodo lewat akun twitternya @jokowi menegaskan, "Saya harap kita semua bekerja saja dengan baik. Urusan angkat dan ganti menteri biar jadi urusan saya." (8/1/15)
RESHUFFLE DENGAN PEROMBAKAN
Apakah reshuffle kedua nanti dimungkinkan untuk menghapus dan mengubah nama departemen/ kementerian dan menetapkan kembali tanggungjawab antar departemen, mari kita simak berita berbau spekulasi lainnya.
Terkait isu yang beredar akan adanya Menteri Utama di Kabinet Kerja, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana telah membantah. "Bisa dilihat di UU kementerian, tidak ada istilah Menteri Utama. Jadi Presiden harus menjalankan UU," kata Ari di kantornya, Kamis, 7 Januari 2016. Menteri Utama ini bisa disebut menteri yang mengkoordinir para Menko. Semacam Perdana Menteri. Keberadaannya tentu akan mengubah/ menambah departemen dan menetapkan kembali tanggungjawab antar departemen. Istilah itu memang tidak ada dalam UU, tetapi bukan berarti tidak bisa. Isu tersebut muncul barangkali karena selama ini tampak ada kelemahan dalam hal koordinasi antar menteri, termasuk antar menko. Wapres seharusnya bisa mengambil peran ini dalam membantu Jokowi.
Daripada saur manuk, saling melempar opini dan analisis, baiknya kita fokus saja dengan tugas kita masing-masing. Yang pasti, setiap saat masih dimungkinkan ada perubahan.
