Sebaliknya jika Republik Rakyat Tiongkok mendukung Ukraina mungkin tidak akan menerima sanksi global, akan tetapi dampak yang diberikan lebih kepada hilangnya keuntungan hubungan bilateral yang sudah terjalin kuat antara Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok. Hubungan bilateral kedua Negara akan berada pada posisi terpuruk karena Rusia merasa dikhianati dengan manuver tersebut sehingga perlahan bisa berdampak pada diputusnya bidang kerjasama militer dan sektor energi gas alam serta minyak. Perlahan tapi pasti hal ini juga dapat membuat ekonomi Republik Rakyat Tiongkok terpuruk dan memunculkan kekacauan karena sektor industrinya akan sangat terdampak akibat suplai gas menurun, efeknya akan menyebar dan akhirnya juga dapat berdampak pada resesi nasional.
Sesuai dengan penjelasan diatas Republik Rakyat Tiongkok lebih memilih mempertahankan hubungan bilateral yang baik dengan Ukraina dan Rusia karena menerima keuntungan ekonomi dan politik jika kerjasama berjalan stabil, lengkah ini kemudian terwujud nyatakan dalam bentuk posisi netral yang menyenangkan semua pihak tanpa ada membuat salah satu pihak terancam.Â
Dalam situasi konflik Rusia dan Ukraina masalah yang muncul sangatlah kompleks bagi hubungan internasional terutama pihak yang terlibat dan yang tidak terlibat tetap merasakan dampaknya, netralitas tentu sebuah langkah geopolitik yang baik bagi Republik Rakyat Tiongkok sebagai cara negaranya melihat situasi menguntungkan posisi negaranya secara nasional maupun internasional. Tetapi sesuai dengan perkataan Wang Jingze maka seharusnya sisi kedua yang harus menjadi perhatian ialah negara mana yang dianggap sebagai tetangga yang mengancam, dalam hal ini Negara tetangga yang secara langsung bisa membawa konfrontasi berbahaya bagi Republik Rakyat Tiongkok.Â
Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat diperhatikan dari besar dan kecil tekanan pegaruh kepentingan yang Republik Rakyat Tiongkok berikan kepada beberapa negara yang bertetangga dengannya secara langsung, pola negara yang menjadi ancaman terbesar terkuat kedua di wilayah tersebut akan menarik penuh perhatian Republik Rakyat Tiongkok dengan besarnya alokasi satuan militer dan tekanan politik yang diberikan kepada Negara tersebut dari Republik Rakyat Tingkok. Dari sekian negara yang berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok beberapa diantaranya memiliki isu masalah terkait perbatasan dan sengketa, tetapi tidak satupun yang memiliki tekanan politik terbesar yaitu Taiwan.
Taiwan merupakan Negara yang cukup kontroversial dikarenakan statusnya bagi Republik rakyat Tiongkok dinyatakan sebagai tidak sah dan tidak memiliki dasar, dalam prosesnya Taiwan berupaya melakukan berbagai diplomasi dengan negara lain agar memberikan dukungan kepadanya, hal ini menciptakan situasi serius karena Amerika Serikat sebagai negara adidaya memberikan bantuan militer dan dukungan politik meskipun belum sampai pada tahap pengakuan.Â
Dalam masalah ini Republik Rakyat Tiongkok mengklaim status Taiwan sebagai Negara adalah ilegal yang berdiri sendiri tanpa klaim, Republik Rakyat Tiongkok sendiri mengklaim legitimasi negaranya atas kepualauan Taiwan dengan kebijakan satu Tiongkok sebagai dasar kebijakannya. Bisa terlihat dari kebijakan ini Republik Rakyat Tiongkok menaruh perhatiannya dan tekanan kuat demi menjaga Taiwan untuk tidak bisa berdiri merdeka dan tidak memiliki dukungan dari publik internasional, Republik Rakyat Tiongkok melalui kebjiakan itu mengatur kepada Negara lain yang ingin membuka hubungan diplomasi dengan mereka harus terlebih dahulu mengakui kebijkan satu Tiongkok.Â
Kebijakan ini tentu saja membawa tujuan dan dasar tersendiri bagi kepentingan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok yaitu menjaga klaim legalitas mereka atas Taiwan, dengan menarik sebanyak mungkin negara yang mengakui klaim tersebut sehingga dukungan kemerdekaan kepada Taiwan akan semakin kecil dan dorongan de facto maupun de jure dari negara lain terhadap kemerdekaan Taiwan akan sangat sulit.Â
Tujuan dari semua ini ialah proses penyatuan Taiwan kedalam Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat berjalan mudah dan tidak membawa konflik besar seperti penyatuan Hong Kong yang berjalan damai dari bekas koloni Inggris, saat itu Hong kong mendapat status dipinjamkan kepada Inggris selama 99 tahun dan setelah waktu peminjaman selesai Inggris dan Republik Rakyat Tiongkok dapat mencapai kesepakatan yang baik.
Dalam pandangan lain Republik Rakyat Tiongkok melihat kasus Taiwan sebagai terkuat kedua karena karena Taiwan mampu membawa pengaruh negara adidaya yaitu Amerika Serikat untuk sampai terlibat dalam konfllik tersebut, jika dibiarkan hal itu dapat membawa konflik besar antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat serta memberikan hasil akhir yang berbahaya bagi Republik Rakyat Tiongkok.Â
Amerika Serikat seiring waktu berjalan perlahan mulai memberikan dukungan politik pada Taiwan yang diharapkan bisa memperkuat hubungan antara dua negara sebagai langkah luar negeri menolak pengaruh Republik Rakyat Tiongkok, hal ini terlihat jelas pada periode Trump yang mana pertama kalinya melakukan perbincangan lewat telepon untuk kesepakatan pemberian bantuan senjata senilai 18 milyar dolar. Kemudian dilanjutkan oleh periode Biden dimana melanjutkan pemberian bantuan senjata militer dan pertama kalinya memberikan izin kepada juru bicara DPR Amerika Serikat yaitu Nancy Pelosi untuk melakukan kunjungan resmi ke Taiwan demi menunjukkan dukungan politik.Â
Republik Rakyat Tiongkok menanggapi ini semua sebagai langkah serius dari Amerika Serikat untuk mendukung kemerdekaan Taiwan, oleh karenanya hal ini menjadi alasan mengapa Republik Rakyat Tiongkok menambah tekanan militer dengan melakukan patroli dan latihan militer di wilayah Taiwan sebagai sebuah upaya melawan dukungan Amerika Serikat.